fbpx
23 C
Mataram
Kamis, Desember 3, 2020
Update Covid-19 Indonesia
549,508
Total Kasus
Updated on 03/12/2020 12:18 am
Beranda Hukum & Kriminal Hukum Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah NU Soroti RUU KUHP

Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah NU Soroti RUU KUHP

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.com,Mataram – Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masa’il Qonuniyyah, Zaini Rahman mengatakan, ada beberapa isu-isu krusial yang menjadi perhatian khusus peserta Bahtsul Masa’il di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pertama, perluasan pengertian asas legalitas. KUHP harus mengakomodir hukum-hukum yang ada di masyarakat Indonesia.

“Baik hukum adat maupun agama di luar pasal-pasal yang ditetapkan KUHP,” ungkap Zaini Rahman di sela-sela memimpin sidang komisi di Pesantren Darul Falah Mataram, Jum’at (24/11).

- Advertisement -

Kedua, peran pihak keluarga korban dalam mempengaruhi putusan hakim. Zaini menuturkan, pihak keluarga korban memiliki dua hak yaitu hak restorasi atau pemulihan korban dan hak pemaafan.

Di dalam Islam, lanjutnya, ada istilah hudud yang diberikan kepada korban. Ini menjadi pengadilan yang bersifat memulihkan atau restoratif bagi korban.

“Misalnya di situ ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam bentuk ganti rugi dan sebagainya,” jelasnya.

Ketiga, perluasan delik perzinahan. Zaini mengatakan, selama ini KUHP memberlakukan delik perzinahan manakala pelakunya sudah berkeluarga. Sedangkan, orang yang belum menikah dan melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka, maka tidak terkena delik ini.

“Di sini diperluas. Orang yang tidak menikah pun kalau dia melakukan pernikahan di luar pernikahan maka masuk ke dalam kategori zina,” urainya.

Keempat, penodaan agama. Ia menyebutkan, agar proses hukumnya lebih terukur baik secara pembuktian ataupun delik maka istilah penistaan agama bisa diganti dengan penghinaan agama.

Adapun untuk hukuman mati, Zaini menjelaskan, sejak dulu Nahdlatul Ulama (NU) mendukung hukuman mati sebagai hukuman maksimal, bukan mutlak. Hukuman maksimal tidak jadi dilaksanakan ketika ada pertimbangan-pertimbangan Hak Asasi Manusia.

“Tetapi sebagai hukuman maksimal tidak boleh dihapus,” tegasnya.

Menurut dia, seseorang bisa dikenakan hukuman maksimal mati apabila kejahatan yang dilakukan sudah menimbulkan dampak kerusakan yang masif dan terstruktur seperti narkoba yang merjalela dan koruptor yang menimbulkan dampak luar biasa besar.

Hasil sidang komisi ini akan disahkan di dalam sidang pleno yang akan digelar pada Sabtu, (25/11) besok. Saat ini, RUU KUHP menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2018. (f3)

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Jarot Ingin Sumbawa Maju

HarianNusa.com, Sumbawa - Pesta demokrasi di Kabupaten Sumbawa akan digelar September tahun 2020i ini. Tana Samawa sudah mulai menghangat. Calon pemimpin masa depan Kabupaten...

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

KPK Minta Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan Ditertibkan

HarianNusa.com, Lombok Utara - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aset-aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang ada di Gili Trawangan mulai di tertibkan. Pasalnya, pengelolaan...

Gubernur Sambut Baik Kerjasama NTB dengan Northern Territory

HarianNusa.com, Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik kerjasama yang terjalin antara Provinsi NTB dengan Northern Territory (NT), salah satu wilayah federal...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia