NTB

Isvie Tak Intervensi Pilkada Kota Mataram

Published

6 tahun ago

21/11/2019

Redaksi

HarianNusa.Com – Tahun 2020 mendatang Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak. Tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan mengikuti perhelatan tersebut yakni

Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram.

Untuk Pilkada Kota Mataram sendiri, sejumlah nama bakal calon sudah mulai bermunculan salah satunya H. Baehaqi. Figur baru dalam dunia perpolitikan ini akan mewarnai perhelatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram 2020 mendatang.

Menanggapi isu majunya H. Baehaqi di dunia perpolitikan (Pilkada Kota Mataram) dengan mendaftarkan diri sebagai calon bakal calon Walikota Mataram di Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Ketua DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Golkar yang juga merupakan mertua dari H. Baehaqi sendiri berpendapat bahwa siapapun warga Kota Mataram dan sekitarnya berhak mendaftarkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota Kota Mataram. Namun demikian, lanjutnya, Partai (Golkar) mempunyai mekanisme sendiri dalam menentukan figur yang dianggap memenuhi kriteria untuk maju.

"Ada aturannya jika maju menjadi calon, Ada hasil survey nya, bagus ga elektabilitasnya. Dan ada persyaratan lain," ungkapnya saat diwawancara di Ruang Kerjanya, Rabu, (20/11).

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa mendaftar di Partai Golkar disamping mempunyai loyalitas, elektabilitas, dedikasi, kemampuan, juga harus punya isi tas (modal).

"Karena menjadi calon Walikota/Wakil Walikota tidak cukup hanya mempunyai loyalitas dan elektabilitas tetapi juga harus mempunya kemampuan secara financial. Bertemu dengan masyarakat tidak cukup hanya dengan bertatap muka tetapi kita juga butuh biaya, biaya saksi, biaya survey. Mohon maaf, tapi ini kita bukan membayar ya, sekali lagi mohon maaf ya?," ujarnya.

Dikatakan Isvie, tidak ada mahar di Partai Golkar tetapi Golkar mensyaratkan yang mendaftarkan diri di Partai Golkar harus siap secara finansial untuk membesarkan dirinya sebagai calon.

Diakui Isvie bahwa dirinya tidak pernah diberitahukan terkait pencalonan menantunya (H. Baehaqi) itu sebagai bakal calon Wakil Walikota. Ia juga mengaku tidak mengintervensi terkait hal tersebut karena itu sudah menjadi ranah DPC Partai Golkar Kota Mataram.

"Apalah artinya saya di Kota (Mataram) karena saya tidak mempunyai basis di Kota yang akan membuat saya bisa bergerak. Siapa yang kenal saya di Kota?, tidak ada. Lalu kemampuan saya meloby pusat sejauh mana?," ungkapnya sembari bertanya.

Menurutnya dia tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dalam menentukan bakal calon yang mendaftar di Partai Golkar karena untuk menentukan kandidat balon di Partai Golkar ada ketua partai, ketua OKK, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Tim seleksi tingkat nasional.

"Tidak mungkinlah saya bisa meloby atau mempengaruhi orang Kota (Mataram) untuk memilih anak saya. Kecuali di Lombok Timur mungkin masih bisa karena saya orang Lombok Timur," ujarnya.

"Kita serahkan saja sama orang yang bersangkutan, tentu sudah difikirkan secara matang, ini kan bukan anak kecil lagi yang harus kita suapi. Kalau dia merasa mempunyai kemampuan untuk maju ya silahkan," pungkasnya.

Sementara H. Baehaqi saat dihubungi via WhatsApp oleh ibu Isvie mengatakan serius mencalonkan diri di Pilkada Kota Mataram. Ia mengaku sudah mendaftar di beberapa partai seperti Partai Golkar, PAN, dan Nasdem serta sudah mendirikan posko pemenangan. (f3)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

25 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)