HarianNusa, Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan meraih pimpinan eksekutif dan legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS NTB Yek Agil Al Haddar di sela-sela kegiatan Silaturahmi dan Halal bihalal DPW PKS dengan anggota legislatif PKS se NTB yang digelar pada Sabtu, (26/6/2021) di Kantor DPW PKS NTB.
"Untuk 2024 itu InsyaAllah kita akan menargetkan pimpinan eksekutif dalam hal ini gubernur dan pimpinan DPRD provinsi dalam hal ini Ketua DPD menjadi target kita," ungkapnya.
Yek Agil mengatakan, jika pada pemilu tahun lalu PKS telah mendapatkan pimpinan eksekutif yakni gubernur dan wakil ketua III di DPRD NTB, maka ia optimis jika di pemilu 2024 mendatang PKS menargetkan pimpinan eksekutif dan legislatif di tingkat Provinsi NTB.
"PKS saat ini dalam posisi leading dalam konteks ketua DPRD NTB, dan tentunya kita ingin menargetkan lebih," optimis nya.
Target PKS tersebut tentu bukan tanpa melalui berbagai pertimbangan dan mekanisme.
"Alasan kami untuk lebih itu bukan sekedar jargon-jargon, tentu ada hitung-hitungan. Dan tatkala kami di PKS sudah menentukan sebuah target, kita juga sudah tau cara melaksanakannya," tandanya.
Untuk mencapai target-target tersebut DPW PKS NTB melakukan konsolidasi secara terus menerus untuk melihat berbagai peluang, kekuatan, sekaligus memperhatikan berbagai kelemahan yang nantinya akan dikelola menjadi formasi terbaik kedepannya, sehingga apa yang ditargetkan tersebut dapat dicapai.
Ketua Bidang Pembinaan Kepala Daerah DPP PKS, Zulkieflimansyah menyampaikan, bahwa kondisi setiap daerah berbeda sehingga tentunya diperlukan strategi pemenangan yang berbeda pula. Menurutnya akan lebih mudah jika program-program yang akan dilakukan disinergikan dengan program pemerintah.
"Setiap daerah mempunyai strategi pemenangan," ungkapnya.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS NTB, Sambirang Ahmadi mengungkapkan, bahwa dari 46 dapil di NTB baru 37 dapil yang terisi, itu artinya ada kekosongan pada 9 dapil di tingkat kabupaten/kota ditambah 1 dapil di tingkat provinsi.
"Jadi total dapil kita (PKS, red) yang kosong adalah 10 dapil," bebernya.
Jumlah total kursi di kabupaten/kota se NTB sebanyak 385. Jika diambil 15 persen kursi sesuai arahan DPP PKS maka jumlah kursi yang harus diraih adalah sebanyak 58 kursi.
"Kita sudah mendesain untuk meraih 58 kursi, untuk itu setiap kabupaten/kota kita amanahkan untuk menambah 1 kursi di setiap dapil masing-masing," ungkapnya.
Untuk mewujudkan target-target tersebut ia berpesan agar DPD dan BP3 PKS kabupaten kota di NTB harus terbuka menerima petarung-petarung hebat yang akan bertarung di setiap dapilnya pada pemilihan 2024 mendatang. (*3)
Ket. Foto:
Kegiatan silaturahim dan Halal bihalal DPW PKS NTB bersama Anggota Legislatif se NTB. (Istimewa)
