HarianNusa.Com – Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah bersilaturahmi dengan para Kepala Desa di Dompu, Rabu (21/8/19). Dalam sesi dialog saat itu, para Kades mengusulkan agar Pemerintah Provinsi NTB memfasilitasi mereka dengan peraturan sebagai rujukan hukum dan standar pengalokasian dana desa untuk honor para kader posyandu dan biaya operasional lainnya. Dengan adanya pedoman itu, maka mereka tidak khawatir munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.
Hidayat, Kepala Desa Hu’u mengusulkan agar raskin dihapus karena menurutnya itu menjadi beban lain untuk menjeratnya di ranah hukum. Demikian juga Burhanudin Kades Dompu mengusulkan pengalokasian honor untuk kader posyandu keluarga agar dibuatkan peraturannya atau standarnya, dan dananya disiapkan oleh Pemprov NTB sehingga para kades tidak disalahkan secara hukum.
Berbeda dengan dua kades itu, kepala Desa Ringo Woja Dompu, Arifin Abubakar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan aturan bahwa untuk wilayah hutan sumber air, telah ditetapkan radius 20 meter tidak boleh dimasuki apalagi dirusaki atau ditebang. Dan masyarakat petani diwajibkan menanam 30 pohon, untuk petani yang naik ke gunung.
Para Kades di dompu juga sudah mulai menyediakan honor kader posyandu keluarga. Namun tahun ini besarannya belum sampai Rp.150 ribu, dan mereka berjanji di tahun 2020 mendatang akan dialokasikan sebesar Rp. 150 ribu.
Demikian juga pengelolaan sampah, di Dompu terutama di Desa Ringo telah menggunakan buis susun dua, dan telah tersedia di 80 titik, termasuk pengelolaan sampah plastik. Juga sudah menganggarkan obat-obatan dari alokasi dana desa untuk anggaran kesehatan. Serta pada tahun 2018 sudah dilaksanakan pengadaan ambulance gratis.
Menanggapi masukan dan keluhan para Kades tersebut, Wagub menjelaskan bahwa posyandu keluarga akan menjadi pusat pemeriksaan bayi hingga lansia, termasuk dapat mengatasi pendewasaan usia perkawinan, narkoba serta buruh migran ilegal.
Wagub berharap dari APBDes dapat dianggarkan honor kader Rp.150 ribu perbulan untuk mendorong kader agar lebih aktif lagi.
“Fasilitas posyandu harus diperhatikan,” pinta orang nomor dua di NTB itu. (f3)
