HarianNusa.com, Mataram – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyelenggarakan Seminar yang bertempat di Auditorium Yusuf Abu Bakar Universitas Mataram (Unram) dengan Tema “Menilai Capaian 3 Tahun Pemerintah Jokowi” yang dihadiri oleh berbagai elemen termasuk unsure kepemintahan dari Pemda NTB. Seminar yang berjalan sejak pukul 09.00 – 11.00, Jumat (09/03).
Seminar tersebut mendapatkan respon dari mahasiswa dengan membentangkan Pamplet Merah bertuliskan “3 tahun Pemerintah Jokowi Telah Gagal Memimpin Indonesia” sesaat setelah seminar telah selesai diselenggarakan. Sebelumnya juga dalam seminar, Ketua BEM Unram, Lalu Liga Selatan dengan lantang memberikan nilai C pada pemerintahan Jokowi di hadapan Moeldoko.
“Pamplet ini hanya simbolik atas protes kami terhadap pemerintah Jokowi saat ini” ungkap Tirta salah seorang mahasiswa yang membentangkan Pamplet.
Tirta yang juga Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Unram mengatakan pemerintahan Jokowi gagal membangun negeri, bahkan dia dengan tegas mengatakan Jokowi membangun negeri melalui sejumlah pencitraan semata.
“Jokowi adalah rezim yang membangun negeri dengan Pencitraan yang ilusif, seolah-olah rakyat telah sejahtera dengan kebijakan-kebijakanya padahal faktanya rakyat masih miskin, pengangguran di mana-mana, angka buruh migrant terus meningkat, biaya pendidikan masih mahal dan tidak terjangkau” cetusnya.
“Di Unram saja, kami harus menyiapkan uang berkisar antara Rp. 500.000 – 22.000.000 untuk pembayar UKT belum termasuk sederet pungutan liar yang sewaktu-waktu ditarik oleh kampus seperti IOMA, Pembelian buku dan lain sebagainya yang tentunya bukan hanya menjadi kegagalan rektor Unram dalam memberikan pendidikan yang layak dan terjangkau melainkan juga adalah Kegagalan Jokowi selaku presiden yang harus bertanggung jawab memberikan pendidikan yang layak sebagai hak seluruh warga negara bukan kemudian memberikan ruang untuk dibisniskan sebagaimana yang terjadi saat ini” tegasnya.
Selain itu Tirta juga menyampaikan kritiknya atas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai program populis pemerintah Jokowi saat ini, menurut Tirta program tersebut terkesan ilusif.
“Program RAPS Jokowi hanya program pencitraan yang sangat ilusif, Jokowi Mengilusi rakyat dengan menjanjikan pembagian tanah baik tanah-tanah eks HGU maupun tanah Hutan akan tetapi di satu sisi perampasan dan monopoli tanah berjalan semakin intensif saja, di NTB saja angka monopoli tanah masih berada diatas angka 70% dari total luas daratan NTB dan pelaku monopoli paling luasnya justeru lembaga-lembaga yang dibuat oleh negara seperti KPH dan Taman Nasional. Dan ketika rakyat berjuang mempertahankan tanahnya justru dihadapkan dengan tindakan-tindakan kriminalisasi seperti yang dialami oleh Petani Sambalia dan Jurang koak kecamatan Bebidas beberapa waktu yang lalu,” paparnya.
Terkait Seminar yang diadakan tersebut, Tirta memberikan apresiasi karena Unram mampu menyelenggarakanya, akan tetapi Tirta juga menyayangkan bahwa seminar tersebut tidak mampu menghadirkan seluruh mahasiswa agar kemudian seluruh mahasiswa bisa memberikan penilainya atas kinerja pemerintahan Jokowi saat ini. Menurut Tirta, seminar tersebut terkesan sebagai upaya politik Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan untuk memamerkan citra baik dari Jokowi akan tetapi justru takut untuk dikritik secara langsung oleh rakyatnya.
Aksi pembentangan pamflet merah tersebut berjalan sekitar 30 menit dan mendapatkan respon dari satpam dengan menanyakan identitas mahasiswa. Bahkan polisi juga sempat dikabarkan merespon tindakan tersebut dengan menyarankan agar Tirta menghentikan aksinya. (sat)
