HarianNusa, Mataram – Komisi V DPRD Provinsi NTB mendorong pemerintah untuk lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait regulasi, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dianggap mendesak mengingat masih banyak masyarakat yang menjadi korban rayuan oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya, mereka baru menyadari setelah mengalami masalah, bahkan sering kali hanya bisa mengadu ketika kerugian sudah terjadi.
Salah satu contoh terbaru adalah kasus seorang warga NTB yang meninggal dunia saat bekerja di Malaysia. Kasus ini menjadi perhatian khusus karena menunjukkan perlunya kehadiran pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dalam merespons persoalan yang dialami masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Pemerintah harus hadir dalam setiap persoalan masyarakat, termasuk dalam kejadian seperti ini. Sosialisasi yang masif diperlukan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam rayuan atau bujukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Muhammad Jamhur, yang dihubungi via WhatsApp, Rabu, (25/12)
Lebih lanjut, Komisi V mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Edukasi dini dan penguatan pemahaman regulasi diharapkan mampu meminimalisir risiko yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan segera mengambil langkah konkret dalam kasus ini, baik untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban maupun memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak. "Ini adalah wujud tanggung jawab moral kita kepada masyarakat," tambah Politisi PKB ini.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus serupa tidak terulang, dan masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Untuk diketahui, baru-baru ini seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Berambang, Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bernama Ramli Ahmad dikabarkan meninggal dunia di bedeng tempatnya bekerja di wilayah Trangganu, Malaysia. (F3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi V DPRD NTB, H.M. Jamhur. (Ist)
