More
    BerandaNTBBelum Deal, Pemkab Lobar Masih Mengkaji Rencana Kerjasama dengan BNI 46

    Belum Deal, Pemkab Lobar Masih Mengkaji Rencana Kerjasama dengan BNI 46

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Beberapa Program yang ditawarkan oleh pihak BNI 46 dalam acara pertemuan dengan Pemkab Lobar beberapa waktu lalu memberikan angin segar untuk Kabupaten Lombok Barat terutama untuk mewujudkan Lombok Barat menjadi Kabupaten Smart city.

    Mengenai hal tersebut, pemkab Lobar menggelar rapat membahas terkait persetujuan dilakukannya kerjasama dengan pihak bank BNI 46, bertempat di ruang Umar Madi, kantor Bupati Lobar, Rabu, (10/03/21), yang turut dihadiri staf ahli Bupati bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Baharudin, Analisis Kebijakan Publik H. Hamka, dan beberapa kepala OPD terkait.

    Beberapa OPD yang hadir belum bisa menyetujui rencana bank tersebut, sebab masih ada beberapa yang disampaikan oleh pihak bank yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam tulisan yang diekspose beberapa waktu yang lalu, sehingga menjadi sebuah pertimbangan bagi masing-masing OPD karena dikhawatirkan hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni bank BNI 46.

    Oleh sebab itu staf ahli Bupati bidang politik Hukum dan Pemerintahan, Baharudin, meminta kepada seluruh kepala OPD bahkan Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam melakukan kerja sama, untuk lebih mendalami rencana Kerja sama ini ia juga meminta agar diagendakan kembali rapat terkait hal ini.

    Di tempat terpisah, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Lombok Barat selaku Leading Sektor Pengembangan Aplikasi-aplikasi yang ada di Lombok Barat, melalui Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika, Sumirah mengatakan, kerjasama ini harus didalami lebih dulu agar tercipta simbiosis mutualisme atau menguntungkan kedua belah pihak yaitu Pihak Pemda dan BNI 46.

    "Untuk selanjutnya nanti diikuti oleh Penandatanganan Nota Kesepahaman dan selanjutnya di ikuti oleh Perjanjian Kerjasama oleh masing-masing OPD yang membutuhkan kerja sama dimaksud," katanya.

    Dalam hal ini pula beberapa kepala OPD termasuk Sekretaris dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Aryanta Rusmana, menyampaikan keluhannya, agar lebih mempermudah dalam melayani masyarakat/customer yang mengurus berbagai macam kepentingan yang melibatkan bank yang saat ini sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, untuk dilakukan pada satu atap, agar tidak memakan waktu dan tenaga. (*)

    Redaksihttps://hariannusa.com
    Redaksi HarianNusa.com

    Must Read

    spot_img
    error: Content is protected !!