More
    Beranda blog Halaman 4

    Rakor Kecamatan Narmada Bahas Pengamanan IdulFitri dan Nyepi

    HarianNusa, Lombok Barat – Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Narmada, Rabu (11/3/2026) pukul 10.30 Wita, menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Camat Narmada. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, menjelang hari besar keagamaan dan kegiatan daerah.

    Hadir dalam rapat tersebut Camat Narmada Anwar Jayadi, Kapolsek Narmada AKP I Kadek Ariawan, S.H., Danramil Narmada Kapten Inf. I Ketut Wiliana, Sekcam Hj. Suri, Kepala Puskesmas, Ketua Forum Kepala Desa H. Ali Syahid bersama para kepala desa se-Kecamatan Narmada.

    Camat Narmada Anwar Jayadi membuka rapat dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.

    “Kami berharap seluruh kepala desa dapat memberi dukungan, agar seluruh agenda yang akan datang dapat berjalan lancar,” ujarnya.

    Dalam forum tersebut, Kapolsek Narmada menyampaikan situasi keamanan wilayah selama Ramadhan masih terkendali. Ia juga memaparkan rencana pengamanan menjelang Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

    “Situasi kamtibmas wilayah Narmada sampai saat ini tetap kondusif berkat kerja sama semua pihak, termasuk para kepala desa dan linmas,” kata AKP I Kadek Ariawan.

    Pembahasan juga menyoroti rencana pawai ogoh-ogoh. Tercatat 18 ogoh-ogoh akan tampil di wilayah Narmada, termasuk empat ogoh-ogoh dari Dusun Kembang Kuning dan Peninjauan, yang dijadwalkan mengikuti pawai di Kota Mataram dengan pengawalan personel Polsek Narmada.

    Selain itu, rapat juga membahas rencana takbiran. Kecamatan tidak menggelar pawai terpusat. Kegiatan takbiran dilaksanakan di masing-masing desa dengan koordinasi pengamanan bersama Polsek Narmada.

    Isu lain yang muncul terkait rencana pendirian retail modern di Desa Dasan Tereng dan Sembung. Seluruh kepala desa sepakat menolak pemberian rekomendasi izin, dengan pertimbangan keberadaan BUMDes, koperasi merah putih, serta pelaku UMKM lokal.

    Rakor juga membahas persiapan HUT Kabupaten Lombok Barat 2026. Bendera Pataka Lobar dijadwalkan tiba di Lapangan Umum Narmada pada 7 April, sebelum diarak keliling desa di wilayah kecamatan. (F*)

    Ket. Foto: 

    Kegiatan Rakor Forkopimcam Narmada membahas pengamanan IdulFitri dan Nyepi. (Ist)

    .

    Polsek Mataram Antisipasi Balap Liar dan Kejahatan 3C

    HarianNusa, Mataram – Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, jajaran Polsek Mataram melaksanakan patroli rutin yang disertai kegiatan Cooling System melalui Blue Light Patrol pada Rabu dini hari (11/03/2026).

    Kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 03.00 WITA tersebut dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) IPTU Romi Ramayadi bersama personel piket fungsi, Unit Patroli, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan Timur dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan.

    Patroli difokuskan di kawasan Jalan Bung Karno, tepatnya di depan Mataram Tenda, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

    Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus patroli dialogis untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Beberapa aktivitas yang menjadi perhatian antara lain balap liar, perang petasan, serta tindak kriminalitas 3C seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

    Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., mengatakan bahwa patroli blue light merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan di waktu dini hari.

    “Patroli blue light ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Kehadiran anggota di lapangan diharapkan mampu mencegah aksi balap liar, perang petasan maupun kejahatan 3C,” ujarnya.

    Selain melakukan pemantauan, petugas juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari agar tetap menjaga ketertiban lingkungan.

    Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

    “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” tambahnya.

    Hingga patroli selesai dilaksanakan, situasi di kawasan Jalan Bung Karno dan sekitarnya terpantau aman, tertib, serta tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol. (F*)

    Ket. Foto: 

    Patroli Blue Light Polresta Mataram DLAM rangka mencegah balp liar dn kejahatan 3C. (Ist)

    Terduga Penadah Motor dan Paket Milik Kurir Dibekuk Polisi di Lombok Tengah

    HarianNusa, Mataram – Pengembangan kasus pencurian sepeda motor milik seorang kurir di Kota Mataram terus berlanjut. Setelah sebelumnya menangkap pelaku utama, Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram kembali mengamankan seorang pria yang diduga sebagai penadah barang hasil kejahatan tersebut.

