HarianNusa.com, Mataram – Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyampaikan saat menghadiri rapat dengan pemerintah pusat dan menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, disepakati dana yang digelontorkan tahapa awal masing 10 juta dulu dari anggaran 50 juta per rumah yang rusak parah dan sekarang sudah digelontorkan untuk 5 ribu rumah samapi menuju 20 ribu rumah yang sudah diverifikasi.
“Mungkin sekarang sudah bertambah lagi mengingat waktu update dan itu didata oleh tim dan menjadi SK bupati/walikota,” ungkapnya di Mataram, (7/9).
Ia mengatakan dari keputusan bersama wapres, BNPB, Menkeu waktu itu bahwa pada tahap pertama yang di gelontorkan sejumlah Rp.10 juta dulu dari jumlah 50 juta per unit rumah.
“Karena pembangunan rumah ini sifatnya diswakelolakan tidak diproyekkan,” ungkapnya.
Semestinya jika datanya sudah lengkap, difalidasi dan diverifikasi maka sudah bisa di SK kan oleh bupati/walikota setempat.
“Oleh karena itu bupati/walikota harus segera menyerahkan data-datanya sekaligus dengan surat permintaan dan nangi dana itu masuk ke rekening masing-masing penerima,” ungkapnya.
Sementara terkait bahan bangunan, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan Kadin untuk membuat depo-depo bangunan di sejumlah tempat di wilayah terdampak gempa untuk memudahkan masyarakat memperoleh bahan bangunan.
Menurut Amin, dari informasi ketua Kadin NTB, saat ini Kadin sedang melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha bahan bangunan. Untuk harga sendiri, kata Amin, tetap dan tidak boleh naik.
“Terkait biaya-biaya,misalkan pengangkutan diharapkan kepada para pedagang tersebut sebagai bentuk kontribusi mereka untuk mendrop ke lokasi,” ucap Amin.
Sedangkan untuk tukang dan peralatan pertukangan,pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan Jatim. Dan akan dilakukan secara bertahap.
“Pemerintah pusat juga sudah mengkoordinasikan ini selain pemerintah daerah,” ujarnya Wagub.
Dijelaskan Amin, bahwa pemerintah tidak membuatkan hunian sementara namun langsung membangun rumah warga. Tetapi diakui Amin, ada sejumlah sponsor dan relawan yang membuat atau mendirikan rumah-rumah sementara bagi pengungsi.
“Pemerintah tidak memberikan hunian sementara,” ungkapnya mencontoh pemulihan Jogja pasca gempa beberapa tahun silam.
Mengingat musim hujan sebentar lagi, Amin berharap agar pemerintah pusat segera menggelontorkan dana walaupun masing-masing Rp. 10 juta dulu untuk 20 ribu lebih rumah yang telah diverifikasi. Atau senilai sekitar 200 milyar lebih yang harus digelontorkan .
“Apa yang sudah diverifikasi supaya digelontorkan dulu agar masyarakat dapat membeli bahan-baha untuk membangun rumahnya. Dan masyarakat diharapkan sungguh-sungguh membangun rumahnya, jangan uang tersebut nantinya dipakai untuk konsumsi,” harap Amin diakhir masa jabatannya ini.
Untuk itu sekali lagi ia menegaskan agar kabupaten/kota segera meng-SK-kan data di wilayahnya yang telah diverifikasi. (f3)
