Connect with us

Lombok Barat

Kurang Diperhatikan, BPD Lombok Barat Sampaikan Aspirasi ke Bupati

Published

on

HarianNusa.Com – Merasa masih kurang diperhatikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lombok Barat menyampaikan aspirasinya kepada Bupati H. Fauzan Khalid. Aspirasi tersebut disampaikan pada saat pembukaan acara Peningkatan Kapasitas BPD Lombok Barat 2019, Senin (30/9/219).

Gelaran peningkatan kapasitas BPD ini mengambil tema, mendorong tercipatnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipasif, responsif dan mengacu pada Permendagri 113/2013 tentang pengelolaan anggaran desa.

Ketua Forum BPD Lombok Barat, Afifudin Adnan di hadapan bupati menyampaikan walau dengan dasar regulasi tersebut, kapasitas BPD saat ini dirasa masih belum terlaksana. Karena dikaitkan dengan regulasi tentang BPD sangat sedikit, sementara tupoksinya sangat banyak.

“Setelah kami diskusi dan cermati, nampak-nampaknya bahwa BPD ini merasa masih dianaktirikan. Baik oleh pemerintah pusat dan pemda. Karena dikaitkan dengan regulasi tentang BPD sangat sedikit, sementara tupoksinya sangat banyak,” ungkap Afifudin yang juga merupakan Ketua BPD Ombe Baru ini.

Advertisement

Aspirasi lain, sebut Afifudin, seringnya persoalan yang terjadi antara BPD dan Kades, kadang tidak ingin diawasi sesuai tupoksi BPD.

“Silahkan kita bertengkar, tapi secara etis dan professional. Bertengkar dalam tataran emosional yang tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan,” harap Afifudin seraya menambahkan, aspirasi yang paling mendasar dan sering terungkap adalah kaitannya dengan insentif BPD.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan, jika dianologikan ke atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang mirip-mirip dengan DPRD dan DPR RI. Bahkan tugas-tugasnya pun sama mirip.

Terkait dengan peningkatan kapasitas BPD, Bupati mengatakan bahwa dalam setiap tugas dan fungsi BPD melekat pula fungsi eksekutif. Semisal dalam membuat APBDes, boleh dikatakan, tugas fungsi itu dibagi dua dengan kepala desa (kades). Demikian pula dengan tugas lainnya. Namun di eksekutif seperti kades, bupati, gubernur sampai presiden, memang ada kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi anggaran.

“Dalam konteks penggunaan anggaran, bisa saya katakan, DPR, DPRD dan BPD tidak memiliki tangung jawab. Tapi tangung jawab penuh itu ada pada eksekutif,” kata Fauzan di hadapan Kepala BPMD Lombok Barat, narasumber serta seluruh ketua BPD di 10 desa sebagai peserta peningkatan kapasitas.

Advertisement

Menurut mantan Ketua KPU NTB ini, jika ada kekeliruan maka yang berurusan adalah pihak eksekutif. Menurutnya di sinilah perlu diketahui semua alur, sehingga kemudian apapun yang menjadi program, bisa terlaksana dengan baik. Hasilnya juga bisa diukur dengan ukuran yang bersifat kualitatif.

“Terkait dengan aspirasi dari teman-teman BPD memang agak kesulitan, karena terkait dengan peraturan, semisal masalah honor, tentu akan mengganggu ADD. Karena tidak boleh digunakan lebih dari 20 persen,” katanya.

Aturan ini melekat pada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang aturan maksimal persentase yang boleh dianggarkan dari ADD. Namun bupati meminta, Kepala BPMD Lombok Barat untuk mengecek kebenaran prosentase ini, termsuk ke luar daerah. Kalau ada cara, tidak salah mencontoh cara-cara dan siasat yang baik dari kabupaten lain.

“Kalau ada cara, Insha Allah pasti akan kita perhatikan, namun ada satu syarat, tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tegas bupati seraya menyebut kepala dusun, BPD, kades pun menuntut untuk dinaikkan kesejahterannya.