    Terduga penadah berinisial LH (46), warga Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, diamankan pada Rabu dini hari (11/03/2026) sekitar pukul 02.30 Wita di wilayah Praya Timur tanpa perlawanan.

    Penangkapan LH merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap pelaku utama pencurian sepeda motor berinisial PH, yang telah lebih dulu diamankan oleh Tim Resmob pada Selasa (10/03/2026).

    Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma YP., S.T.K., S.I.K., M.Si. membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan ini berawal dari keterangan pelaku utama yang mengaku telah menjual sepeda motor hasil curian kepada LH.

    “Penangkapan terduga penadah LH ini merupakan hasil pengembangan dari keterangan pelaku utama PH. Dari situlah Tim Resmob langsung bergerak memburu LH hingga akhirnya berhasil diamankan,” ujar AKP I Made Dharma saat ditemui awak media, Rabu (11/03/2026).

    Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor milik korban serta 28 paket pesanan konsumen yang sebelumnya ikut dibawa kabur oleh pelaku saat mencuri kendaraan milik kurir tersebut.

    Kasus ini sendiri bermula ketika seorang kurir kehilangan sepeda motor beserta sejumlah paket yang dibawanya saat sedang mengantar barang di wilayah Kota Mataram. Kendaraan tersebut kemudian diketahui telah dijual kepada LH di wilayah Lombok Tengah.

    Saat ini LH telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut bersama pelaku utama.

    “Atas perbuatannya, terduga LH dijerat Pasal 476 dan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” jelasnya.

    Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan penjualan barang hasil tindak pidana tersebut. (F*)

    Ket. Foto: 

    Barang bukti sepeda motor milik kurir yang diduga dicuri. (Ist)

    Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat

    HarianNusa, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan _work from anywhere_ (WFA). Dalam arahannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan, Selasa (10/03/2026), ia menegaskan agar penyesuaian pola kerja tidak menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah).

    “Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

    Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rapim, Menteri Nusron menugaskan untuk dilakukan penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Terutama, di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode tersebut WFA jelang libur Idulfitri.

    “Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Menteri Nusron. 

    Dalam Rapim ini, Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan _overview_ capaian target penyelesaian berkas layanan secara nasional. Progres penyelesaian berkas layanan pertanahan ini telah digenjot dari kuartal IV di tahun 2025 dan telah diberi tenggat penyelesaian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang optimal.

    “Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron. 

    Terkait hasil penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan progres sejak akhir 2025. Ia mengatakan, angka berkas yang tertunda prosesnya sudah menurun.

    “Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, _trendline_-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya. (*)

    Ket. Foto:

    Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan Kementerian ATR/BPN. (Ist)

    Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Data Pertanahan

    HarianNusa, Bali – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan sharing session bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali  (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi kinerja jajaran Provinsi Bali, yang dinilai berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan pertanahan. Apresiasi itu ia sampaikan saat sharing session bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali pada Senin (09/03/2026). Meski demikian, Wamen Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek data pertanahan. 

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bali ini sangat kritis dalam pengelolaan data pertanahan sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai menjadi sesuatu yang membanggakan dan perlu terus dilanjutkan. Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” ucap Wamen ATR/Waka BPN, di Aula Kanwil BPN Provinsi Bali. 

    Di Provinsi Bali, sudah lebih dari 80% bidang tanah yang bersertipikat. Capaian tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dara pertanahan yang sudah mendekati 100% pada beberapa wilayah di Bali. Kanwil BPN Provinsi Bali juga menjadi salah satu provinsi penerima Predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Predikat yang sama juga diperoleh oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Sementara Kantah Kota Denpasar, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

    WBBM sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini menandakan bahwa instansi tersebut telah sukses menerapkan Reformasi Birokrasi, berhasil mencegah korupsi, dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

    Sementara, WTAB merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penghargaan internal ini menjadi langkah awal untuk mendorong seluruh jaaran untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM.

    Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

    “Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus cari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegas Wamen Ossy, di hadapan seluruh Kepala Kantah di Provinsi Bali yang mengikuti _sharing session_.

    Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh ini menjadi dorongan agar unit kerja di lingkungan Provinsi Bali terus meningkatkan kinerja dan integritas.

    “Kita ini pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkas Eko Priyanggodo.

