HarianNusa, Lombok Barat — Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menyampaikan sejumlah catatan evaluasi penting pada Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan. Evaluasi ini difokuskan untuk mendongkrak kinerja birokrasi serta mendongkrak kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Dalam arahannya, Wabup Hj. Nurul Adha memberikan penekanan khusus pada peningkatan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat, terutama pada sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan dasar. Ia menyoroti krusialnya kelancaran sistem rujukan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit.
“Pasien gawat darurat harus segera mendapatkan penanganan medis yang optimal tanpa harus terhalang oleh birokrasi berbelit yang dapat memperlambat proses penyelamatan jiwa,” Imbuh UNA selasa (22/9/2026).
Selain sektor kesehatan, Wabup Nurul Adha ini juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan masalah sosial. Ia menginstruksikan agar data yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pendataan keluarga rentan, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus benar-benar sinkron.
“Keakuratan data ini dinilai menjadi kunci utama agar setiap program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Tidak hanya aspek pelayanan dasar dan sosial, perhatian serius juga diberikan pada roda perekonomian daerah. Berdasarkan catatan evaluasi, sektor pertanian dan kelautan terbukti menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Lombok Barat. Guna mempertahankan dan mendongkrak tren positif tersebut, Wabup mendorong adanya percepatan realisasi belanja anggaran serta optimalisasi potensi di setiap sektor demi menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Wabup Hj. Nurul Adha berharap seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat segera menindaklanjuti arahan tersebut, sehingga kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (HN3)
Ket. Foto:
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (tengah) dan Pj. Sekda Lobar H. Saeful Ahkam (kiri) dalam rakor evaluasi pemerintahan Lombok Barat. (Ist)
