25 Negara Delegasi akan Datang ke NTB

Kota Mataram

Fitriah

-

07/03/2018

HarianNusa.com, Mataram – Sebanyak 25 negara delegasi dipastikan akan hadir dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). negara-negara tersebut diantaranya Brunei Darusalam, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Vietnam, Philipina, Singapura, China, Polandia, Brazil, Mexico, Rusia, Australia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Peru, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Myanmar, Srilanka, Swedia dan Turki.

Kepastian hadirnya 25 negara tersebut disampaikan oleh Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., pada Pelaksanaan Final Planning Conference (FPC), di Hotel Golden Palace, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/3/2018).

“Rencananya kurang lebih 25 negara dipastikan akan hadir dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018”, ungkapnya dalam press KIT yang disampaikan kepada awak media.

Asops Kasal Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja menjelaskan bahwa, saat Negara-negara di dunia hingga saat ini masih memegang prinsip dalam pertahanan negaranya sesuai dengan adagium ‘Si Vis Pacem Para Bellum’ ( jika ingin damai bersiaplah untuk perang).

Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 adalah latihan bersama yang melibatkan banyak negara salah satu tujuannya untuk membangun kepercayaan Angkatan laut negara-negara di dunia khususnya yang berkaitan dengan permasalahan keamanan maritim.

“Negara-negara peserta latihan ini telah melaksanakan diplomasi bagi negaranya yang menjadi salah satu peran universal angkatan laut di dunia,”ungkap Asops Kasal Laksanamana Muda TNI I.N.G.N.Ary Atmaja.

Final Planning Conference (FPC) akan berlangsung mulai tanggal tanggal 5 – 7 Maret 2018 yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Initial Planning Conference (IPC) pada Juli 2017 di Surabaya, dan Middle Planning Conference (MPC) pada November 2017 di Jakarta. FPC adalah pertemuan tahap akhir dalam rangka pelaksanaan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 4 – 9 Mei 2018 mendatang.

Oleh karena itu, Kegiatan latihan 3rd MNE Komodo 2018 ini mengambil tema “Cooperation to Respond to Disasster and Humanitarian Issues” dengan mengundang angkatan laut negara-negara sahabat untuk bekerja sama dalam menangani bencana alam dan membantu masalah-masalah kemanusiaan.

Ia mengatakan, Selain diskusi, dalam pelaksanaan FPC akan dilaksanakan peninjauan oleh perwakilan dari seluruh delegasi ke tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi kegiatan meliputi Lombok Utara yang dijadikan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur atau Engineering Civic Action Programme (Encap) dan bakti kesehatan atau Medical Civic Action Programme (Medcap), rumah sakit Mataram untuk fasilitas Chamber, Pulau Gili Trawangan yang dijadikan lokasi transplantasi terumbu karang, serta Pelabuhan Lembar yang akan dijadikan lokasi Fleet Inspection.

Menurutnya, Latihan MNE Komodo yang digagas TNI AL ini, merupakan kegiatan penting dalam bentuk latihan non-perang dengan mengedepankan kerja sama maritim di kawasan regional untuk mendapatkan dasar bangunan kuat yaitu kepercayaan, kepercayaan antar negara dan antar angkatan laut. Selama pelaksanaan Komodo Exercise 2018.

Dijelaskannya, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi penandatanganan prasasti, pembangunan infrastruktur atau Engineering Civic Action Programme (Encap), bakti kesehatan atau Medical Civic Action Programme (Medcap), parade kota, program budaya, pameran maritime, fleet run, fun bike, program kuliner, penenggelaman prasasti, transplantasi terumbu karang, dan sailing pass.

Di tempat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D, menilai, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di NTB, merupakan sebuah kegiatan yang sangat prestisius, karena event berskala internasional ini bisa dilaksanakan di NTB.

Untuk itu ia berharap, momentum ini dimanfaatkan bukan hanya untuk promosi destinasi pariwisata, juga sebagai wahana pembelajaran bagi generasi muda di NTB. Tentunya dengan dapat berinteraksi secara langsung dengan delegasi 25 negara yang masing-masing membawa Kapalnya.

Dalam kegiatan ini, para generasi muda akan diberikan kesempatan untuk mengunjungi kapal-kapal yang ada. Selain itu, masyarakat juga akan diberikan kesempatan merasakan berlayar besama kapal TNI AL, melalui program pelayaran kebangsaan yang ada dalam kegiatan tersebut.

“Kita akan melakukan seleksi bagi anak-anak muda yang akan mengikuti acara itu nanti. Ini merupakan sebuah momen luar biasa untuk dapat menumbuhkan semangat pembelajaran bagi generasi muda kita di NTB Ini,” pungkas Sekda. (f3)

Wisata Alam Gunung Tunak Kini Miliki Fasilitas Lengkap

Lombok Tengah

Fitriah

-

07/03/2018

0

Wisata Alam Gunung Tunak Kini Miliki Fasilitas Lengkap

HarianNusa.com, Lombok Tengah –Pemerintah Provinsi NTB diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosyadi Sayuti, Ph.D meresmikan fasilitas wisata alam berbasis masyarakat di taman wisata Gunung Tunak, di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (06/03/2018).

