HarianNusa, Lombok Tengah – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengajak keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik, bukan tempat yang justru menimbulkan rasa takut dan tekanan bagi anak.
Ajakan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama anak, sekolah sebagai tempat pendidikan, hingga masyarakat secara luas.
Menurutnya, peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB harus menjadi perhatian serius semua pihak. Upaya yang dilakukan tidak cukup sebatas menyikapi kasus yang telah terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar kekerasan tidak terus berulang.
“Kita tidak boleh menyalahkan pihak mana pun, tetapi tugas kita bersama adalah memastikan angka tersebut tidak boleh terus beranjak lebih tinggi, tetapi harus berhenti. Bahkan kita harus mampu menurunkan angka tersebut,” tegasnya.
Ia menempatkan keluarga sebagai fondasi utama perlindungan anak. Keluarga harus mampu menghadirkan suasana yang aman, nyaman, penuh perhatian, dan kasih sayang sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta menikmati masa remajanya.
Wagub yang juga seorang ibu tersebut mengingatkan bahwa kurangnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga dapat membuat anak kehilangan ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Karena itu, orang tua perlu membangun kedekatan dengan anak agar keluarga benar-benar menjadi tempat pertama untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan.
Selain keluarga, sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah kekerasan dan perundungan. Kepala sekolah dan para guru diminta memastikan seluruh peserta didik mendapatkan perlindungan serta merasa aman selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Jangan sampai dengan adanya bullying dan kekerasan terhadap anak membuat mereka takut untuk datang dan hadir di sekolah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pendidik agar memberikan perhatian kepada setiap siswa, mengenali persoalan yang mereka hadapi, serta menjalankan tanggung jawab profesional sebagai guru. Lingkungan pendidikan, menurutnya, harus dibangun dengan mengedepankan kepedulian, penghormatan, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik.
Pada kesempatan itu, Wagub turut memberikan motivasi kepada para siswa SMAN 1 Praya agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Ia mengapresiasi reputasi sekolah tersebut sebagai salah satu sekolah favorit yang banyak diminati lulusan SMP dan MTs di Kabupaten Lombok Tengah.
Menurutnya, kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah favorit harus diimbangi dengan semangat belajar, pengembangan potensi, dan pencapaian prestasi. Keberhasilan siswa harus ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras, bukan latar belakang keluarga maupun kedudukan orang tua.
“Kalian memang layak menjadi pelajar di SMAN 1 Praya karena prestasi yang dimiliki. Dalam meraih prestasi, anak-anak laki-laki dan perempuan harus berkompetisi secara sehat,” pesannya.
Wagub juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan. Tingginya minat masyarakat terhadap SMAN 1 Praya perlu diimbangi dengan ketersediaan ruang kelas dan tenaga pendidik yang memadai agar kualitas pelayanan pendidikan tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Praya, H. Kadian, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa kapasitas ideal sekolah tersebut sekitar 1.300 siswa dengan 36 rombongan belajar (rombel). Namun, saat ini sekolah mengelola 41 rombel atau lima rombel lebih banyak dari kapasitas ideal.
Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus bekerja ekstra dalam mengatur proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi seluruh siswa.
Selain keterbatasan kapasitas, SMAN 1 Praya juga masih kekurangan 20 tenaga guru. Untuk mendukung operasional sekolah, pihaknya mempekerjakan tenaga honorer yang terdiri atas 20 guru dan pegawai tidak tetap (PTT).
Kepala sekolah mengungkapkan, pembiayaan tenaga honorer tersebut mencapai sekitar Rp26 juta per bulan. Karena tidak dapat dibebankan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembiayaan selama ini mengandalkan sumbangan orang tua atau wali murid.
“Pembiayaan tenaga honorer GPP dan PTT ini sekitar Rp26 juta per bulan. Ini yang membuat kami setiap awal bulan harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkapnya.
Meski menghadapi sejumlah keterbatasan, pihak sekolah menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan tenaga honorer sejauh ini masih dapat diatasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kadian juga mengungkapkan persoalan pernikahan usia dini yang berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan siswa. Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat seorang siswa SMAN 1 Praya terpaksa putus sekolah karena menikah. Pihak sekolah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi pada tahun ajaran 2026/2027.
Di sisi lain, SMAN 1 Praya terus mencatatkan capaian positif di bidang akademik maupun nonakademik. Sejumlah siswa berhasil meraih prestasi, sementara para alumninya telah berkiprah di berbagai sektor pekerjaan, termasuk pemerintahan dan lembaga legislatif.
Kepala sekolah berharap berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan ruang belajar, kekurangan tenaga pendidik, hingga tantangan pembiayaan operasional, mendapat perhatian dan dukungan pemerintah.
Dengan dukungan semua pihak, sekolah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga memperkuat perannya sebagai lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. (F*)
Ket. Foto:
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri (tengah) saat foto bersama dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. (Ist)


