Connect with us

NTB

Diskominfotik Kawal SPBE & Publikasi Program Unggulan NTB Gemilang

Published

on

HarianNusa.Com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB diminta menyiapkan sistem informasi yang handal untuk terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien,akuntabel dan adil. Serta fokus mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan daerah, khususnya program-program unggulan NTB Gemilang yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

“Dinas ini memiliki peran strategis dan sentral dalam mengkomunikasikan, mendesiminasikan dan mem-branding informasi strategis pembangunan daerah, termasuk program-program unggulan agar tercipta pemahaman yang sama dikalangan masyarakat. Sehingga diharapkan akan dapat membangkitkan partisipasi publik yang luas untuk mensukseskannya,” ungkap Pejabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M Si saat memberikan pengarahan pada apel pagi di kantor Dinas Kominfotik NTB, di Jalan Udayana Mataram, Kamis (4/7/19).

Didampingi Asisten Administrasi Umum, Ir. Hj. Hartinah,MM, Sekda yang akrab disapa Pak Is itu, meminta Dinas Kominfotik menjadi pelopor dan terdepan dalam menerapkan e-government. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat harus terus dibenahi.

“E-Government inilah yang akan menjadi upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya dalam siaran Pers Diskominfotik NTB.

Sekda secara khusus meminta Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, I. Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH agar membangun kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder. Dan terus mendorong peningkatan kemampuan SDM agar terampil memanfaatkan teknologi informasi.

Advertisement

“Kalau kita ingin menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan digitalisasi maka kita harus menguasai dan ramah dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu, baru kita akan dapat memberikan contoh secara langsung dan mengajak orang lain,” kata H. Iswandi.

Tugas terpenting Diskominfotik lainnya, kata Iswandi, adalah mengawal setiap waktu produksi informasi, data dan teknologi yang berkembang bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mengimbangi kecepatan informasi dan teknologi.

“Kalau biasanya hanya Pol PP yang piket, sekarang ini Dinas Kominfotik bersama seluruh instrument di dalammnya perlu juga melakukan piket dan patroli terhadap beredarnya konten informasi. Bila perlu harus dilakukan 24 jam seperti halnya produksi informasi itu,” ungkap kandidat doktor ini.

Prakom diminta menyiapkan Aplikasi.

Peran penting Dinas Komunikasi, mulai dari mengumpulkan bahan dan memproduksi informasi hingga analisis media, desiminasi informasi, framing dan branding, maka dibutuhkan dukungan aplikasi atau teknologi informasi yang memadai, sebagai media untuk memperlacar komunikasi tersebut.

Advertisement

Untuk itu, Sekda meminta pejabat fungsional pranata komputer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di NTB untuk mengambil peran dalam menyiapkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan.

“Silahkan anda semua berkreasi dan berinovasi. Dan inovasi yang baik, akan saya sediakan reward,” tantang Pak Is di hadapan puluhan Pranata Komputer yang hadir.

Sebab, menurut Sekda, fungsi teknologi informasi dalam layanan publik, bukan hanya mempermudah dan memperlancar saja. Melainkan juga keterbukaan, lebih akurat dalam pengolahan data, sehingga lebih akuntabel dan adil serta menciptakan disiplin semua pihak, baik pemberi layanan maupun masyarakat penerima layanan.

“Terlebih saat ini sudah diterbitkan Perpres tentang Indonesia satu data. Dan NTB juga memiliki program unggulan NTB satu data yang dikelola Dinas Kominfotik ini,” imbuhnya.

Karena itu, Pak Is meminta agar data statistik sektoral yang dipublis pada website NTB Satu data tersebut selalu update dan lengkap. Ia juga minta kesiapan para fungsional Pranata Komputer (Prakom) untuk menjadi garda terdepan dalam penerapan e-goverment di OPD. Agar penggunaan sistem informasi (TIK ) di bidang pelayanan publik terus diperluas. Termasuk menyiapkan aplikasi yang sangat dibutuhkan pada aspek tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Advertisement

“Prioritas pertama prakom adalah membuat aplikasi untuk komunikasi posyandu dengan pemprov NTB, terutama terkait pelaporan, ujarnya. Kadis Kominfotik akan mengatur pembinaan dan penugasan kepada prakom di semua OPD,” imbuhnya.

Hj. Hartinah menambahkan Revitalisasi posyandu, perlu dibuat SIM Posyandu plus. Karena itu semua pejabat fungsional akan ditata kembali penugasannya. Mantan Kepala BP2AKB itu menugasi para prakom untuk mendesain aktivitas posyandu disemua Desa/kampung.

“Di desa ada PKH, Pendamping Desa, PLKB, penyuluh Pertanian, Kader Posyandu dan petugas lain yang menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Itu semua perlu disiapkan aplikasi untuk memudahkan koordinasi” ujar Hj. Hartinah.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dab Statistik Provinsi NTB, IGP.Aryadi menyatakan kesiapannya mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan NTB. Juga menyiapkan dukungan sistem informasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Ia mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan kolaborasi dan soliditas tim work, karena merupakan kunci sukses dalam tugas.

“Menurut data BKD, ada 35 orang pejabat pranata komputer PNS yang tersebar di seluruh OPD. Dan ini mulai kami kumpulkan untuk berbagi peran,” pungkasnya. (f3)

Advertisement

Ket. Foto:
(Kiri-kanan) Pejabat Sekda NTB Ir.H.Iswandi, M Si, Asisten Administrasi Umum Ir. Hj. Hartinah,MM, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dab Statistik Provinsi NTB IGP. Aryadi. (istimewa)

Continue Reading
Advertisement

Ekonomi

Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Advertisement

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Advertisement

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

Continue Reading

NTB

PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Published

on

By

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.

“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.

Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.

Advertisement

“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.

Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.

Ket. Foto:

kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)

Advertisement

Continue Reading

Kota Mataram

Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Advertisement

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!