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita oleh Sekretaris Daerah didampingi Dirjen International Affairs Korea Forest Service, Mr. KO Ki Yeon, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK Dr. Bambang Hendroyono, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri dan sejumlah pejabat lainnya.

Sejumlah fasilitas yang diresmikan meliputi visitor Center, Gedung Serbaguna, guest house dan reception, butterfly ecology center, camping ground, lapangan parkir serta Jungle track. Luas seluruh bangunan gedung sekitar 1.244 m2, camping ground cukup untuk 20 tanda besar sedangkan lapangan parkir taman dan pathway seluruhnya seluas 1400 m2. Gedung dan bangunan ini dibangun sejak September 2016.

Pembangunan fasilitas tersebut Atas dana hibah dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea dalam kurun waktu 2015 – 2017 sebesar 25,9 miliar. 4,3 miliar di antaranya untuk kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Proyek ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea tentang penguatan wisata hutan dan wisata alam di kawasan hutan konservasi di Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013 oleh menteri kehutanan Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Dr. Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Republik Korea pada saat itu Dr. Shin Won Sop.

Taman wisata Gunung Tunak dipilih sebagai lokasi kerjasama karena lokasinya yang strategis sehingga bisa menjadi pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di samping itu taman wisata Gunung Tunak juga dapat memenuhi kriteria tujuan kerjasama yaitu untuk perlindungan ekologi dan landscape untuk keberlanjutan kegiatan wisata hutan dan wisata alam. Selain itu untuk peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan mempromosikan tujuan wisata alam di Pulau Lombok dengan mengembangkan kegiatan wisata alam berbasis masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda mengungkapkan bahwa kawasan wisata alam Gunung Tunak akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi NTB yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika.

Untuk itu Sekda berharap kerjasama antara Indonesia dengan Korea tersebut dapat berlanjut hingga di masa-masa yang akan datang.

“Tidak hanya di Gunung Tunak namun masih banyak daerah atau kawasan hutan di NTB ini yang memerlukan kerjasama. Sehingga para wisatawan yang berkunjung ke NTB dapat memiliki banyak pilihan terkait dengan wisata alam dan wisata hutan,” pungkas Sekda.

Acara diakhiri dengan penanaman pohon cemara yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sekda NTB, Plt Bupati Lombok Tengah dan Sekjen kementerian LHK, dan Dirjen Internasional Affairs Korea Forest Service, dan lain-lain. (f3)

TGKH Zainuddin Abdul Madjid Inspirasi NTB untuk Indonesia dan Dunia

Kota Mataram

Satria Z Rasyid

-

07/03/2018

0

TGKH Zainuddin Abdul Madjid Inspirasi NTB untuk Indonesia dan Dunia

HarianNusa.com, Mataram – Ketua Panitia Lomba Desaign Poster Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Majid , Megawati Lestari mengatakan dengan ditetapkannya TGKH Zainuddin Abdul Majid sebagai Pahlawan Nasional akan menjadi jendela dan pintu bagi daerah NTB untuk lebih dikenal luas , tidak saja secara nasional, bahkan internasional.

Dengan pengakuan sebagai pahlawan nasional akan menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB, khususnya generasi muda serta menambah rasa percaya diri selaku warga NTB. Kiprah sumberdaya NTB patut dan layak diperhitungkan.

Demikian Pers Release dari Megawati Lestari, SH dan Sekretaris Panitia Lomba Design Poster TGKH. Zainuddin Abdul Majid, Daro Jatun yang disampaikan ke Media terkait pengumuman dan penganugerahan pemenang lomba design poster nanti malam , Rabu 7/3/2018 di Gedung Graha Bhakti Praja Pemprov NTB .

Selanjutnya Megawati mengatakan ada 65 karya poster yang masuk ke panitia lomba telah tergambar bahwa pengenalan dan sosialisasi terhadap sosok figur tokoh cukup mendapat atensi dari generasi muda. ” Tidak saja dari generasi muda NTB , tapi juga diikuti dari berbagai kota dan propinsi di Indonesia,” ujar Megawati yang juga Ketua Prodem NTB .

Menurut Megawati yang cantik jelita dan masih lajang ini menambahkan bahwa lomba design poster ini mendapat apresiasi dan atensi dari peserta mancanegara seperti dari timur tengah, Jerman , Inggris , Malaysia dan Hongkong.

” Untuk itu panitia lomba menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta lomba yang tela nuh mengirimkan karyanya,” ucap Megawati sembari mengatakan panitia telah menyiapkan piagam penghargaan bagi seluruh peserta lomba.

