HarianNusa, Jakarta (16/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, mengecam kebijakan pemerintah terkait impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2023 yang merupakan impor beras terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini di gedung DPR, Slamet menyoroti beberapa aspek kebijakan tersebut yang dinilainya kontroversial dan ditengarai sarat akan kepentingan politis.
Menurut politisi senior PKS tersebut, impor beras dalam jumlah sebesar itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya pada petani lokal.
Slamet menyatakan bahwa langkah ini dapat mengancam kedaulatan pangan Indonesia dan merugikan para petani yang sudah berjuang keras untuk meningkatkan produksi beras lokal.
“Kami memahami bahwa stabilitas pasokan beras nasional adalah hal yang sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disaat ancaman krisis iklim yang tengah melanda Indonesia saat ini. Namun, kebijakan impor dalam jumlah yang besar sebanyak 3 juta ton tentu harus diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan petani dalam negeri,” ujar Slamet.
Lebih lanjut, anggota legislative dapil kota dan kabutapen sukabumi tersebut menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait mekanisme pemilihan pemasok dan kebijakan harga yang diterapkan dalam impor beras sebesar itu.
“Transparansi dalam proses impor harus diutamakan. Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan pemasok, kebijakan harga yang diterapkan dan tujuan impor dalam skala besar tersebut. Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini secara objektif apalagi kegiatan impornya justru semakin massif mendekati proses pemilu sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan suksesi pemilu,” tambah Slamet.
Dalam kesempatan yang sama, Ia juga menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan melalui dukungan nyata terhadap petani local yang merupakan sikap PKS sejak lama dan ini merupakan gagasan yang ditawarkan kepada petani local melalui skema Contract Farming dimana pemerintah berkontrak dengan petani dalam pembelian hasil panen dengan harga dan kualitas yang ditentukan.
“Negara ini sudah salah urus terkait dengan pertanian nasional yang lebih mengutamakan impor dibanding dengan produksi petani. Kedepannya kita harus berkontrak dengan petani sehingga kita bisa menekan impor beras tiap tahunnya,” ungkapnya.
Terakhir Slamet mengajak pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dalam negeri sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan pasokan beras kedepannya.
