HarianNusa, Mataram – Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, menghadiri acara Perjanjian Kerja Sama Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang digelar di Puri Indah Hotel, Mataram (22/8/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara 1 Mataram, Eka Nugraha Abdi, dan diikuti oleh kurang lebih 133 kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang secara resmi menandatangani perjanjian pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dan BBWS NT 1, dengan para petani dalam menjalankan program P3TGAI. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya menyediakan infrastruktur air yang sangat dibutuhkan, tetapi juga menghadirkan pola padat karya yang mampu menggerakkan ekonomi desa. Menurutnya, dengan adanya infrastruktur irigasi yang memadai, para petani akan lebih mudah meningkatkan produktivitas pertanian mereka, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat semakin terangkat.
Abdul Hadi menilai program ini sangat sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama dalam Asta Cita Presiden adalah ketahanan pangan dan kemandirian nasional. Dengan tersedianya air yang cukup melalui pembangunan irigasi, target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo akan semakin dekat untuk diwujudkan.
“P3TGAI ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga bagian dari strategi besar membangun desa, menguatkan ekonomi rakyat kecil, dan menghadirkan kedaulatan pangan. Inilah bukti nyata bagaimana Asta Cita Presiden dijalankan di lapangan,” ujar Abdul Hadi.
Abdul Hadi menambahkan, sebagai anggota Komisi V DPR RI, dirinya akan terus mengawal agar setiap program pembangunan infrastruktur pro-rakyat seperti P3TGAI bisa berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan. Ia berharap agar ke depan kerja sama yang baik antara DPR, Kementerian PUPR melalui BBWS NT 1, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, sektor pertanian NTB bisa menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung agenda besar swasembada pangan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo.
