HarianNusa, Mataram – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan Webinar dengan tema Inovasi Big Data Untuk Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan rabu, 4 Juni 2025 melalui zoom meeting. 

Hadir sebagai narasumber Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi, Andrari Grahitandaru, Perekayasa Ahli Utama dari BRIN, dan Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN. Dalam kesempatan ini Asisten III setda Lombok Barat didampingi oleh Kadis Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan dan Kepala Bidang Aptika Sumirah.

Dalam pemaparannya Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadikan data sebagai rujukan utama dalam perencanaan.  Semua harus berbasis data. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan Pimpinan Daerah ingin agar perencanaan yang dilakukan benar benar matang sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat diukur. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan inovasi big data sebagai dasar dalam melakukan perencanaan. 

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang mengembangkan inovasi big data sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan,” ujarnya. 

Fauzan Husniadi melanjutkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini telah memanfaatkan data secara progresif untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dengan Big Data, Pemerintah berusaha agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal ini juga akan mempermudah dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. 

“Tentu inovasi big data ini sebagai langkah maju dalam melakukan perencanaan, pemetaan hingga melihat keberhasilan pembangunan atau intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andrari Grahitandaru, mengungkapkan empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital yang akan dinilai dan menjadi bagian dari indeks pemerintah digital mulai 2026. empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital. Pertama, manajemen data. Kedua, pengelolaan data. Ketiga, pemanfaatan big data, data analitik, dan business intelligence. 

Kemudian terakhir, bagaimana instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Bagaimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan data dalam pemerintah digital?,” tuturnya.

Ia melanjutkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan data sesuai tanggung jawabnya, ditampilkan dalam portal satu data instansi atau dashboard untuk dibagi, kemudian menggunakan atau memanfaatkan data instansi lain namun harus ada penandanya. Serta yang terakhir, interoperabilitas atau berbagi pakai itu harus dilewatkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), baik di lingkup internal atau eksternal. 

Di akhir, Andrari mengemukakan bahwa dukungan teknologi apapun, teknologi big data, data analitik dan business intelligence ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak kolaborasi. Kolaborasi dalam sistemnya, maupun kolaborasi datanya. “Bahwa data itu bukan milik sendiri, tetapi untuk dimanfaatkan lembaga lain, baik antar unit kerja internal dan eksternal antar instansi. Itulah tujuan kita saat ini untuk mewujudkan pemerintahan digital,” pungkasnya.

Sementara Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan terdapat tiga tantangan AI dan big data yang dapat dirinya susun.  Pertama yakni tantangan infrastruktur digital. Penerapan Big Data dan AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, namun Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, kapasitas penyimpanan data, dan interoperabilitas antar instansi pemerintahan. Kedua, tantangan regulasi dan etika. Regulasi tentang penggunaan AI dan big data dalam layanan publik masih terbatas sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat. Nimas menambahkan adanya peluang untuk smart governance, yaitu penerapan AI dan big data dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas (smart governance) yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Ia juga menyebutkan, big data analytics memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti (evidencebased policy making). “Tantangan SDM serta partisipasi masyarakat, Adopsi teknologi tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem bagi e-Government,” jelas Nimas.

Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan mengatakan kegiatan ini sangat positif dan produktif Karena membahas tentang inovasi big data Lombok Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta yang mengikuti secara zoom dapat memperoleh gambaran tentang pentingnya big data untuk perencanaan pembangunan. Selain itu terkait dengan inovasi big data dan tantangannya kedepan serta  aspek yang ada dalam pemanfaatan data digital. 

Maad melanjutkan inovasi ini diharapkan dapat menjadi   kekuatan utama Lombok Barat dalam merencanakan pembangunan sehingga tepat sasaran dan efektif. “Kegiatan ini luar biasa dan kami apresiasi kolaborasi dari BRIN dalam mengangkat inovasi big data Lombok Barat. Kami berharap agar inovasi ini bermanfaat bagi kita semua,” harapnya. (F3)

Ket. Foto:

Webinar inovasi big data untuk perencanaan pembangunan. ( Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Nurul Adha meminta semua jajarannya untuk menguatkan kolaborasi dan koordinasi dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama eliminasi malaria dan TB (Tuberkulosisi). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi percepatan eliminasi malaria dan TB yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane Kamis (05/06/2025). 

Wabup UNA menyampaikan 

bahwa berbagai masalah kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini agar tidak menyebabkan masalah di masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan malaria dan TB. dari informasi yang disampaikan oleh sejumlah pihak, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah eliminasi malaria dan TB. Artinya belum termasuk wilayah bebas malaria dan TB. sehingga meminta semua jajarannya untuk benar benar memperhatikan masalah ini. “Malaria dan TB ini perlu mendapat perhatian serius agar kita termasuk daerah bebas malaria dan TB,”ujarnya.

Hj.Nurul Adha meyakini hal ini dapat diselesaikan dengan penanganan yang tepat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kementerian kesehatan. Selain itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang erat antar berbagai pihak agar Lombok Barat dapat menjadi daerah bebas malaria dan TB. Ia mengatakan kolaborasi adalah kunci tepat dalam mengatasi berbagai hal. 

“Untuk itu perlu dibangun sistem kerja terintegrasi bagaimana pola penanganannya? Yakni, pertama menangani daerah yang terjangkit dan kedua menjaga jangan sampai daerah-daerah terjangkit ini, meluas ke daerah yang belum terjangkit. Tentu ini butuh komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Zulkifli mengatakan malaria dan TB ini menjadi perhatian serius pihaknya. Ia terus menguatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi masalah malaria dan TB ini. Ia mengatakan apabila diperlukan tambahan obat-obatan, vitamin-vitamin segera dikonsultasikan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat.

“Mari bersama-sama membangun sinergi dalam mengatasi hal ini. Kita susun jadwal dan jam kerja mengatasi ini agar tidak menyebar lebih luas,”ujarnya. Kegiatan rapat ini berjalan dengan lancar. Berbagai pihak menyampaikan tanggapan dan solusi dalam mengatasi masalah ini. 

Kegiatan ini dihadiri oleh  Wakil Bupati Lobar UNA (Ummi Nurul Adha) Plt.Kadikes, Kepala DP2KBP3A, Kepala OPD dan undangan lainnya. (F2)

Ket. Foto:

Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha saat memimpin rapat koordinasi dg jajarannya. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB.  “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)