HarianNusa, Mataram – Komisi Pemilihan Umum (KPU) ) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan rapat koordinasi Logistik Pemilu 2024, Senin (23/10).
Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dalam paparannya meminta tidak boleh terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap logistik, termasuk ada pengalaman dimana salah satu calon DPRD Provinsi tidak muncul di Surat Suara.
Ia berharap Rakor ini harus menjadi momen untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pengadaan logistik tepat waktu, tepat jenis dan tepat manfaat.
Terakhir pihaknya mendorong agar KPU Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan penandatanganan NPHD dengan Pemerintah Daerah.
Senanda dengan Suhardi, Kadiv Hukum Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli, menekankan, agar progres NPHD di masing-masing Kabupaten/Kota segera dilaksanakan paling akhir pada bulan Oktober ini karena ada wacana jadwal Pilkada akan dimajukan ke bulan September.
Selain itu jika Pilpres lebih dari 2 paslon dapat terjadi 2 putaran, dampaknya akan terjadi irisan tahapan antara Pileg dengan Pilkada 2024. Oleh karena itu ia meminta Kabupaten/Kota untuk memetakan program kerja prioritas ditambah dengan sengketa hasil yang membutuhkan 45 hari.
“Maka hampir pasti irisan tahapan tak dapat dielakkan,” tandasnya.
Lain hal dengan Yan, Kadiv Perdatin KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin mengatakan masalah yang muncul adalah seperti jumlah Logistik yang banyak, letak geografis, waktu produksi dan distribusi dari penyedia serta distribusi dari Gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dengan keadaan cuaca yang curah hujan.
“Gudang Logistik harus diperhatikan dengan baik spesifikasinya,” ujar H. Syam.
Menyambung H. Syam, Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB meminta Issu gudang seperti bagaimana sistem pengamanan di gudang, bagaimana kalau ada gudang yang tidak tahan dengan cuaca ekstrim.
“Oleh karena itu harus diantisipasi dari awal, segera koordinasi dengan BMKG untuk komunikasi intensif untuk mengamati cuaca,” ujar Zuriati.
Tarakhir Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB, Agus Hilman, meminta proses transformasi informasi kepada publik tentang pengadaan logistik harus segera disampaikan. Menurutnya agar tidak terjadi ketimpangan informasi.
“Ini bagian kita menghindari berita-berita Hoax tentang perencanaan logistik proses produksi, dan distribusi,” imbuh Hilman
Rakor dihadiri oleh Ketua, anggota, dan Sekretariat KPU Provinsi NTB dan mengundang Ketua, Sekretaris dan Kasubbag Umum KPU Kabupaten/kota se NTB. (HN3)
