BerandaNasionalATR/BPN Dampingi Masyarakat Adat Papua Barat Daftarkan Tanah Ulayat

ATR/BPN Dampingi Masyarakat Adat Papua Barat Daftarkan Tanah Ulayat

HarianNusa, Sorong – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendampingi masyarakat hukum adat (MHA) di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian tanah ulayat mencakup tiga langkah, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, mengatakan pendampingan perlu dilakukan sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat.” ujar Deni dalam kegiatan diseminasi peraturan tersebut serta dialog di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Menurut Deni, pra-identifikasi dimulai dengan musyawarah masyarakat hukum adat untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, dan objeknya. Keberadaan masyarakat hukum adat ditinjau dari subjek, objek, dan hubungan hukumnya. Tahap ini juga menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi persoalan tanah adat sejak awal.

Pendampingan diharapkan membantu masyarakat memahami proses pengadministrasian dan pendaftaran, termasuk pencatatan hak adat serta nilai-nilai adat yang telah ada di wilayahnya.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya.” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan.” ujar Rezka.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran kepala kantor pertanahan di Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah Landesa.

Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel bersama Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernadus Wijanarko, Project Manager PMU ILASPP, serta Sardi Razak dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Diskusi dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.

- Advertisement -
Redaksihttps://hariannusa.com
Redaksi HarianNusa.com
spot_img
spot_img

Baca Juga