fbpx
23 C
Mataram
Senin, Juni 1, 2020
Update Covid-19 Indonesia
26,473
Total Kasus
Updated on 31/05/2020 6:46 pm
Beranda Ekonomi Konflik ITDC dan Warga, Pengacara Minta ITDC Tidak Arogan

Konflik ITDC dan Warga, Pengacara Minta ITDC Tidak Arogan

HarianNusa.com, Mataram – Konflik antara masyarakat di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) belum juga berakhir. Pengacara Masyarakat KEK Basopok, Lalu Wahyu Pratama meminta pihak ITDC tidak bersikap arogan terkait lahan yang menjadi sengketa.

Wahyu menyayangkan langkah ITDC yang dinilai tidak koorporatif dalam menyelesaikan permasalahan dengan warga. Dia menilai pemagaran secara sepihak, penggusuran hingga menghadirkan aparat bersenjata merupakan tindakan yang refresif.

“Terkait dengan masih adanya beberapa titik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang diklaim oleh masyarakat, maka hendaknya pihak ITDC perlu bertindak lebih bijaksana dalam menangani hal tersebut,” ujarnya ditemui Rabu, (2/8).

“Bukan dengan cara arogan seperti melakukan pemagaran sepihak, pengusuran paksa dengan menghadirkan pasukan keamanan bersenjata lengkap, seperti yang selama ini dilakukan pihak ITDC,” sambungnya.

Menurutnya, masyarakat melakukan klaim terhadap lahan di lokasi KEK Mandalika, bukan tanpa dasar, melainkan masyarakat justru mempertahankan hak mereka atas lahan yang mereka anggap belum pernah dibebaskan dan masih menjadi hak mereka.

“Secara tiba-tiba masyarakat terkejut, karena tanpa sebab, lahan mereka masuk kawasan HPL yang dikuasai ITDC saat ini,” pungkasnya.

Menurutnya, menilik dari sejarah perolehan lahan, bahwa lahan yang dikuasai ITDC saat ini adalah eks lahan perusahaan pengembang sebelumnya yaitu LTDC, yang didapatkan dengan jalan ganti rugi pada pemilik lahan lebih dari 27 tahun yang lalu.  Yang mana dalam proses ganti rugi tersebut tidak luput dari permainan beberapa oknum yang memanfaatkan kebodohan masyarakat pada waktu itu. Sehingga banyak di antara pemilik lahan yang memang belum pernah mendapatkan ganti rugi.

“Meskipun ITDC adalah sebuah BUMN yang melakukan bisnis atas nama negara, akan tetapi bukan berarti harus mengorbankan hak-hak masyarakat lemah,” tegasnya.

Dia berharap pihak ITDC ke depannya harus bertindak lebih bijaksana dalam menghadapi masyarakat, dengan membuka jalur mediasi yang lebih objektif, independen dan transparan untuk dapat menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut. (sat)

Berita Populer Pekan Ini

Universitas Mataram Gelar Wisuda Daring di Masa Pandemi Covid-19

HarianNusa.com, Mataram - Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 berdampak terhadap merebaknya wabah virus baru bernama SARS-CoV-2. Menyikapi munculnya virus jenis baru tersebut,...

Sesaot Tetap Kondusif Meski Obyek Wisatanya Ditutup

HarianNusa.com, Lombok Barat - Kepala Desa Sesaot Kecamatan Narmada-Lombok Barat, Yuni Hari Seni menyatakan, penutupan lokasi wisata Sesaot dan sekitarnya adalah salah satu alternatif...

Tempat Wisata Sepi, Masyarakat Pulau Lombok Dinilai Faham Anjuran Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19

HarianNusa.com, Mataram - Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, SIK, bersama Dandim 1606 WB Kol. Czi Efrijon Khroll memantau situasi kawasan Wisata di...

Pola Pre-Emtif Polri dalam Penanggulangan Radikalisme

H. Lalu Anggawa Nuraksi (Pemerhati Budaya Sasak) Radikalisme dalam Bahasa Indonesia berarti faham yang keras, faham yang tidak mau mengakomodir pendapat orang lain, merasa fahamnya-lah yang...