HarianNusa, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan dan rutinitas administrasi pemerintahan.
Sebelumnya, falam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan strategis terhadap arah kebijakan anggaran 2027. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja birokrasi, ketahanan pangan, hilirisasi, mitigasi bencana, serta kesiapan pendanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Fraksi Gerindra mendorong APBD yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa, penguatan sektor produktif, serta tata kelola pokok-pokok pikiran DPRD yang transparan dan akuntabel.
Sementara, Fraksi PKS menekankan perlunya penyusunan target pendapatan daerah yang realistis, belanja yang lebih berpihak kepada masyarakat, serta pelaksanaan Program Desa Berdaya dengan mekanisme dan sasaran yang jelas.
Fraksi PKB memberikan perhatian pada prioritas sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan kelautan dan perikanan, serta pengembangan pariwisata yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Adapun Fraksi Demokrat menyoroti pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pariwisata, penataan pertambangan rakyat, dan evaluasi program ketahanan pangan.
Sedangkan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi mendorong ketepatan perencanaan anggaran, penguatan UMKM dan industri lokal, optimalisasi PAD, serta efisiensi dan transparansi belanja daerah.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi merupakan bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD 2027. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya alokasi maupun tingkat serapan, tetapi harus dilihat dari hasil dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung sektor produktif, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta berbagai program prioritas daerah.
Gubernur menekankan, setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran yang terukur dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memperkuat disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat pembangunan.
Menjawab sorotan fraksi terkait kemandirian fiskal, Pemprov NTB akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan transaksi nontunai, perbaikan tata kelola aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah menargetkan intervensi terpadu pada 106 desa yang masuk kategori kantong kemiskinan.
Pelaksanaannya akan dilakukan berbasis data dan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah. Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa.
Terkait persiapan PON 2028, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dukungan sebesar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027 sebagai pendanaan awal.
Sementara itu, pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan ditempuh melalui kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia agar kebutuhan pembiayaan dapat dikelola secara efisien.
Mengenai pemerataan pembangunan Lombok dan Sumbawa, pemerintah menggunakan sejumlah indikator sebagai dasar penentuan prioritas anggaran. Indikator tersebut mencakup jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, hingga potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata dan penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event. UMKM, tenaga kerja, dan pengusaha daerah diharapkan memperoleh ruang dan manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas tersebut.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi atas seluruh kritik, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD NTB. Pemerintah berkomitmen menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai bahan penyempurnaan RAPBD 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Pemprov NTB juga akan memperkuat pengawasan internal, disiplin perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Gubernur Iqbal.
Pemprov NTB menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap berbagai hal yang masih memerlukan pendalaman bersama DPRD. Melalui pembahasan tersebut, pemerintah berharap RAPBD 2027 dapat semakin tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB. (F*)
Ket. Foto:
Suasana kegiatan Rapat Paripurna DPRD NTB pada Selasa, 17 November 2026. (Ist)