    Setelah _sharing session_, agenda Wamen Ossy dilanjutkan dengan melakukan _room tour_ di lingkungan kantor serta menyapa seluruh pegawai. Ia berinteraksi langsung dengan para pegawai di setiap ruangan, sekaligus meninjau aktivitas kerja dan pelayanan yang sedang berlangsung. (*)

    Ket. Foto: Kegiatan sharing session Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali. (Ist)

    Wamen Ossy Bicarakan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Universitas Udayana

    HarianNusa, Bali – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (09/03/2026). Di hadapan para penerus yang akan berkecimpung di dunia pertanahan, ia menjelaskan soal digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

    “Digitalisasi bukan sekadar mengganti dokumen kertas dengan dokumen digital. Transformasi ini juga menyangkut perubahan cara kerja, perubahan proses bisnis, dan perubahan budaya organisasi,” tegas Wamen Ossy di Aula Lecture Building, Universitas Udayana, Bali.

    Wamen Ossy mengatakan, transformasi pelayanan pertanahan dilakukan pada berbagai aspek. Mulai dari manajemen perubahan, penataan organisasi, penyempurnaan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

    Pada Seminar Nasional yang dihadiri juga oleh para praktisi profesional, Wamen Ossy mengungkapkan bahwa transformasi layanan pertanahan memerlukan dukungan dari notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurutnya, digitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, namun juga menuntut kesiapan para profesional hukum.

    “Dalam proses transformasi ini, profesi PPAT memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, keberhasilan digitalisasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan profesi hukum terutama PPAT untuk beradaptasi dengan sistem baru yang lebih modern,” jelas Wamen Ossy.

    Sejalan dengan hal itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan di Udayana dengan perkembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertanahan. Ia menyadari, sebagai institusi pendidikan, penting untuk memastikan materi pembelajaran tetap relevan.

    “Kami dari Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan tentu harus menyesuaikan kembali materi pembelajaran, terutama di Program Studi Magister Kenotariatan, agar tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini,” tutur I Ketut Sudarsana.

    Seminar Nasional dengan tema “Digitalisasi Layanan Hukum-Pertanahan: Ancaman atau Masa Depan bagi Profesi Notaris/PPAT dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” ini, diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Udayana dan praktisi profesional. Sebagai Ketua IMMK Universitas Udayana, I Putu Bagus Padmanegara mengharapkan, kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan digitalisasi layanan pertanahan.

    Pada kesempatan ini, Wamen Ossy, hadir dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bali beserta jajaran. Dalam sesi diskusi, Seminar ini juga menghadirkan narsumber, yaitu Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra; serta Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali, Eem Nurmanah. (*)

    Ket. Foto: 

    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan. (Ist)

    Menteri Nusron Sampaikan Ceramah Agama di Korps Marinir TNI AL Cilandak: Al-Qur’an Jadi Petunjuk bagi Manusia

    HarianNusa, ​Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan ceramah agama pada acara Peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama Prajurit Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Tahun 2026, di Gedung Aminullah Ibrahim Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta, Jumat (06/03/2026). 

    Dalam momentum peringatan turunnya wahyu pertama berupa Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril di Gua Hiro ini, Menteri Nusron mengingatkan bahwa turunnya Al-Qur’an adalah rahmat dan nikmat yang paling agung bagi umat muslim.

    “Di dalam Al-Qur’an itu, bisa dijadikan petunjuk bagi manusia. Al-Qur’an berisikan perintah-perintah, larangan-larangan, janji-janji Allah terkait surga dan neraka, serta cerita-cerita masa lalu untuk pembelajaran,” ujar Menteri Nusron saat membahas terkait Nuzulul Quran di hadapan Anggota Korps Marinir Cilandak, Jakarta.

    Pengingat bahwa Al-Qur’an merupakan rahmat bagi umat muslim yang beriman dituangkan dalam surat Yunus ayat 58, yaitu “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan ini mereka bergembira”. Menteri Nusron mengatakan bahwa melalui surat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitahu umatnya ketika datangnya Al-Qur’an, maka kaum muslim diminta bergembira.

    “Karena, Al-Qur’an merupakan petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Kalau tidak beriman, tidak percaya, ya Al-Qur’an buat mereka adalah fiksi. Tapi untuk yang beriman, Al-Qur’an adalah fakta tentang janji Allah untuk surga dan neraka, juga cerita-cerita masa lalu,” jelas Menteri Nusron.

