HarianNusa.com, Mataram – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 direncanakan akan dialokasikan pada empat hal penting, yakni penanganan Covid19 dengan program vaksinasi, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, UMKM dan dunia usaha serta reformasi struktural dalam penggunaan anggaran.
"Setiap rupiah harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Kehati hatian dan akuntabilitas serta transparansi juga fleksibilitas dalam penggunaan penting," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan kementerian serta dana Transfer Daerah dan Dana Desa.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini, diikuti Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si di Ruang kerja Gubernur, Rabu (25/11).
APBN 2021 sebesar 2.750 triliun tumbuh 0,4 persen dari tahun 2020. Meski demikian, sebut Presiden, kondisi ekonomi dan kesehatan secara global masih diliputi ketidakpastian karena pandemi. Untuk melakukan pemulihan ekonomi, belanja pemerintah masih diandalkan sebagai daya ungkit dan berdampak besar. Oleh karena itu, Jokowi meminta para gubernur dan kementerian lembaga segera melakukan lelang pada desember untuk kuartal satu, Januari tahun depan. Terkait vaksinasi pada tahun depan, Presiden berharap dapat menumbuhkan keamanan dan geliat ekonomi masyarakat begitupula dengan bansos dan jaring pengaman sosial harus segera dicairkan awal Januari.
"Distribusi dan vaksinasi juga membutuhkan infrastruktur agar pemulihan ekonomi dan kesehatan berjalan lebih cepat," tutup Jokowi.
Sementara Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memaparkan, proses penyusunan UU APBN 2021 dilakukan tepat waktu dengan proses legislasi yang baik dan transparan dan diproyeksikan ekonomi tumbuh lima persen.
"APBN 2021 sebesar 2.750 triliun. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan sangat bergantung pada kemampuan mengendalikan pandemi," kata Mulyani.
Mulyani merinci, 169,7 triliun untuk sektor kesehatan difokuskan untuk vaksin dan vaksinasi. 550 triliun untuk pendidikan dan 408,8 untuk jaring pengaman sosial.
Di bidang ekonomi, APBN fokus untuk prioritas pengembangan kawasan industri, food estate, padat karya, pariwisata, pertanian dan pertahanan dan keamanan dengan anggaran berbasis hasil.
Sedangkan Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar 795,5 triliun berbasis kualitas dan kontrol.
"Belanja kementerian dan lembaga sebesar 1032 triliun. Pada triwulan III 2020 terbukti tumbuh 9,8 persen karena akselerasi belanja pemerintah," urai Mulyani. (**)
