HarianNusa, Mataram – Banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Mataram akibat hujan deras dengan intensitas tinggi pada Selasa (17/11/2026) mendapat perhatian Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Slamet. Ia menilai persoalan banjir di ibu kota provinsi tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Menurut Made Slamet, secara geografis Kota Mataram berada di wilayah hilir yang menjadi tempat bermuaranya aliran air dari kawasan hulu. Kondisi tersebut membuat Mataram rentan mengalami banjir, terutama ketika hujan deras mengguyur wilayah sekitarnya.
Selain debit air yang meningkat, sampah yang terbawa dari kawasan hulu turut memperparah kondisi di wilayah hilir. Ditambah lagi dengan pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimen yang menghambat kelancaran aliran air.
Karena itu, ia menilai penanganan banjir di Kota Mataram membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya optimalisasi fungsi sungai.
Menurutnya, pengerukan sedimen sungai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, kemampuan fiskal Pemkot Mataram saat ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
“Pengerukan sedimen sungai ini kan biayanya mahal. Kalau semua dikeruk, apa Pemkot mampu di tengah kondisi sekarang ini?” ujarnya.
Made Slamet menjelaskan, pendangkalan sungai dan penumpukan sampah menjadi dua persoalan utama yang dapat menghambat aliran air. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, kondisi tersebut berpotensi terus memicu banjir, terutama di kawasan hilir.
Selain pembenahan infrastruktur sungai, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan sampah melalui regulasi khusus berupa peraturan daerah (Perda).
Namun, menurutnya, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah kepada masyarakat.
“Untuk persoalan sampah ini saya kira ada dua solusi. Pertama, Perda khusus sampah harus ada. Kedua, gandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikannya,” tegasnya.
Ia berharap penanganan banjir di Kota Mataram dilakukan secara terpadu, mulai dari pembenahan sungai di kawasan hulu hingga hilir, pengendalian sedimentasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. (F*)
Ket. Foto:
Aliran sungai yang penuh sampah dan kondisi banjir di Wilayah Kekalik, Kota Mataram. (Ist)Â


