HarianNusa.Com – Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB atau dikenal dengan istilah “money changer”, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap KUPVA BB tidak berizin khususnya di area wisata 3 Gili (Trawangan, Air, dan Meno), Selasa, (27/8/19).
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani mengatakan tujuan penertiban untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan wisatawan yang melakukan penukaran UKA atau valas yang pada akhirnya akan mendukung kemajuan pariwisata di NTB. Sementara dari sisi industri, penertiban ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk mewujudkan iklim industri KUPVA BB yang sehat dan profesional.
Pemilihan lokasi penertiban di 3 Gili, kata Achris, dilatarbelakangi oleh tingginya minat wisatawan mancanegara ke wilayah tersebut yang pada gilirannya meningkatkan transaksi penukaran UKA (Uang Kertas Asing) dengan rupiah sebagai alat transaksi yang sah.
Proses penertiban berlangsung dengan lancar dimana para pihak yang ditertibkan bersikap kooperatif.
“Dari hasil penertiban, diperoleh 9 penyelenggara KUPVA BB tidak berizin yang diberikan pembinaan serta sosialisasi terkait perizinan penyelenggara KUPVA BB,” jelasnya.
Di seluruh tempat usaha KUPVA BB tidak berizin yang ditertibkan, telah ditempelkan stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin usaha KUPVA ke Bank Indonesia.
Bank Indonesia Provinsi NTB akan terus memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut dan akan diberikan panduan sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait dengan proses perizinan. Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa pengurusan izin di Bank Indonesia gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Bank Indonesia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin Bank Indonesia, serta menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI 131, jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin. Sedangkan kepada penyelenggara KUPVA BB berizin, diingatkan kembali agar tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan money changer yang tidak berizin.
“Bank Indonesia melalui upaya hukum bekerjasama dengan kepolisian, akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dimaksud,” tegasnya. (f3)
