HarianNusa, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menegaskan, agar pemerintah membuat kebijakan yang tegas mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani yang berpengaruh signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani.
Menurutnya saat ini pemerintah tidak mau menjadikan kesejahteraan petani sebagai fokus dari kebijakan pertanian. Buktinya, dari soal kebijakan harga gabah dan beras terlihat selalu merugikan petani dan sekedar uji coba yang terlihat dari adanya surat edaran tentang harga batas atas gabah beras yang kemudian beberapa hari setelahnya dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.
"Adanya pola kebijakan seperti ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum memprioritaskan petani,” tegas Johan Rosihan.
Untuk itu, politisi PKS ini meminta Badan Pangan Nasional (BAPANAS) agar segera menghitung ulang dan merevisi dengan cermat agar kebijakan harga yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan harapan petani.
"Jadi harus betul-betul dihitung berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini sebab mulai dari sewa lahan, upah tenaga kerja, harga pupuk, benih dan lain-lain saat ini mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga BBM dan inflasi yang tinggi, jadi kalau harga gabah rendah maka petani pasti menjerit,” ungkap Johan.
Johan meminta pemerintah harus konsisten dalam menetapkan HPP Gabah, sesuai dengan target capaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang dituangkan dalam kerangka ekonomi makro yang sudah disampaikan pada masa pengajuan APBN 2024 oleh pemerintah.
“Artinya bahwa kesejahteraan petani adalah indikator pembangunan pertanian maka sudah semestinya kebijakan harga termasuk HPP Gabah menjadikan peningkatan pendapatan petani sebagai dasar penetapannya,” ujar Johan.
Di sisi lain, Johan mengingatkan dan mendesak agar Perum Bulog bisa memaksimalkan penyerapan gabah petani terutama pada masa panen raya pertama ini. “Evaluasi kita selama ini di DPR bahwa ternyata Bulog tidak bisa menyerap gabah petani sesuai target yang ditetapkan, maka saya berharap Bulog berkomitmen untuk membeli gabah petani sesuai dengan harga pasar (komersial) untuk kesejahteraan petani. Bulog harus mengamankan stok CBP (cadangan beras pemerintah) sebanyak 1,2 juta ton yang harus berasal dari serapan dari hasil petani bukan malah dari hasil impor,” tegas Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap pemerintah mendengar aspirasi dari kalangan petani dan organisasi petani yang selalu mengusulkan harga gabah bisa dinaikkan menjadi Rp 5000-Rp 5.800 per kg.
“Ketika puncak musim panen, rendahnya harga gabah selalu menjadi masalah serius bagi petani karena itu pemerintah harus mengevaluasi diri agar jangan hanya bernarasi tentang petani sejahtera namun kebijakannya selalu membuat petani menderita," cetus Johan.
Johan menambahkan, agar pemerintah harus melibatkan petani dan stakeholders pertanian dalam penetapan HPP gabah dan beras, berhenti melakukan kebijakan yang tidak matang dan terkesan asal-asalan, serta berani mengambil positioning bahwa meningkatkan pendapatan petani adalah prioritas dalam setiap kebijakan.
"Kita semua merasa prihatin ketika BPS (badan pusat statistik) mengumumkan bahwa saat ini terdapat 72,19 persen petani di negeri agraris ini merupakan petani berskala kecil (petani gurem) dengan rata-rata pendapatan bersih hanya sekitar Rp 5,23 juta dalam setahun. Artinya ketimpangan pendapatan petani begitu luar biasa, maka pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani agar lebih sejahtera," tandas Johan Rosihan. (03)
