HarianNusa, Mataram – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan jika program beasiswa ke luar negeri kepada masyarakat daerah ini dihentikan. Program ini dinilai sangat baik dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) mempuni.
Ketua Komisi V DPRD NTB, H. Lalu Hadrian Irfani menegaskan, bahwa beasiswa ke luar negeri ini sangat bagus dan sangat disayangkan dihentikan. Padahal pengiriman anak-anak NTB menuntut ilmu keluar negeri sangat diperlukan dalam meningkat SDM.
“Iya kita sangat sayangkan kenapa itu tidak dilanjutkan kembali padahal itu bagus asal pemerintah juga harus memikirkan lulusan dari penerima beasiswa ke luar negeri itu akan diarahkan kemana. Jangan setelah kita biayai dengan dana daerah begitu lulus mereka tinggal di luar negeri tapi mereka harus pulang dan pulangnya ini kemana arahnya itu yang terpenting jangan kita hanya mengirim-ngirim saja,” ujarnya, Senin (20/11/2023).
Miq Ari sapaannya menjelaskan, bahwa para penerima beasiswa ini harusnya balik ke daerah dan siap berkontribusi dalam membangun daerah. Sejauh ini para lulusan penerima beasiswa ini belum diketahui penempatannya termasuk sumbangsihnya kepada daerah.
“Intinya kami, jangan sampai dana terbuang percuma mereka berangkat dibiayai oleh daerah tetapi setelah tamat mereka tinggal di sana atau bekerja di daerah lain. Belum ada kita terima laporan dan kita sedang menunggu Brida sebagai pelaksana,” paparnya.
Ia mengungkapkan, bahwa para lulusan ini tidak salah jika tinggal dan bekerja diluar negeri asalkan tetap memiliki kontribusi untuk daerah. Terlebih pemprov NTB telah mengeluarkan biaya bagi pendidikan di luar negeri sebesar 30 hingga 40 miliar rupiah tapi bekerja untuk daerah lain atau di luar negeri.
Dirinya mengaku jika anggaran bagi beasiswa luar negeri yang belum tuntas masih dianggarkan. Akan tetapi untuk anggaran baru distop karena keterbatasan anggaran. Itu semua tidak lepas untuk penyehatan APBD.
“APBD kita sehat dulu baru kita lanjutkan kembali. Memang manfaatnya bagus dan programnya bagus saya dukung terkait dengan mahasiswa kita yang masih diluar negeri maka terus dilanjutkan,” pungkasnya.
Di tahun 2024 akan digelar Pemilu Serentak termasuk Pilkada Serentak sehingga banyak anggaran yang mengarah ke Pemilu. Termasuk hutang-hutang yang belum terbayar diprioritaskan untuk dilunasi.
Oleh karena itu penyehatan APBD dikedepankan baru selanjutnya melanjutkan program-program yang bagus.
“Ini tidak menyalahi kewenangan sebab selama ini berjalan dengan baik. Cuman APBD kita belum sehat itu mungkin pertimbangannya,” tandasnya. (HN3)
