Hariannusa.com, Mataram – Forum Masyarakat Nusantara (FONMUS) NTB bekerjasama dengan BEM FPBS IKIP Mataram menggelar dialog publik di Aula Rapat IKIP Mataram, Jumat (29/12/2017).
Dialog Publik Bertajuk “Peran MUI menciptakan Nuansa Harmonis di Tengah Masyarakat yang Majemuk” dihadiri narasumber Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. Drs. H. Saiful Muslim, Ketua LTM NU NTB M. Harfin Zuhdi, MA, Perwakilan Bakesbangpoldagri NTB H. Lalu Normal Suzana.
Dalam pemaparannya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim menyampaikan bahwa ulama itu konotasinya adalah Islam. Ulama tidak bisa diberlakukan untuk agama Hindu, Budha dan Nasrani. Jelas dan tegas ulama itu untuk muslim dan agama Islam. Tidak untuk agama-agama yang lain.
“Saat ini yang mewakili umat Islam Indonesia pada ranah keagamaan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujar Prof Muslim mengawali pemaparan materinya
Dikatakannya, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sudah mencapai 260 juta jiwa bahkan tahun depan mungkin sudah 270 juta orang.
“86 persen dari jumlah penduduk itu adalah Islam. Kalau umat Islam itu bersatu dalam segala bidang kehidupan maka kita akan memiliki Indonesia seutuhnya,” paparnya
Lebih lanjut ia mengatakan tugas generasi muda untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar umat dan bangsa ini betul-betul sejahtera dan damai.
“Karena peran umat Islam itu luar biasa. Bangsa ini merdeka berkat umat Islam. Bahkan banyak pahlawan lahir dari masyarakat Islam,” kata Prof Muslim
Lebih detail disebutkannya beberapa tokoh Islam Indonesia diantaranya pangeran Diponegoro, KH. Hasyim Asy’ari, Teuku Umar, KH Ahmad Dahlan, Imam Bonjol dan banyak lagi tokoh lainnya.
“Bagi kita NKRI itu sudah final. Dan Islam itu sudah membuktikan toleransi itu dalam perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya
Terkait peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Muslim mengutarakan bahwa MUI berperan melindungi umat Islam supaya aman. Fatwa yang dikeluarkan MUI juga untuk melindungi umat Islam.
Bayangkan Ketua MUI di maki-maki di depan pengadilan tetapi beliau masih bersabar dan mengajak umat Islam berdamai dan tidak membesar-besarkan persoalan tersebut.
“Itu bukti bahwa beliau merupakan orang yang paling di dengar di Indonesia. Kalaupun ada komunitas di dalam MUI, seperti GNPFI sesungguhnya itu bukan instruksi Ketua MUI tetapi itu cara masyarakat mengawal fatwa MUI,” terangnya
Bagi umat Islam Indonesia Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tuggal Ika adalah kesepakatan untuk mendirikan Negara.
Lalu bagaimana peran MUI dalam menciptakan nuansa harmonis di tengah masyarakat majemuk? Prof Muslim menjelaskan, sekarang ini MUI sedang dorong umat Islam dunia itu adalah sebagai rahmat seluruh alam. Jalan dakwah yang dikembangkan MUI adalah Islam Washatiyah, tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri, tetapi jalan tengah
“Islam Washatiyah yang paling ideal sekarang ini karena merangkul semua aspek dalam satu spektrum kedamaian dan kemajuan yang inklusif. Dan itu tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia,” pungkas Prof Muslim
Sementara itu, Ketua LTMNU NTB, M Harfin Zuhdi, MA menyamapikan bagaimana peran NU menjaga NKRI. NU itu lahir sebelum Indonesia merdeka tepatnya 1926 dan itu didirikan oleh para ulama.
“Umat Islam itu harus visioner dan moderat. Karena Allah menjadikan kita ini sebagai umat pertengahan,” katanya.
Dilanjut Harfin, dalam konteks ini maka NU sebagai Ormas Keagamaan mengembangkan sikap Tawassuth, I’adul, Tasammuh.
“NU itu mengawal Indonesia sebelum Indonesia lahir. Coba kita lihat resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari pada saat agresi meliter belanda kedua di Surabaya,” sambungnya.
“Bagi NU Pancasila itu sudah final. Kita tidak perlu berdebat dan tidak perlu terlalu literlek. Inilah NU menjadi garda terdepan menjaga dan merawat NKRI,” kata Harfin menambahkan
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Normal Suzana menjelaskan bahwa setiap Ormas harus berasaskan Pancasila berdasarkan Perpu No 2 tahun 2017.
“Perpu itu sesungguhnya merupakan respon atas kondisi dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat kita yang semakin kompleks. Terutama terkait dengan dinamika keormasan kita sekarang ini. Adik-adik sekalian tentu sekali peran permerintah terkait ini harus jelas dan tegas,” bebernya
Normal mengatakan, pemerintah harus menjamin keharmonisan bagi masyarakat luas. Pemerintah membawa peran yang cukup besar untuk bagaimana menjaga keharmonisan antar ormas di negera ini.
“Ormas itu penting sebagai control sosial dan sebagai pembawa aspirasi kelompok masyarakat,” katanya
Sebagai Alat control sosial, Ormas harus berani memberikan kritik kepada pemerintah kalau kebijakan itu keliru juga sekaligus sebagai mitra pemerintah dan petugas keamanan untuk menciptakan kondusifitas kehidupan bermasyarakat bukan malah sebaliknya menjadi pemicu konflik dan seterusnya yang merugikan masyarakat.
“Ormas juga harus benar-benar mendukung program pembangunan pemeritah untuk mencapai tujuan amanat konstitusi bangsa Indonesia,” pungkasnya. (f3)
