Oleh: Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos., M.Sosio
(Doses Sosiologi Konflik Universitas Mataram)
Kedamaian di Mataram kembali terusik akibat terjadinya pertengkaran antar warga di 4 lingkungan dalam 2 lokasi yang berbeda. Sementara ketegangan masih berlangsung di Cakranegara: antara Lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang, konflik horisontal antar warga pun meletup di Pagutan Barat antara Lingkungan Peresak dan Lingkungan Asak. Sumber konflik bukan lagi dipicu oleh masalah baru, lingkungan yang saling bersitegang ini memiliki rekam jejak pernah berkonflik sebelum kejadian ini berlangsung. Meskipun perkara sebelumnya telah diselesaikan dengan pernyataan ishlah antar pihak yang bertikai, namun kecurigaan pertengkaran akan membuncah kembali dan mereka (masing-masing) akan menjadi pihak yang teraniaya bila tidak berada dalam kondisi melawan terus menjadi pola pertahanan dalam diri individu yang memiliki identitas kewargaan.
Pada kondisi terganggunya keamanan warga ini. Polisi menjadi garda depan terciptanya stabilitas sosial. Pengamanan secara refresif terus diupayakan oleh pihak Satuan Brimobda NTB dan Satuan Dalmas Polda NTB untuk menjaga situasi kamtibmas di lingkungan yang bersitegang, termasuk mempertemukan para tokoh masyarakat dengan warga yang difasilitasi di Polres Mataram, bahkan bersama Pemerintah pun ikut memediasi proses ishlah. Komitmen Polda NTB mengantisipasi meningkatnya ketegangan diupayakan dengan melakukan kesiapan peralatan anti huru hara dan pasukan agar sigap menanggapi apapun situasi yang akan terjadi di lapangan. Sebagaimana diterangkan oleh Irwasda Polda NTB Kombes Pol. Ismail Bafadal pada tribratanews, kamis (27/9).
Polda NTB Rabu (26/9) malam juga menurunkan tim gerak revolusi mental (TGRM) yang ditugaskan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat Monjok Culik-Taliwang dan Peresak-Asak dengan harapan perseteruan di antara kedua belah pihak segera berakhir, mereka ditugaskan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup rukun. Da’i Kamtibmas ditempatkan di lokasi konflik sebanyak 40 personil, dibagi menjadi dua kelompok untuk menangani konflik di dua lokasi yang berbeda.
Beberapa upaya tersebut menjadi pencegahan dini meningkatnya suhu konflik. Setidaknya telah ada upaya (1) kesiapan aparatur kepolisian sebagai penjaga tertib sipil. Polisi harus senantiasa peka terhadap detail dinamika masyarakat yang sedang dilanda kegelisahan sosial ini, sehingga pendekatan yang tepat dan memperkuat penegakan hukum harus konsisten direalisasikan, karena penegakan hukum adalah salah satu penyangga tertib sipil. (2), Upaya Polisi dan Pemerintah menggerakkan dialog antar- identitas sosial ini berusaha meningkatkan kesadaran kritis dan pengertian terhadap kemungkinan berbagai ekspresi sosial setiap anggota identitas sosial. Agar benturan kecil antar anggota akibat kegelisahan sosial tidak menyeret pada benturan skala kolektif. Proses dialog pun akan menciptakan realistic empathy yang berarti diharapkan akan terciptanya solidaritas lintas identitas. Novri Susan (2008) menyebutkan proses mentransformasikan konflik kekerasan melalui dialog di antara seluruh pihak, dalam posisi politik yang sama (equal) dan melembagakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokratis menjadi tata kelola konflik humanis yang efektif. Proses ini dilembagakan dalam konsep conflict governance.
Aparatur pemerintah dan keamanan dengan cekatan telah memainkan peran strategis untuk meredam perselisihan. Namun, mengingat permasalahan ini telah mengakar dan terjadi berulang, maka pendekatan sistematik yang berkelanjutan harus segera diterapkan dengan melibatkan peran serta segala elemen masyarakat sehingga penyelesaian masalah tidak bersifat “seremonial” menunggu terjadi kemudian ditangani. Masyarakat harus memiliki mekanisme perdamaian yang dibangun oleh internal mereka sendiri atas dasar kesadaran akan kebutuhan harmoni kehidupan. Baik masyarakat itu sendiri, tokoh-tokoh di dalam masyarakat (tokoh agama, pemuda, adat, dan lainnya), pelaku pendidikan, aparat pemerintah, aparat keamanan harus merencanakan pendidikan perdamaian pada masyarakat lokal yang berkonflik. Lebih luas dapat menjadi program pendidikan masyarakat. Konflik dapat diantisipasi karena pelaku interaksi nantinya memiliki keterampilan meredam ekspresi emosi yang dapat menyulut kekerasan sehingga penanganan konflik tidak hanya (seakan) menjadi tanggung jawab pihak ketiga yaitu pemerintah dan aparat keamanan.
Pendidikan perdamaian merupakan proses pembelajaran di tingkat personal dan komunitas dalam meningkatkan keahlian pengelolaan konflik. Shell faucon dalam Novri Susan (2014) memasukkan beberapa unsur di dalamnya, yaitu kepercayaan diri (self-esteem), toleransi, kesadaran mengenai orang lain dan empati, keahlian komunikasi dan interaksi, kesadaran personal dan sikap-sikap kebudayaan terhadap perilaku konflik dalam situasi konflik, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi konflik, serta keahlian praktis mengelola dan mengatasi konflik. Beberapa hal yang yang disebutkan oleh Shell Foucon tersebut nampaknya belum menjadi identitas sosial masyarakat. Karena kurang percaya diri maka mudah tersinggung dengan pihak lain yang dirasa memposisikan diri superior dari dirinya. Karena kurang empati, melihat teman tersakiti maka masih saja ada yang menertawakan. Bila masyarakat mendapat stimulasi untuk sadar akan hidup harmoni maka tentu mereka mau belajar merubah diri meski itu hal baru dan berat.
Namun, kunci utama terciptanya kedamaian adalah seberapa besar komitmen pemerintah dan masyarakat sipil di dalam penanganan isu tersebut. Kesadaran terlibat sebagai pelaku perdamaian. Bukan menjadi biang masalah yang ujung-ujungnya semakin meningkatkan ketegangan dan menjadi pemicu konflik-konflik sosial baru. Bila semua elemen merasa ikut bertanggung jawab dan proses identifikasi konflik hingga penanganan konflik telah menjadi prioritas hidup yang terprogram maka upaya membangun kedamaian dengan komprehensif tentu akan membuahkan hasil perubahan yang diharapkan.