Bupati di akhir sambutannya uga mengimbau para anggota BPD untuk mengarahkan masyarakat agar menyampaikan hal-hal positif terutama di media sosial, jangan sampai ada nada-nada provokatif yang menjurus fitnah. (f3)

Advertisement

Continue Reading
Advertisement

Lombok Barat

Ketua PMI Lobar Terpilih Haris Karnaen Bertekad Kembalikan Fungsi Relawan

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Barat – Ketua Terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat Haris Karnaen mengaku akan mengembalikan tugas dan bukan fungsi relawan sebagai mestinya setelah didaulat menjadi ketua PMI. Sebagai ketua terpilih, Haris memperkuat layanan kemanusiaan.

"Ini adalah amanah, harapan, dan tanggung jawab besar yang saya emban dengan penuh kerendahan hati," ujarnya, Kamis malam (22/5/2025).

Haris mengucap terimakasih telah diberikan kepercayaan, dukungan, dan doa. Kemenangan ini kata politikus Partai Demokrat itu adalah kemenangan kita bersama, kemenangan seluruh keluarga besar PMI, kemenangan gerakan kemanusiaan di Lombok Barat.

"Saya berjanji akan menjaga kepercayaan ini dengan kerja nyata. PMI bukan sekadar organisasi, tapi adalah panggilan nurani. Kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, saat bencana datang, saat darah dibutuhkan, dan saat kemanusiaan dipertaruhkan," tegasnya.

Advertisement

Ke depan, Haris berujar, pengurus akan memperkuat kapasitas relawan, memperluas jaringan donor darah, dan meningkatkan respon cepat terhadap bencana.

"Yang terpenting kita wujudkan PMI yang terbuka, inklusif, dan berdampak," ujarnya.

Haris juga akan mengajak seluruh elemen, baik yang memilih saya maupun yang belum untuk bersatu. Perbedaan dalam pemilihan adalah bagian dari demokrasi.

"Tapi setelah ini, yang utama adalah bersinergi demi satu tujuan: kemanusiaan. Mari kita melangkah bersama, bukan hanya dengan langkah kaki, tetapi dengan langkah hati," tegas Haris.

Untuk itu, Haris mengajak seluruh relawan memperkuat misi, tekad, untuk satu kemajuan PMI Lombok Barat. "Mari kita bekerja, bukan untuk populer, tetapi untuk bermanfaat. Bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan," ujarnya.

Advertisement

Sekretaris PMI NTB Lalu Dody Setiawan menjelaskan Muskab PMI Lombok Barat ini telah dilakukan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

"Kegiatan Muskab ini inline semua dengan UU nomor 1 tahun 2018 sampai dengan tata tertib di Muskab ini. Tidak ada yang melanggar," kata Dody.

Menurut Dody dari 7 bakal calon yang mengambil formulir lima calon ketua antara lain: Hasan Basri, Samsyul Arifin, Fatur Rahman, Agus Sastrawan dan H. L Sadri tidak bisa dipilih karena tidak mengembalikan formulir pendaftaran pada rapat pleno ketiga.

Dari hasil pemilihan anggota DPRD dari Dapil III Lombok Barat Haris Karnaen terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2025-2030 dengan mendapat 9 suara dari total 13 suara pada Musyawarah Kabupaten (Muskab) PMI Lombok Barat, Kamis malam (22/5/2025).

"Pak Haris dapan 9 suara dan pak Lalu Winengan dapat 4 suara berdasarkan hasil pemungutan," urainya.

Advertisement

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia Lombok Barat nomor: 031/MUSKAB/V/2025 Haris Karnaen resmi ditetapkan sebagai ketua terpilih. (F2)

Ket Foto

Ketua Terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat Haris Karnaen. (Ist)

Advertisement
Continue Reading

Lombok Barat

Polres Lombok Barat Gelar Patroli Malam, Sasar Aksi Kriminalitas dan Balap Liar

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Barat – Jajaran Polres Lombok Barat melalui Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tim patroli menyambangi Dusun Sedayu Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah operasi antisipasi dini terhadap berbagai bentuk kriminalitas, pada Kamis (22/5/2025).

Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kasat Samapta, Iptu Eko Nugroho, S.H., mengatakan, bahwa kegiatan patroli ini secara spesifik diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya aksi 3C (Curas, Curat, Curanmor). Serta tindak kriminalitas lainnya yang seringkali memanfaatkan kelengahan warga di jam-jam rawan.

Selain itu, tim juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

Advertisement

"Patroli dini hari ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menciptakan rasa aman bagi warga Lombok Barat. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminalitas dan aksi balap liar yang mengganggu ketertiban," tegas Kasat Samapta Polres Lombok Barat, Iptu Eko Nugroho, S.H.

