Jumat, Mei 9, 2025
28.8 C
Mataram

Ketua DPRD NTB Tepis Upaya Menghalangi, Sebut Pengajuan Interpelasi adalah Hak Anggota

- Advertisement -

HarianNusa, Mataram – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegaskan, pihaknya tidak pernah sekalipun melarang anggota DPRD setempat menggunakan hak politiknya terkait kebijakan pemerintah daerahnya.

Salah satunya, usulan hak interpelasi yang dilakukan oleh 14 anggota DPRD DPRD NTB atas carut marut pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 di semua OPD lingkup pemprov NTB.

- Advertisement -

Hanya saja, selaku pimpinan sidang, dirinya perlu mengatur agar agenda utama yakni, penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2024 tidak terganggu.

"Kalau soal penggunaan hak interpelasi itu, adalah hak anggota. Itu sangat saya hargai, makanya saya atur ritme agar surat masuk sedari awal, dibacakan dibelakang karena jelas akan ramai perdebatan antar sesama anggota. Kan terbukti saat sidang paripurna lalu. Jadi, saya perlu meluruskan pemberitaan, agar tidak bias bahwa pimpinan sidang enggak ada niat untuk menghalangi tapi lebih pada pengaturan agar mengurangi perdebatan," ujar Baiq Isvie, Rabu, (5/2).

Politisi Golkar ini mengaku, bahwa alokasi DAK merupakan program yang berasal pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah dan masuk dalam APBD.
Di mana, fungsi DPRD adalah mengawasi hal tersebut melalui komisi-komisi di DPRD.

- Advertisement -

Karena itu, Isvie mengkhawatirkan jika DAK 2024 penuh dengan keriuhan seperti saat ini, maka pemerintah pusat akan dapat melakukan evaluasi pemberian DAK pada Provinsi NTB di tahun berikutnya.

"Saya mendukung semua komisi, mulai Komisi I, II, III, IV dan V mendalami semua proyek DAK dengan para mitra OPD yang mengelolanya. Dan, jika ada persoalan, silahkan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk kita sikapi secara kelembagaan. Tapi, kalau sampai keriuhan dan mengarah ke penggunaan hak politik, saya kira enggak sampai kesana?," ungkap Isvie.

- Advertisement -

Lebih lanjut dikatakannya bahwa program DAK yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, sejauh ini sudah sangat membantu perekonomian daerah. Bahkan, sejumlah program yang tidak bisa dana APBD mengkovernya, lantaran terbatas porsinya. Namun melalui DAK, sesuai petunjuk teknis dari kementrian keuangan, mampu untuk dilakukan pengucurannya.

"Misalnya di Dikbud NTB, kan ada rehab SMU/SMK hingga pengadaan alat laboratoriumnya. Ini sangat membantu siswa dan para guru-guru. Nah jika ada masalah seperti OTT Kabid SMK baru-baru ini, buka berarti program yang salah. Tapi memang ada oknum yang memanfaatkannya. Di sini, kita dorong aparat untuk mengusut tuntas kasusnya," jelas Isvie.

Menyinggung soal posisi Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim yang menjadi salah satu pengusul hak interpelasi tersebut. Menurut Isvie, sejauh ini fraksi Golkar belum melaksanakan rapat khusus menyikapi adanya pengajuan hak interpelasi tersebut.

"Tapi saya hormat dan menghargai sikap Ketua Fraksi Golkar yang masuk sebagai pengusulnya tapi fraksi Golkar secara resmi belum ada sikap secara lembaga karena memang belum ada rapat yang dilakukan," katanya.

Adanya permintaan agar DPRD NTB mulai melakukan efesiensi angggaran untuk menyongsong terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Diakui Isvie, hal tersebut nantinya akan menjadi ranah TAPD Pemprov dan Banggar DPRD setempat melakukan pembahasannya terkait item-item apa saja yang harus disesuaikan.

Mengingat, efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan penting DPRD, seperti pengawasan peraturan daerah, reses, dan kunjungan kerja karena menyangkut pelayanan publik.

"Semua ada saatnya kita sesuaikan. Tunggu saja, soal efisiensi nanti menjadi ranah TAPD dan Banggar. Yang pasti, kami akan mematuhi dan mendukung Inpres tahun 2025 yang menjadi program Presiden Prabowo," tegas Isvie.

Dalam kesempatan itu. Isvie menambahkan adanya walk out salah seorang anggota Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024, Selasa Petang (4/2), hal tersebut menjadi haknya. Namun jika masalah pengajuan hak interpelasi masuk dalam ranah LKPJ, tentu hal tersebut berbeda.

"Tidak bisa kita memaksakan hak soal interpelasi harus masuk LKPJ. Itu, karena ada mekanisme tersendiri. Tapi saya menghargai sikapnya yang memilih walk out," ujar Politisi Golkar itu. (F3)

Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (Ist)

- Advertisement -
Jumat, Mei 9, 2025

Trending Pekan ini

Wujudkan Target 2,5 Juta Wisatawan ke NTB, Kadispar Ajak Media Gaungkan Event Pariwisata

HarianNusa, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov...

Gubernur NTB dan Insan Media Duduk Bersama, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan

HarianNusa, Mataram - Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad...

Gubernur NTB Zulkieflimansyah Tandatangani MoU Usulan Penggunaan Kawasan Hutan dengan PT STM

HarianNusa, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H...

Ketua Komisi I DPRD NTB : Edukasi dan Kontrol Kunci Utama Cegah Anak Kecanduan Game Online

HarianNusa, Mataram - Kekhawatiran terhadap meningkatnya kecanduan game online...

Direktur PT Indo Juartha Utama Laporkan Oknum Caleg Partai Nasdem ke Bawaslu NTB

HarianNusa, Mataram - Direktur PT Indo Juartha Utama, Timbang...
Jumat, Mei 9, 2025

Berita Terbaru

Rakor Kependudukan, Wabup UNA: Tertib Adminduk adalah Modal Dasar Untuk Wujudkan Kesejahteraan

HarianNusa, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui...

Ketua Komisi I DPRD NTB : Edukasi dan Kontrol Kunci Utama Cegah Anak Kecanduan Game Online

HarianNusa, Mataram - Kekhawatiran terhadap meningkatnya kecanduan game online...

Komisi V DPRD NTB Terima Laporan Dugaan Jual Beli Ijazah di PTS Lombok Tengah

HarianNusa, Mataram - Komisi V DPRD Provinsi NTB menerima...

Abdul Hadi Sampaikan Aspirasi Jalan Daerah Lombok Barat ke Menteri PUPR

Jakarta, 7 Mei 2025 – Anggota Komisi V DPR...

Pansus 1 DPRD NTB Matangkan Raperda Perizinan Berusaha, Dorong Investasi dan Perlindungan UMKM

HarianNusa, Mataram - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terus...

Dari NTB untuk Dunia: Gastrodiplomasi Indonesia Perkenalkan Potensi Daerah

HarianNusa, Mataram - Untuk mengenalkan Nusa Tenggara Barat kepada...
Jumat, Mei 9, 2025
spot_img

Berita Lainnya

Rubrik Populer

error: Content is protected !!