    Acara yang diadakan tepat pada malam ke-17 di bulan Ramadan ini, hadir sejumlah Perwira, Bintara dan Tamtama di Korps Marinir TNI AL Cilandak, Jakarta. Selain itu, hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali; Wakil KSAL, Laksamana Madya TNI Edwin; serta Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI, Endi Supardi beserta jajaran TNI AL; dan pengurus Jalasenastri Pusat.

    Sebagai penutup acara Peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama, Menteri Nusron beserta sejumlah Pimpinan Tinggi TNI A, juga menyerahkan bingkisan kepada 10 perwakilan penerima dari total 50 anak yatim piatu yang ikut berbuka bersama. Bingkisan yang diberikan berupa paket sembako, alat tulis, dan tas sekolah. (*)

    Ket. Foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan tausiah di Korps Marinir TNI AL Cilandak. (Ist)

    SMSI Bahas Penguatan Media Siber dan Kedaulatan Digital

    HarianNusa, Jakarta  – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 di Millennium Hotel Jakarta, 6-7 Maret 2026. Forum nasional ini dihadiri jajaran pengurus pusat, ketua SMSI provinsi se-Indonesia, serta sejumlah tokoh pers dan pimpinan organisasi media.

    Rapimnas menjadi agenda strategis bagi SMSI untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah penguatan industri media siber di Indonesia di tengah perubahan lanskap informasi digital yang semakin dinamis.

    Kegiatan diawali dengan pembacaan doa oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Pusat, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si. Doa tersebut dipanjatkan agar Rapimnas berjalan lancar serta menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi dan dunia pers nasional.

    Setelah doa dipanjatkan, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus memberikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan bahwa Rapimnas merupakan momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus merespons berbagai tantangan yang dihadapi industri media siber di era digital.

    Selanjutnya, Ketua Dewan Pakar SMSI Yuddy Crisnandi, menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi media siber di era digital. Ia menilai media siber memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat literasi publik.

    Menurutnya, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme media agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers.

    Rapimnas SMSI 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, yang hadir sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan pentingnya peran media siber dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, independen, dan bertanggung jawab.

    Ia juga mengapresiasi kontribusi SMSI sebagai organisasi yang menaungi media siber di berbagai daerah serta berperan dalam memperkuat ekosistem pers digital nasional.

    Ketua Dewan Pers hadir bersama sejumlah anggota Dewan Pers, antara lain Yogi Hadi Ismanto, Rosarita Niken Widiastuti, serta Dahlan Dahi.

    Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri pimpinan organisasi pers konstituen Dewan Pers seperti Bambang Santoso (Ketua Umum ATVLI), Ahmad Munir (Ketua Umum PWI), Elin Y. Kristanti (Direktur Eksekutif AMSI), Sopian (Koordinator PFI Pusat), serta Wilson Lumi (Wakil Ketua Bidang Organisasi SPS).

    Dalam Rapimnas yang berlangsung pada 6–7 Maret 2026 tersebut, SMSI juga menghasilkan pernyataan sikap organisasi terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya pada sektor Digital Trade and Technology.

    SMSI berpandangan bahwa perjanjian perdagangan antara pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat merupakan realitas geopolitik global yang harus disikapi secara bijak. Dalam konteks geopolitik global, ART merupakan bagian dari relasi kekuatan antarnegara. Dalam realitas politik internasional serta penguasaan teknologi digital, peluang pembatalan atau renegosiasi dengan pendekatan konfrontatif dinilai bukan langkah yang dapat menyelesaikan persoalan.

    Perjanjian dagang yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington DC dinilai membuka kesadaran masyarakat pers Indonesia untuk semakin mandiri dan berdaulat di bidang digital.

    Berdasarkan pandangan tersebut, SMSI menyampaikan tiga sikap utama. Pertama, mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk merancang undang-undang atau regulasi tentang kedaulatan digital. Kedua, mendorong pemerintah membangun infrastruktur teknologi digital guna mempercepat kemandirian dan kedaulatan digital Republik Indonesia. Ketiga, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengintegrasikan media layanan publik dalam satu platform digital nasional yang dapat menaungi media-media nasional guna meningkatkan daya saing masyarakat pers Indonesia.

    Pernyataan sikap tersebut ditetapkan di Jakarta pada 7 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dan Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar.

