Kedua, Karena penurunan realisasi PAD di NTB ini tumben terjadi dalam 8 tahun terakhir, maka kami mengusulkan pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan audit investigatif atas penerimaan asli daerah di Provinsi NTB. Kehadiran BPK sebagai supreme auditor diperlukan untuk mengurai permasalahan dalam tata kelola pendapatan asli daerah.
Ketiga, di sisi yang lain, walaupun ada penurunan kinerja atas capaian pendapatan asli daerah di provinsi NTB, pemerintah daerah tetap mengapresiasi dirinya dengan memberikan insentif pajak daerah sebesar 18,46 Milyar pada tahun anggaran 2016.
Keempat, terdapat pertumbuhan realisasi pendapatan pada 15 objek PAD, namun saat yang sama, juga terdapat penurunan penerimaan pada 13 objek PAD. Misalnya terjadi penurunan realisasi PBB-KB sebesar minus 38 Milyar, pajak rokok minus 1,8 Milyar, bunga deposito minus 7,6 Milyar.
Terkait dengan penurunan 13 objek PAD tersebut, Fraksi PKS meminta penjelasan yang lebih rinci atas penyebab turunnya setiap objek PAD, agar respon yang diberikan oleh
