Politik

Mi6 : Kedatangan Dubes AS ke NTB Bentuk Spirit Moral dan Politik untuk TGB

Published

7 tahun ago

10/05/2018

HarianNusa.com, Mataram – Mi6 menilai kedatangan Duta Besar Amerika Serikat dua kali dalam kurun waktu tidak terlalu lama ke NTB, dari kacamata politik harus dimaknai sebagai bentuk dukungan moral dan spirit politik buat TGB sebagai kepala daerah yang dinilai berhasil dalam memimpin NTB.

Selain itu kehadiran Dubes AS tersebut bisa dijadikan kekuatan pendorong bagi TGB untuk mengakhiri 10 tahun kepemimpinannya dengan happy ending yang baik.

“Kehadiran Dubes AS, Donovan membawa sinyal pesan politik yang kuat, khususnya buat kepemimpinan TGB,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Kamis (10/05).

Dalam konteks Pilpres 2019 bisa jadi di mata Amerika Serikat, TGB dipandang sebagai sosok calon pemimpin nasional yang memiliki talenta dan kharisma yang khas. Juga TGB dipandang the rising stars calon pemimpin nasional yang mumpuni.

“Kedatangan Dubes AS dua kali ke NTB bukan sekedar piknik tanpa motif. Pesan politiknya kuat yakni gedung putih mendukung kepemimpinan TGB,” tambahnya Didu panggilan akrab Direktur Mi6.

Menurut Didu dalam tata krama hubungan diplomatik maupun perspektif politik, kehadiran Dubes tidak bisa dianggap remeh. Karena ia mencerminkan kekuatan legitimasi politik dari suatu bangsa, apalagi dari negara adidaya seperti AS, yang Dubesnya mau menemui pemimpin daerah. Jika TGB dipandang tidak memiliki kelebihan dan produktif untuk AS menurutnya tidak mungkin Dubes AS ke NTB dua kali. “TGB di mata AS pasti dianggap figur yang potensial sebagai pemimpin ummat Islam yang moderat dan toleran,” tambah Didu.

Bagi TGB sendiri, lanjut Didu, setidaknya pertemuannya dengan Dubes AS bisa dijadikan modal politik maupun spirit moral untuk makin meneguhkan sikapnya ikut kompetisi pilpres 2019. “TGB pasti akan makin fight ikut kompetisi Pilpres 2019,” ujarnya.

TGB Perlu Segera Turun Back-up Zul Rohmi

Sementara itu dalam konteks Pilgub NTB, kata Didu, TGB perlu segera turun memback-up Zul-Rohmi sebagai vote getternya. Hal ini agar elektabilitasnya Zul-Rohmi makin meningkat secara signifikan. “Untuk itu TGB perlu all out turun dan rawe rawe lantas, malang malang putung melapis dukungan buat Zul Rohmi,” ungkapnya sembari menambahkan Pilgub NTB akan makin mempesona dengan tampilnya TGB.

Didu menambahkan pesona TGB dengan brand image lewat safari dakwah dan pengajian akan menjadi magnet yang kuat meraih dukungan dan simpati warga NTB. “Karakteristik masyarakat NTB yang patriarki masih mempercayai tokoh agama yang dipandang memiliki kelebihan,” lanjutnya.

Untuk itu, sambung Didu, TGB bila perlu mengambil cuti penuh sebagai tim kampanye Zul-Rohmi agar lebih fokus dan menghindari stigma maupun intrik politik. “Lebih baik TGB cuti full sampai Pilkada usai agar lebih leluasa memenangkan Zul Rohmi ,” kata Didu.

Selain itu untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya, tidak ada salahnya TGB bersilaturahmi kepada semua calon gubernur NTB maupun tokoh sepuh NTB lain sebelum turun resmi sebagai Jurkam Zul Rohmi untuk mendapatkan masukan atau sarannya “Bagaimanapun juga usia TGB masih muda tak ada salahnya TGB mendatangi pemimpin atau tokoh yang lebih tua untuk beranjang sana secara informal,” saran direktur Mi6.

Relawan Zul Rohmi Makin Menggeliat

Sementara itu Menjelang H-50 menuju 27 Juni 2018, gerakan relawan Zul-Rohmi makin menggeliat membentuk jaring pengaman pemilih pada tingkat desa/dusun se NTB. Mereka bergerak tanpa henti meraih simpati dan dukungan dari beragam strata pemilih.

Berbagai cara dan trik mendekati para pemilih agar tergerak hatinya mendukung dan memilih Zul-Rohmi. Para relawan tersebut memiliki cara dan metodenya yang khas dalam mensosialisasikan Zul-Rohmi.

