HarianNusa.com, Lombok Barat – Gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) yang mengguncang Pulau Lombok, Ahad (5/08) telah meluluh lantakkan paling sedikit 4 Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
Di samping memberi trauma bagi ratusan ribu jiwa, gempabumi tersebut telah meluluh lantakkan sedikitnya 48.594 rumah, 221 fasilitas peribadatan, 24 fasilitas kesehatan, 87 fasilitas pendidikan, 4 jembatan, 60 tanggul, dan 129 toko dan kios.
Kerugian secara materil untuk sementara diperkirakan mencapai Rp. 222.5 milyar.
Namun yang terberat adalah kerugian immateril. Bila hari kemaren Posko Utama Tanggap Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat merilis 26 orang meninggal, maka per jam 13.00 WITA hari ini (Kamis, 9/08) bertambah 1 orang menjadi 27 orang korban meninggal berdasarkan rekapitulasi seluruh kecamatan. Namun Media Center Posko Utama kesulitan mendapatkan nama tambahan yang terakhir.
“Yang mencengangkan adalah masyarakat yang terdampak akibat gempa ini. Paling sedikit 134.683 jiwa mengalami kerugian dan trauma sehingga harus tinggal di pengungsian atau tidak berani tidur di dalam ruangan,” kata Kabag Humas dan Protokol Lobar, Saepul Ahkam.
Ahkam memperkirakan masa tanggap darurat di Lobar bisa jadi diperpanjang, mengingat belum pulihnya kondisi infrastruktur dan trauma di tengah masyarakat.
“Terberat itu justru masa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap ribuan rumah warga, termasuk kondisi fasilitas pemerintahan,” ujar Ahkam sambil juga menjelaskan aspek psikologis warga yang masih ketakutan dan sulit dipulihkan.
Berdasarkan rilis Humas Lobar, kerusakan rumah dikategorikan menjadi 19.488 rusak berat, 13.731 rusak sedang, dan 15.375 rusak ringan.
Anggota DPR RI, Ermalina yang sempat mengunjungi Posko Kecamatan Gunung Sari mempertanyakan klasifikasi kerusakan tersebut.
“Kalau rusak ringan dan berat itu pasti jelas dibantu dan jelas jumlahnya. Nah bagaimana dengan kategori rusak sedang?,” ujarnya mempertanyakan.
Ermalina bahkan menyebut besaran bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Kalau Rusak Berat dibantu sebesar Rp. 50 juta dan rusak ringan sebesar Rp. 10 juta,” papar legislator dari PPP itu.
Ia mendesak agar Kementerian Sosial segera meminta standarisasi untuk jenis kerusakan sedang.
“Jangan sampai mereka tidak terbantu,” pungkasnya.
Lukmanul Hakim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat dikonfirmasi terpisah menyatakan bahwa tiga kategori tersebut tetap berlaku.
“Semuanya nanti diverifikasi,” tegasnya sambil menuturkan pengalaman di daerah lain yang menjadi pilot project program rehabilitasi dan rekonstruksi pascs gempa.
Persoalan hancurnya sarana prasarana di kesempatan berbeda, oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menjadi penanganan jangka panjang.
“Khusus untuk fasilitas pemerintahan, seperti kantor, rumah sakit, dan sekolah harus segera diassessment untuk dinilai layak guna dan aman. Jangan sampai pelayanan terganggu,” ujar Fauzan di Posko Utama.
Bupati akan membentuk tim yang melibatkam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar.
“Mereka harus segera bekerja dan menjelaskan hasilnya ke kita sebelum hari Senin,” ujar Fauzan yang meminta jajarannya untuk kembali aktif bekerja di Hari Senin depan.
