HarianNusa, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menilai adanya ide atau saran dari Bulog yang menyarankan pemerintah untuk segera melakukan impor beras saat ini sebagai suatu bentuk pengkhianatan atas kedaulatan pangan nasional. Menurut Johan, pada kondisi stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang kian menipis, tersisa 651 ribu ton, pemerintah seharusnya mengoptimalkan membeli beras dari petani dalam negeri.
“Kalau alasannya produksi lokal lagi turun dan harga beras lokal lagi tinggi, maka tidak masuk akal sebab harga beras di pasar internasional juga sedang naik, jadi jangan sampai pemerintah mengkhianati kedaulatan pangan karena adanya subordinasi dari kekuatan pasar dunia dengan mengabaikan pemanfaatan produk lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional,” ujar Johan.
Politisi Senayan ini juga menilai ide Bulog untuk segera melakukan impor sebagai bukti dari gagalnya program food estate yang selalu dibanggakan pemerintah yang menelan anggaran begitu besar, tetapi faktanya tidak bisa menjawab persoalan pangan nasional.
“Ketika ada ancaman krisis pangan, terbukti bahwa food estate adalah proyek gagal maka jangan sampai terjadi kita mengalami krisis beras dan bencana kelaparan akibat kesalahan pemerintah dalam kebijakan tata Kelola pangan nasional,” ucap Johan.
Politisi PKS ini menegaskan kepada pemerintah untuk menghentikan ketergantungan yang tinggi terhadap pangan impor khususnya beras dan pangan pokok lainnya. Ketergantungan impor membuat neraca perdagangan selalu menjadi negative, impor pangan yang berlebih akan membuat stok pangan berlebih dan mengancam stabilitas harga pangan lokal karena tidak berdaya bersaing dengan produk impor.
Selanjutnya Johan menandaskan kepada Bulog sebagai operator pangan, perlu segera merancang sistem stabilisasi pasokan dan harga serta penguatan sarana pergudangan.
“Saya mengingatkan Bulog untuk fokus mewujudkan aksesibilitas pangan dengan menerapkan kebijakan mengendalikan impor pangan dan mengutamakan produksi pangan dalam negeri, serta memperhatikan kesejahteraan petani, mari kita junjung kedaulatan pangan dengan produk lokal serta mengutamakan kesejahteraan petani dan bukan selalu memanjakan para importir pangan,” tegas Johan.
Menurutnya, adanya ancaman krisis pangan dimana produksi turun akibat berbagai hal, maka pemerintah harus memulai adanya stok dan ketersediaan pangan yang didukung oleh basis data produksi yang akurat serta pemetaan konsumsi berdasarkan wilayah (spasial). Melakukan perencanaan cadangan pangan nasional berdasarkan musim, waktu, sebaran penduduk, dan wilayah produksi dengan mempertimbangkan potensi wilayah setiap daerah.
“Hal ini jauh lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang selalu berfikir impor, untuk mewujudkan stabilitas pangan melalui sistem ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan yang selalu menjunjung nilai kedaulatan pangan nasional,” tutup Johan Rosihan.
