HarianNusa.Com, Mataram – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pahlawan dan Negara Provinsi NTB mendesak DPRD NTB untuk segera menerbitkan rekomendasi perubahan nama bandara Lombok menjadi BIZAM.
Kordinator Umum (Kordum) Aliansi Bela Pahlawan Dan Negara NTB, Faturrahman menyampaikan pihaknya telah membentuk tim negosiasi yang saat ini masih terus melakukan komunikasi agar DPRD NTB segera membahas dan menerbitkan rekomendasi pergantian nama bandara tersebut.
Faturrahman menyatakan, pihaknya memberikan tenggang waktu sampai hari rabu kepada legislatif. Ia mengancam akan melakukan demo dalam jumlah yang legit besar dari sebelumnya jika sampai batas waktu tersebut dewan tidak menerbitkan rekomendasi.
“Kami akan mengerahkan 30 ribu massa untuk kembali menggedor kantor dewan ini jika surat rekomendasi pergantian nama bandara Lombok menjadi BIZAM menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media, di ruang rapat Banggar DPRD NTB, Senin, (27/01). menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media, di ruang rapat Banggar DPRD NTB, Senin, (27/01).
Ia juga menepis tudingan bahwa pergantian nama bandara Lombok menjadi BIZAM adalah keinginan salah satu organisasi di Lombok. Ia menegaskan bahwa pergantian tersebut adalah keinginan seluruh masyarakat NTB sebagai bentuk penghargaan terhadap Syekh Maulana Zainudin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional satu-satunya dari NTB.
Sementara Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah Samsul Qomar di tempat yang sama mengungkapkan bahwa segala proses perubahan nama bandara tersebut telah dilakukan, tinggal menunggu surat rekomendasi dari DPRD NTB. Ia menegaskan tidak ada alasan dewan untuk menunda ataupun tidak menerbitkan rekomendasi tersebut.
“Semua proses sudah dilakukan, tinggal rekomendasi DPRD NTB saja,” ujarnya
Sementara pihak DPRD Provinsi NTB pada saat yang sama sedang melalukan rapat pimpinan membahas tentang rekomendasi perubahan nama bandara menjadi BIZAM. (f3)
Ket. Foto:
Aliansi Pembela Pahlawan dan Negara Provinsi NTB menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media, di ruang rapat Banggar DPRD NTB, Senin, (27/01).
