HarianNusa, Mataram – Dalam rangka memetakan potensi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu menjelang pemilu 2024, Bawaslu Kota Mataram mengadakan rapat koordinasi, Sabtu, 18 November 2023 bersama Gakkumdu, yaitu dari unsur Kejaksaan, TNI, dan Kepolisian, di Mataram.
Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, yang membuka jalannya rapat, menekankan pentingnya pemahaman terkait potensi pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2024.
“Pentingnya kita berkumpul di sini untuk sama-sama kita menyatukan gerak langkah kita di dalam proses tahapan kampanye yang akan sebentar lagi diselenggarakan,” tegas Yusril.
Yusril juga mengingatkan, bahwa masa kampanye Pemilu, berdasarkan PKPU 19 tahun 2023, akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“Ada 75 hari di situ, yang di mana seluruh peserta pemilu dia mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan kampanye, tentu di dalam proses kampanye ini banyak potensi-potensi dugaan tindak pidana pemilu di situ,” ujarnya.
Selain itu, Yusril juga menekankan pentingnya memahami Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang mengatur tentang tahapan masa pemilu. “Mengacu pada UU 7 tahun 2017 di pasal 490 sampai 495 semuanya mengatur terkait masa kampanye, begitu juga di pasal 523 ayat 1 ayat 2 itu mengatur terkait dengan tindak pidana pemilu pada saat masa kampanye, penting ini bapak ibu semua,” ucapnya.
Yusril menekankan pula pentingnya koordinasi dari seluruh unsur, agar tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada terkait tahapan pemilu.
“Kadang-kadang kita sering berdebat terkait unsur pasal, padahal barang ini sudah jelas-jelas misalnya dia melanggar misalnya, tetapi kadang-kadang unsur pasalnya yang tidak masuk, itu makanya penting kami menghadirkan sentra Gakumdu Profinsi sehingga kita bisa satu pemahaman terkait apa yang harus kita lakukan dalam proses kampanye yang 75 hari ya, terkait tindak pidana yang berpotensi terjadi di situ,” tandas Yusril.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Mataram juga menghadirkan beberapa narasumber untuk menyampaikan materi dan membahas terkait aturan dalam tahapan pemilu, salah satunya seorang akademisi dari Dosen Universitas Mataram (UNRAM) yang menjelaskan materi terkait Potensi pelanggaran Pemilu, sistem Pemilu, manajemen Pemilu, penegakan hukum, sengketa hukum, pemetaan pelanggaran dan pelanggaran etik. (HN3)
Ket. Foto:
Kegiatan rapat koordinasi pemetaan potensi pelanggaran pemilu di Kota Mataram oleh Bawaslu Kota Mataram bersama stakeholder terkait. (Istimewa)
