Oleh: Diyah Indiyati, S.Sos, M.Si
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram

Sebagai daerah tujuan wisata yang tengah menjadi perhatian baik nasional maupun internasional, Lombok menghadapi ancaman yang mengkhawatirkan yakni potensi munculnya kasus kekerasan ataupun kejahatan seksual pada anak yang datang dari aksi paedofilia. Seperti dikutip www.lombokfmcom (Kamis, 14/4/2016), berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak NTB, Lombok merupakan daerah urutan kedua menjadi tujuan wisata bagi para pelaku paedofilia, setelah Bali.

Hal tersebut memang sangat dimungkinkan mengingat akses ke Lombok semakin terbuka, khususnya bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke wilayah ini. Karenanya aksi paedofilia membutuhkan perhatian khusus sebelum hal ini menjadi ancaman lebih jauh.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, dibutuhkan upaya lintas sektoral baik dari sisi preventif atau pencegahan hingga represif yang berupa penegakan hukum yang berada di ranah kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan. Lombok sudah saatnya untuk makin waspada akan munculnya ancaman yang membidik para buah hati calon penerus masa depan bangsa ini.

Langkah kerjasama antara Indonesia dengan Imigrasi dan Kepolisian Australia (AFP) membuahkan hasil 100 orang yang pernah tersangkut kasus hukum paedofilia ditolak saat mencoba masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali antara tahun 2014 hingga akhir tahun 2015 lalu.

Tentunya hal ini pula yang diharapkan diberlakukan di Lombok yang kini tengah mengalami booming pariwisata dan menjadi pintu gerbang bagi masuknya beragam wisatawan.

Selain itu, pentingnya awareness atau kesadaran masyarakat akan ancaman ini di tengah masyarakat juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah, LSM, pemuka masyarakat, pelaku bisnis pariwisata dan lainnya sudah seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang sama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak atau bahkan eksploitasi pada anak.

Pelaku bisnis pariwisata juga tidak boleh tutup mata manakala mendapati fenomena potensi paedofilia di area bisnisnya. Demikian halnya masyarakat, juga perlu menumbuhkan kewaspadaan atau kecurigaan manakala terdapat hal-hal ganjil terkait kekerasan pada anak di sekitarnya.

Target dalam upaya kampanye pun harus terus berlanjut membidik tidak hanya ke sekolah-sekolah, akan tetapi juga kampanye di tengah masyarakat melalui jejaring PKK, Posyandu dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan terhadap anak. Di tangan para orangtua lah fungsi pengawasan dan pembinaan anak, mengingat akses internet yang makin meluas dan tidak jarang predator anak menggunakan media sosial dalam menebar umpan.

Sosialisasi mengenai literasi media atau penggunaan media sosial yang bijak perlu diberikan baik kepada anak maupun orangtua. Sementara dari sisi penegakan hukum, tentunya masyarakat berharap hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap ini benar-benar setimpal dan memberikan efek jera.

Upaya pemerintah dalam memberlakukan undang-undang kebiri kimiawi (chemical castration) diharapkan bisa memberikan efek jera dan berdampak pada penurunan kasus kejahatan seksual secara umum dan kejahatan seksual pada anak secara khusus. Apabila menengok pada yang terjadi di Kamboja. Negara yang awalnya dianggap sebagai daerah tujuan utama paedofil di Asia Tenggara itu kini sudah berhasil membuat para pelaku berpikir ulang untuk masuk ke Negara tersebut. Masyarakat dan pemerintah memang menunjukkan komitmen untuk saling bahu membahu dalam menanggulangi ancaman pada anak-anak mereka, baik dari sisi pencegahan, regulasi dan penegakan hukum.

Hal ini pula yang diharapkan terus diupayakan Indonesia. Terlebih ancaman kekerasan/kejahatan seksual pada anak tidak hanya muncul dari wisatawan asing yang memiliki latar belakang paedofilia akan tetapi juga bisa datang dari masyarakat lokal sendiri dan keduanya sama-sama penting untuk diwaspadai.

Komentar