Kegiatan semacam ini akan terus digencarkan untuk memastikan keamanan wilayah hukum Polres Lombok Barat. Dalam kesempatan tersebut, Tim Patroli Perintis Presisi juga berinteraksi langsung dengan anak-anak muda yang masih berkumpul hingga larut malam di lokasi patroli.

Dengan pendekatan persuasif, petugas memberikan himbauan agar mereka segera kembali ke rumah masing-masing. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas.

"Kami menghimbau kepada adik-adik yang masih nongkrong hingga larut malam tanpa kepentingan jelas untuk segera pulang. Ini demi kebaikan dan keamanan bersama, serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," jelas Iptu Eko Nugroho.

Himbauan ini menjadi penting mengingat jam-jam larut malam kerap menjadi waktu rentan bagi terjadinya tindakan kriminalitas. Dengan mengurangi kerumunan di jalan, potensi risiko tersebut dapat diminimalisir.

Advertisement

Keberadaan Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Lombok Barat di tengah masyarakat pada dini hari, merupakan wujud nyata dari komitmen Polri untuk selalu hadir dan melindungi warga.

Upaya preventif seperti ini sangat krusial dalam menekan angka kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Lombok Barat.

Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung langkah-langkah kepolisian dengan turut serta menjaga lingkungan dan melaporkan hal-hal mencurigakan.

Patroli serupa akan terus dilaksanakan secara rutin di berbagai titik rawan di seluruh wilayah Lombok Barat, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan keamanan.

Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. (F2)

Advertisement

Ket. Foto:
Personel kepolisian resort Lombok Barat saat melakukan patroli malam, mengimbau agar anak-anak muda segera pulang di jam tengah malam. (Ist)

Continue Reading

Lombok Barat

Damkar Lombok Barat Butuh Armada dan UPT Tambahan

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Barat -Keterbatasan armada dan personel pemadam kebakaran menjadi tantangan serius bagi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat dalam merespons kejadian kebakaran. Hingga pertengahan Mei 2025, Damkar mencatat 25 kasus kebakaran dan 52 insiden non-kebakaran, namun kemampuan tanggap darurat terus terkendala.

Plt. Sekretaris Dinas Damkar Lombok Barat, H. Mohamad Amin, SP, mengungkapkan bahwa dari total 118 personel, hanya tersedia 5 unit armada. Mirisnya, hanya dua di antaranya dalam kondisi baik, sementara tiga lainnya sudah berusia antara 20 hingga 28 tahun.

“Topografi Lombok Barat yang luas dan berbukit sangat menyulitkan. Idealnya dalam radius 7,5 km bisa dijangkau dalam 15 menit. Namun dengan kondisi armada sekarang, itu hampir mustahil,” jelas Amin saat ditemui di Kantornya, Rabu (21/5/2025).

Sebagai solusi, Damkar mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di wilayah strategis. Saat ini, hanya UPT Batulayar yang beroperasi untuk melayani Batulayar dan Gunungsari. Amin menilai Narmada dan Sekotong sebagai kawasan rawan yang mendesak untuk segera memiliki UPT sendiri.

Advertisement

“Penambahan UPT akan memangkas waktu respons dan memperluas jangkauan pelayanan. Ini bukan keinginan, tapi kebutuhan mendesak,” tegas Amin.

Damkar juga menggagas program “Rentcar” (Relawan Kebakaran) di tingkat desa dan dusun. Relawan ini akan dibekali Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai lini pertama pencegahan sebelum tim utama tiba di lokasi.

Upaya sinergi antarwilayah juga telah dilakukan, seperti kerja sama Damkar Lombok Barat dengan Kota Mataram. Namun, Amin menekankan, tanpa tambahan armada dan UPT, risiko keterlambatan akan tetap tinggi, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Kini, Damkar berharap Pemkab Lombok Barat segera mengambil langkah strategis, pengadaan armada baru dan pembangunan UPT di kecamatan-kecamatan rawan kebakaran.

“Kebakaran tidak menunggu. Maka, kesiapan dan kelengkapan kami pun tidak boleh ditunda,” tutup Amin. (F2)

Advertisement

Ket. Foto:
Plt. Sekretaris Dinas Damkar Lombok Barat, H. Mohamad Amin, SP., saat ditemui di kantornya. (HarianNusa)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!