Oleh: Harmoko
(Ketua Umum KAMMI UNRAM)
Nusa Tenggara Barat akan memilih nahkoda yang baru untuk memimpin Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 yang akan datang. Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepada daerah serentah. Termasuk di dalamnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2018 rencananya akan digelar 27 Juni 2018 tahun depan dan Pilkada serentak juga akan menjadi pesta rakyat yang akan dilaksanan pada tahun yang sama di tiga kabupaten/kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.
Di berbagai sentral perkotaan dan pertigaan jalan di Nusa Tenggara Barat telah banyak baliho dan spanduk para kandidat terpasang dengan jelas di sentral kota dan pertigaan di NTB yang tujuan utamanya untuk sosialisasi dirinya kepada publik atau masyarakat Nusa Tanggara Barat. Pilgub dan Pilkada yang menjadi pesta rakyat Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 yang akan datang menjadi sebuah pesta yang sangat ditunggu oleh rakyat untuk melihat dan mengetahui siapa calon pemimpin mereka yang akan memimpin NTB.
Di NTB dengan teritorial daerah yang memiliki jumlah pemilih pada Pilkada di NTB 2018 mencapai 3,9 Juta. NTB dengan memiliki dua pulau yang sangat strategis dan karakter pemilih pemula pun di daerah masing-masing berbeda dengan Pulau Lombok begitupun sebaliknya. Maka para kandidat memerlukan strategi baru dalam politik di NTB yang kemudian banyak sekali lawan politik yang memang mereka juga telah menyiapkan segala hal untuk mendapatkan hati masyarakat.
NTB lima tahun ke depan tergantung dari masyarakat NTB yang akan memilih dan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang memang masyarakat percaya kepada mereka yang mampu memimpin dan membawa NTB lebih maju. Karna di tangan rakyatlah yang akan menentukan siapa yang pemimpin NTB lima tahun ke depan. Itu semua ada di tangan Masyarakat NTB yang berhak untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin NTB ke depan. Maka dalam memilih calon pemimpin jangan mendahulukan hubungan kekeluargaan, budaya, sosial dan suku tapi dalam menentukan pemimpin adalah sosok pemimpin yang memiliki kualitas untuk membawa masyarakat NTB lebih sejahtera lima tahun ke depan. Akhir-akhir bulan ini para kandidat telah menentukan siapa pasangan yang cocok dengannya untuk ikut bertarung di pesta rakyat. Salah satu calon kandidat gubernur dan wakil gubernur yang telah menentukan pasangan untuk maju di Pilgub adalah TGH. Ahyar Abdul dan H. Mori Hanafi.
Ada beberapa pejabat publik di NTB salah kaprah dalam memaknai kampanye kepada masyarakat agar mengetahui bahwa dia menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang ikut dalam pesta rakyat di tahun 2018. Tinggal menghitung bulan saja kita akan melaksanakan pesta rakyat tersebut. Kampenye menjadi hal yang sangat penting bagi para kandidat yang ikut dalam pesta rakyat dan kampanye menjadi salah satu bagian terpenting yang akan mendukung kredibilitas seorang calon kepala daerah dengan kampanye kandidat diketahui oleh masyarakat sehingga kampanye menjadi sangat urgen untuk diterapkan oleh semua para kandidat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kampenye merupakan sarana yang masih relevan untuk dilakukan oleh para kandidat yang maju di Pilgub dan Pilkada tahun 2018. Tidak ada yang salah dalam melakukan kampanye kepada masyarakat tapi yang bermasalah adalah ketika para calon kandidat mengunakan fasilatas publik dan jabatan di suatu lembaga negara untuk kampanye untuk kepetingan pribadi dan kelompok saja. Itulah yang sedang terjadi di NTB, para kandidat melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa kandidat itu akan ikut pesta rakyat.
Kampanye menjadi sarana sangat penting dilakukan oleh para kandidat untuk memberikan janji, sosialisasi dan visi-misinya kepada masyarakat tentang dirinya ketika terpilih menjadi bupati atau gubernur pada pemilihan di tahun 2018. Berbagai cara telah dilakukan kandidat untuk melakukan kampenye kepada masyarakat ada yang melakukan kampanye dengan memanfaatkan media sosial untuk kampanye dan ada juga yang melakukan kampanye mengunakan baliho di berbagai pertigaan kota dan kabupaten di NTB. Itu hal yang wajar dilakukan oleh para kandidat. Tapi kampanye mengunakan fasilitas negara dan jabatannya untuk ikut serta dalam pertarungan politik demi menjadi orang nomor 1 di NTB, semua cara digunakan tanpa melihat apakah cara yang ditempuh itu benar atau salah. Inilah relitas perpolitik di NTB. Kampanye seperti ini diaggap hal biasa oleh para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur dan masyarakat hanya mampu menerima kenyataan yang sedang terjadi karna pejabat publik yang mengajarkan politik pembodohan karakter anak-anak bangsa dan masyarakat.
Tidak ada orang yang melarang para kandidat untuk melakukan kampanye karena itu menjadi hak para kandidat untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Yang menjadi masalah adalah ketika para kandidat mengunakan jabatanya dan fasilitas negara untuk kepentingan personal demi menjadi orang nomor satu, dan semua cara dilakukan untuk meraih keinginan politik. Para kandidat yang maju pada Pilkada dan Pilgub harus dewasa dalam menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat karena masyarakat sekarang sangat cerdas. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan jabatan dan kekuasan semua dihalalkan demi kepentingan personal dan inilah politik pembodohan karakter masyarakat yang terjadi di NTB.