Abdul Hafidz, Ketua Relawan Lingkar Hutan Gunung Sasak – Lombok Barat misalnya mengatakan, bahwa dirinya bersama timnya tetap bergerak setiap hari mendatangi para pemilih di sepuluh kecamatan Lombok Barat dengan cara ala orang desa dan kekeluargaan. “Warga desa di Lombok barat harus disentuh dengan adat kebiasaannya supaya lebih mudah membaur,” ujar Hafidz usai mengunjungi kawasan selatan Lombok Barat.

Menurut Abdul Hafidz perjuangannya memenangkan Zul Rohmi di Lombok Barat penuh rintangan yang tidak sederhana. Ia dan timnya harus menyakinkan para konstituen di pelosok Lombok Barat untuk memilih Zul-Rohmi sebagai pilihan yang sadar dan bertanggungjawab. “Saya optimis Zul-Rohmi akan menang di Lombok barat di atas 40 persen dari total pemilih tetap,” ujar Hafidz optimis.

Selanjutnya Dian Sandi Utama, Ketua KP3D (Komunitas Pemuda Peduli Pemilu dan Demokrasi) mengatakan pola kampanye blusukan yang dipilih oleh Zul-Rohmi, menurutnya sudah benar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kata Dian, mendatangi masyarakat dari kampung ke kampung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dengan begini akan lebih memudahkan Paslon tersebut menganalisa dan memberikan solusi nantinya seandainya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Lebih jauh Dian Sandi mengatakan satu hal yang dilihat dari Paslon Zul-Rohmi adalah mereka berdua begitu bersemangat, jiwa mudanya masih bergelora. “Tak terlihat lelah di wajahnya kendati mereka telah mengunjungi belasan titik setiap harinya,” ujarnya. (sat)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

6 hari ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

6 hari ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

NTB

Mayoritas Fraksi DPRD NTB Setujui Raperda SOTK Usulan Gubernur

Published

7 hari ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB menyatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah rampung. Mayoritas fraksi di DPRD NTB menyatakan setuju atas inisiatif yang diajukan oleh Gubernur NTB tersebut.

Ketua Pansus SOTK, Hamdan Kasim, mengatakan tujuh dari delapan fraksi menyatakan persetujuan dalam rapat finalisasi yang digelar Senin (2/6) di Universitas Muhammadiyah Mataram.

“Sebanyak tujuh fraksi telah menyatakan setuju terhadap usulan SOTK dari gubernur. Persetujuan ini tentu disertai beberapa catatan yang akan kita tindak lanjuti,” ujar Hamdan.

Namun, ada satu fraksi yang menyatakan keberatan terhadap sebagian isi Raperda, yakni Fraksi PKB.

“PKB menolak satu poin saja, yaitu soal penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Selebihnya mereka tidak masalah,” jelasnya.

Hamdan memastikan bahwa, sikap mayoritas sudah cukup kuat untuk membawa Raperda tersebut ke tahapan berikutnya. Enam fraksi lainnya pun, meskipun menyetujui, turut memberikan catatan serta rekomendasi terhadap isi Raperda.

“Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan kita sampaikan di kemudian hari, setelah semua dirangkum secara resmi,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selanjutnya, Pansus akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD NTB untuk menjadwalkan rapat paripurna.

“Kami akan bersurat dalam waktu dekat agar paripurna segera digelar. Jadwal pastinya menunggu keputusan Banmus (Badan Musyawarah),” tambah Hamdan.

Fraksi PPP yang tidak hadir dalam rapat final tersebut dinilai tidak memengaruhi keputusan final.

“Sudah bulat. Tujuh fraksi setuju. Soal PPP, saya tidak tahu sikap mereka karena mereka tidak hadir,” kata Hamdan.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB, Marga Harun, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran pihaknya. Menurutnya, hal itu terjadi murni karena kesalahan informasi internal.

“Ketidakhadiran kami bukan bentuk penolakan atau aksi walk-out. Itu hanya karena miskomunikasi dalam fraksi kami,” jelas Marga.

Ia pun menegaskan bahwa PPP tetap berada dalam barisan pendukung Raperda SOTK yang diusulkan oleh gubernur.

“Dari awal kami mendukung penuh inisiatif Gubernur NTB terkait SOTK ini. Tidak hadir dalam satu rapat, tidak berarti kami menolak,” tegasnya.(F3)

Ket. Foto:

Ketua Pansus SOTK, Hamdan Kasim. (HN)