fbpx
23 C
Mataram
Minggu, Mei 24, 2020
Update Covid-19 Indonesia
22,271
Total Kasus
Updated on 24/05/2020 9:45 am
Beranda Hukum & Kriminal Diduga Terlibat Edarkan Narkoba, Oknum Polisi di Lombok Dituntut 13 Tahun

Diduga Terlibat Edarkan Narkoba, Oknum Polisi di Lombok Dituntut 13 Tahun

HarianNusa.com – Seorang oknum polisi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Pelaku diduga terlibat dalam peredaran 8 kilogram ganja.

Oknum polisi bernama Brigadir Khairil Basri dituntut jaksa lantaran memerintahkan seorang kurir untuk mengambil ganja di salah satu jasa pengiriman barang di Kota Mataram pada awal September 2018.

Penangkapan Brigadir Khairil bermula dari tertangkapnya kurir berinisial MS saat hendak mengambil paket ganja yang dikirim dari Sumatera. Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menangkap Brigadir Khairil.

Jaksa penuntut, Baiq Nurul Hidayati, menuntut 13 tahun penjara karena hal yang memberatkan terdakwa lantaran berprofesi sebagai polisi, yang seharusnya mencegah peredaran narkoba, namun justru terlibat menjadi pengedar.

“… memutuskan terdakwa Khairil Basri terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa dipenjara,” ujar jaksa membacakan tuntutan, Senin, 18 Maret 2019.

Pengacara terdakwa, Heru Mahnun Siddiq, mengatakan tuntutan jaksa sangat tidak mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan maupun dituntut pada terdakwa.

“Unsur pasal tidak terpenuhi. Klien kami tidak terbukti menyimpan, memiliki dan menguasai sesuai dengan pasal 111 dan 112 undang-undang narkotika,” tandasnya.

Heru mengatakan telah berusaha menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa. Saksi tersebut berada di lembaga pemasyarakatan atau Lapas Mataram. Namun, pihak Lapas tidak mengizinkan tim kuasa hukum menggunakan saksi dari Lapas.

“Kita memiliki saksi yang mengetahui persis barang (ganja) tersebut. Tetapi ketika kita mau mengajukan saksi yang ada di Lapas, pihak Lapas tidak memberikan, malah melempar kewenangan ke jaksa penuntut,” ungkapnya. (sat)

Berita Populer Pekan Ini

Pola Pre-Emtif Polri dalam Penanggulangan Radikalisme

H. Lalu Anggawa Nuraksi(Pemerhati Budaya Sasak) Radikalisme dalam Bahasa Indonesia berarti faham yang keras, faham yang tidak mau mengakomodir pendapat orang lain, merasa fahamnya-lah yang...

Gubernur NTB Terbitkan Keputusan Baru Soal Idul Fitri

HarianNusa.com, Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerbitkan keputusan terbaru yang mengatur tentang penetapan pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah...

SKB Tentang Salat Idul Fitri DICABUT ! Gubernur NTB Serukan Salat Idul Fitri di Rumah dan Mall Ditutup

HarianNusa.com, Mataram - Pemerintah provinsi NTB mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang diperbolehkannya Salat Idul Fitri di daerah-daerah yang dinyatakan bebas Corona.“Kami mengimbau masyarakat...

Pemprov NTB Raih Predikat WTP untuk ke Sembilan Kalinya dari BPK

HarianNusa.com, Mataram - Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun...