HarianNusa.com, Mataram – Delapan dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB masih termasuk kategori daerah tertinggal. Dua di antara yang tidak termasuk kategori daerah tertinggal adalah Kota Mataram dan Kota Bima. Selasa (13/6).
Saat dikonfirmasi Wartawan terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD NTB H. Abdul Hadi, SE menyatakan hal itu terjadi karena, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum maksimal.
“Kalau melihat laporan pertanggung jawaban keuangan, sangat dirasa bagus. Namun, rasa kebersamaan dalam menuntaskan program mulai dari provinsi sampai daerah, tidak seirama,” ujar Hadi yang juga Ketua DPW PKS NTB.
Harusnya, lanjut Hadi, antara Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati, memiliki semangat yang sama dalam memajukan pembangunan daerah. Jangan sampai perbedaan kepentingan, seperti kepentingan politik membuat proses pembangunan terhambat.
“Mari kita satukan niat. Eksekutif maupun legislatif dalam membangun daerah. Jangan terpasung oleh kepentingan politik,” ujarnya.
“Saya melihat perjalanan irama gerak bersemangat bersama memajukan daerah yang belum. Masih sering terpasung kepentingan. Sehingga Pak Gub maunya cepat tapi terganggu karena kepentingan politik,” imbuhnya.
Di saat kepala daerah sudah resmi menjabat, tambahnya, ia seharusnya memposisikan dirinya sebagai abdi masyarakat. Dan melepas segala atribut kepentingan. Baik kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
“Menurut kami ketika seseorang menjadi pimpinan daerah, harus menghilangkan kepentingan politik,” katanya.
Sebab, ketika etos kerja seperti itu belum bisa dilaksanakan, akan susah bagi suatu daerah untuk berkembang. (sta)
