HarianNusa.com, Lombok Barat – Akibat bencana gempa bumi sejak tanggal 5 Agustus lalu, berdasarkan hasil kajian yang dirilis Bappeda, Kabupaten Lombok Barat diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp. 4.01.729.124.200; atau empat triliun lebih.
“Dalam menghitung angka tersebut, kita didampingi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red),” ujar Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi.
Baehaqi meperkirakan gempa tersebut memberi kerusakan senilai 3,65 triliun dan mengakibatkan kerugian senilai Rp 442 milyar.
“Total kerusakan dan kerugian kita mencapai lebih dari empat koma satu triliun. Ini belum termasuk yang inmateriil, seperti korban meninggal, luka-luka dan yang terpaksa mengungsi,” jelasnya, Sabtu, (08/09).
Sebaran kerusakan dan kerugian tersebut terbagi dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta sektor pemerintahan dan keamanan.
Menurut dia, kerusakan dan kerugian akibat kerusakan yang dialami oleh perumahan warga diperkirakan mencapai 91,3 persen dari total kerugian tersebut, atau senilai dengan Rp 3,7 triliun.
Sisanya menyasar sektor infrastruktur sebesar 0,32% atau Rp 13,4 miliar lebih, sektor sosial keagamaan mencapai 6,0% atau Rp 249,7 miliar lebih, sektor ekonomi mencapai 2,12% atau senilai dengan Rp. 87,1 miliar lebih, dan sektor pemerintahan/ keamanan yang menelan kerusakan dan kerugian senilai 0,14% atau Rp. 5,9 miliar lebih.
Setelah menghitung-hitung, maka Kepala Bappeda Lobar mengestimasikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun lebih untuk bisa pulih seperti sebelum terjadi bencana.
“Kebutuhan anggaran sebesar itu kita perkirakan sesuai dengan sebaran aset dan kewenangan antar pemerintah,” terang Baehaqi.
Bersama BNPB, pihak Bappeda, BPBD, dan Dinas PUPR Lobar meminta pemerintah pusat merekonstruksi asetnya dengan total perkiraan kebutuhan mencapai Rp 96,75 miliar. Nilai tersebut belum termasuk kebutuhan sektor perumahan sebesar Rp. 1,9 triliun. Pihak tersebut pun memperkirakan Pemerintah Provinsi NTB harus menyiapkan sebesar Rp 19,42 miliar untuk menata aset miliknya di Lobar yang rusak akibat gempa.
Pemkab Lobar sendiri, menurut hitungan Baehaqi harus menyiapkan paling sedikit Rp. 231 miliar.
Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi tentang angka tersebut pun angkat suara. Menurutnya angka itu senilai dengan PAD Pemkab Lobar dalam satu tahun APBD.
Ia mengakui, pihaknya tidak mungkin bisa menyiapkan dalam satu tahun anggaran. Untuk itu, Fauzan meminta seluruh jajarannya pro-aktif melobi pemerintah pusat.
“Rajin-rajin ngamen. Misalnya Dinas Kesehatan agar ngamen ke Kemenkes agar mereka mau bantu kita. Begitu juga dengan PU, Dikbud, dan lainnya. Silahkan ngamen ke kementerian terkait di Jakarta,” ketus Fauzan menggunakan istilah unik untuk lobi tersebut.
Untuk diketahui, kerusakan akibat bencana gempa bumi di Lobar meliputi 57.614 rumah rusak, 108 rumah ibadah, 84 fasilitas kesehatan, 294 sekolah/ madrasah, 26 kantor pemerintahan, 7 jembatan dan 294 kios/ toko.
Untuk rumah yang harus diverifikasi dan divalidasi, per hari ini 36.363 unit, sudah terverifikasi. Di antaranya 21.664 rusak ringan, 6.737 rusak sedang, dan 7.963 unit rusak berat. (f3)