    Tim perumus pernyataan sikap Rapimnas SMSI terdiri dari Sihono HT sebagai ketua, dengan anggota Erris Julietta Napitupulu, Mahmud Matangara, dan Tarmuji Talmacsi. (*)

    Ket. Foto: 

    Rapat SMSI membahas penguatan media siber. (Ist)

    BPN Kota Mataram: Wajah Baru, Semangat Baru dalam Pelayanan Pertanahan

    HarianNusa, Mataram – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi dalam penataan pegawai. Kebijakan terbaru menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat tidak diperkenankan untuk ditempatkan di kantor asal. Mereka diwajibkan bertugas di satuan kerja lain sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja.

    Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan memperluas wawasan dan keterampilan. Dengan penempatan di lingkungan kerja yang berbeda, pegawai akan menghadapi tantangan baru, beradaptasi dengan kultur organisasi lain, serta memperkaya pengalaman profesional. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya membangun aparatur yang lebih tangguh dan berdaya saing di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

    Di Kota Mataram, kebijakan ini langsung terlihat dampaknya. Kantor Pertanahan Kota Mataram mendapatkan tambahan pegawai sebanyak 25 orang, sementara sebanyak 27 orang pegawai keluar untuk bertugas di satuan kerja lain. Pergerakan ini mencerminkan semangat rotasi dan pembelajaran lintas unit yang diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di daerah.

    Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN NTB, H. Rury Irawan, S.SiT., M.H, mengungkapkan, Pimpinan ATR/BPN menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. “Kami ingin setiap pegawai memiliki kesempatan belajar dan berkembang. Penempatan di satuan kerja baru adalah bagian dari upaya membangun aparatur yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya, Jumat, (6/3/26).

    Transformasi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada internal kementerian, tetapi juga pada masyarakat luas. Dengan pegawai yang lebih berpengalaman dan adaptif, pelayanan pertanahan akan semakin cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah nyata ATR/BPN dalam memperkuat integrasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh Indonesia. (*)

    Ket. Foto: Pegawai Kantor Pertanahan Kota Mataram saat mengikuti rapat.  (Ist)

    Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan 1447 H

    HarianNusa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Bazar Ramadan 1447 H, di lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (05/03/2026). Membawa tema “Bazar Ramadan Mewujudkan Kepedulian dan Kebersamaan”, kegiatan ini diisi oleh 70 tenant yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) eksternal maupun UMKM Binaan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN Pusat, Banten, dan DKI Jakarta.

    “Bazar Ramadan 1447 merupakan bentuk kepedulian dari Kementerian ATR/BPN untuk kita semua, seperti salah satunya untuk teman-teman UMKM selaku peserta bazar. Mudah-mudahan banyak manfaatnya juga untuk para staf, bisa dapat harga barang yang terjangkau,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat membuka Bazar Ramadan.

    Dalam kesempatan ini, diserahkan santunan dan bingkisan kepada 15 perwakilan keluarga Kementerian ATR/BPN yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pramubakti, satpam, dan pengemudi di Kementerian ATR/BPN. Penyerahan santunan diwakili oleh Pembina Ikawati ATR/BPN, Dily Nusron Wahid yang didampingi oleh Ketua Umum Ikawati ATR/BPN, Erna Dalu dan Wakil Ketua Ikawati ATR/BPN, Dian Suyus. Sementara bingkisan penyerahannya diwakili oleh Sekjen ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo.

    “Di bulan penuh berkah ini, kita semua bersama-sama mengasah kepedulian kita terhadap sesama. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, menjadi sarana silaturahmi bersama dan juga memberikan umpan balik positif atas kinerja Kementerian ATR/BPN ke depan,” terang Dalu Agung Darmawan.

    Selaku Penanggung Jawab Bazar, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin, menjelaskan dalam bazar ini terdapat berbagai tenant yang terlibat, mulai dari lauk-pauk, buah-buahan, beragam kerajinan tangan, kosmetik, bahkan kebutuhan sembako.

    “Kami juga bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog. Mudah-mudahan kegiatan Bazar Ramadan dan pemberian santunan hari ini memberikan berkah, kebahagiaan bagi kita semua,” tutur Awaluddin.

    Kegiatan Bazar Ramadan ini dipadati oleh pegawai Kementerian ATR/BPN. Turut hadir dalam kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah Pimpinan dan Anggota Ikawati ATR/BPN Pusat, Banten, dan DKI Jakarta. (*)

    Ket. Foto: 

    Pembukaan Bazar Ramadhan 1447 H Kementerian ATR/BPN. (Ist)

    error: Content is protected !!