HarianNusa.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS menyoroti tentang pentingnya peran Pemerintah untuk segera Merevitalisasi Peranan dan Kedudukan penyuluhan dalam Pembangunan. Hal ini mengingat pentingnya peran penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, entitas dan jejaring menuju Kesejahteraan masyarakat secara umum.
Haji Johan Rosihan, ST Anggota DPR-RI daerah pemilihan NTB1 atau Pulau Sumbawa mengemukakan, bahwa sejak berlakunya otonomi daerah dengan wewenang penuh pada pemerintah kabupaten/kota, berakibat banyak perubahan kelembagaan penyuluhan yang disatukan dengan Dinas Pertanian sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengalami stagnasi, sementara penyuluh Bidang Kehutanan dan Perikanan yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, terkadang program penyuluhan tidak terkoordinasi, tidak memiliki hubungan sinkronisasi dan integrasi program.
Menurutnya, beberapa metode dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan dengan baik dan belum memperlihatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta instansi terkait lainnya, seperti institusi penelitian yang merupakan sumber teknologi (litbang pertanian, perguruan tinggi, LSM dan swasta). Sementara perkembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.
Masih menurut Johan, kegiatan penyuluhan pertanian masih berdiri sendiri, belum diperlakukan sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan. Hal ini menyebabkan terputusnya jaringan kerjasama antara penyuluh dengan kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan lainnya. Ia melihat perkembangan kondisi penyelenggaraan penyuluhan saat ini, dan sesuai kebijaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan, sesungguhnya menghendaki perlunya perubahan pendekatan atau sistem penyuluhan pertanian di Indonesia dari pendekatan usaha tani ke pendekatan sistem dan usaha agribisnis.
“Untuk mencapai hal tersebut dalam kerangka otonomi daerah maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan rekonstruksi dan revitalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan bidang lainnya yang spesifik berdasarkan potensi dan keunggulan kompetitif local”, terangnya.
Kedepan, menurut Johan yang duduk sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, berharap adanya penghargaan yang lebih terhadap profesi penyuluh, seperti dalam hal insentif dan lain-lain. “Pekerjaan sebagai penyuluh tidak mengenal waktu. Mereka bekerja kapan saja tergantung sasaran. Waktunya tidak hanya pagi, siang dan sore, tetapi juga malam hari”, ujar pria bertubuh gempal ini.
“Kita ingin agar para penyuluh kita diperhatikan. Baik soal fasilitas kerja hingga kesejahteraan nya. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih profesional dalam hal mendukung pembangunan sektor-sektor strategis seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga sektor kehutanan”, imbuh politisi asal Sumbawa ini.
Penyuluhan memang merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan nelayan. Karena itu penyuluh berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama (petani dan nelayan), pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, baik teknis maupun non teknis untuk pengembangan usaha merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat.