Lebih jauh Megawati menginformasikan dari 65 karya poster yang masuk panitia, dewan juri telah memilih 52 karya yang akan dibukukan dalam buku kumpulan poster yang berjudul” TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, inspirasi NTB untuk Indonesia dan Dunia”. ” Karena beberapa alasan proses pencetakannya belum dapat dirampungkan ,” ungkapnya .

Sementara itu Sekretaris Panitia , Daro Jatun menambahkan proses penjurian yang ketat dan selektif dari 52 karya tersebut telah dipilih 25 karya poster oleh dewan juri . Dari 25 poster itu dipilih 10 nominator . Dari 10 nominator tersebut ditetapkan 5 karya sebagai pemenangnya yang akan diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Juri nanti malam .

Daro Jatun menambahkan melalui event dan dengan cara ini adalah sebagai pintu masuk agar generasi muda NTB termotivasi spiritnya untuk semakin mentauladani sikap kepemimpinan TGKH Zainuddin Abdul Madjid.” Paska acara pengumuman pemenang Lomba Poster ini , Yayasan Sumbawa Bangkit akan mengadakan serangkaian acara untuk mengharumkan nama NTB lagi ,” ungkap Jatun tanpa mau menyebut apa event yang akan dilakukan Yayasan Sumbawa Bangkit tersebut. (sat)

Kembangkan Tiga Kawasan Potensial, TGB Minta Dukungan Pusat

Kota Mataram

Fitriah

-

07/03/2018

0

Kembangkan Tiga Kawasan Potensial, TGB Minta Dukungan Pusat

HarianNusa.com, Mataram – Ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di daerah,diantaranya pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.

Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi, M.A mengatakan bahwa pembangunan di NTB sudah memenuhi sebagian besar hal-hal tersebut.

Dijelaskannya,pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB non Tambang tumbuh 7,1%, angka pengangguran menurut di angka 3,2% dan menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan.

“Pembangunan di NTB sudah memenuhi apa yang disebut dengan pembangunan inklusif. Ada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, rasio gini dapat dikendalikan dan tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan secara progresif,” jelas Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) dalam Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 di Mataram, Selasa (6/3/2018).

Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Kortekrenbang) merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan tujuan mencapai target pembangunan nasional melalui penyelerasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Acara diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua

Pada acara yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro ini, TGB juga menyampaikan beberapa rencana besar yang sedang dilaksanakan NTB. Yakni pembangunan tiga kawasan potensial yaitu KEK Mandalika, kawasan Samota dan Global Hub Bandar Kayangan.

“Ketiga kawasan ini tidak bisa kami selesaikan sendiri dan masih perlu koordinasi dan regulasi dari pemerintah pusat. Demikian juga supporting pendanaan dan segala yang diperlukan dalam pembangunan agar kawasan yang sangat potensial ini bisa berhasil di masa-masa yang akan datang,” ungkapnya. (f3)

KSP Dorong Polri, MA dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-Tilang

Nasional

Satria Z Rasyid

-

06/03/2018

0

KSP Dorong Polri, MA dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-Tilang

HarianNusa.com, Jakarta – Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk merampungkan penerapan sistem tilang elektronik sehingga dapat diberlakukan di seluruh Indonesia.
Dalam satu rapat terbatas Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang.

“Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Saya akan terus mengawasi langsung perubahan lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan dengan pengawasan-pengawasan,” ujar Presiden ketika itu.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta Timur, 6 Maret 2018, hadir Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigjen (Pol) Pujiyono, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, Suharto,SH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyaningsih, SH, dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Ratnaningsih Dasahasta, SH.

Ratnaningsih menjelaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan berkali-kali ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai perkembangan reformasi hukum. Tilang elektronik ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan hukum di tengah masyarakat.

“Presiden Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan, supaya masyarakat jangan lagi dibebani dengan urusan administrasi dan hukum yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program tilang elektronik ini dapat diterapkan secara nasional, mengingat jumlah pengguna kendaraan yang semakin besar dan teknologi sudah memungkinkan untuk itu,” kata Ratna.

Sementara itu, Suharto dari Mahkamah Agung mengatakan bahwa salah satu kendala pelaksanaan tilang elektronik adalah pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-undang Lalu-Lintas Nomor 22 tahun 2009.

”Oleh karena itu, kami berharap KSP dapat menjadi katalisator yang dapat mempercepat pelaksanaan tilang elektronik ini secara nasional. Seperti halnya di luar negeri, surat tilang ini dapat diselipkan di kendaraan bermotor, tanpa pelanggarnya harus menghadiri sidang pengadilan yang berbelit-belit,” kata Suharto.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyahningsih, SH mengatakan, kendala di lapangan melakukan penilangan dengan sistem elektronik yang berisi 26 kolom tersebut. Nah, pada saat pelimpahan ke pengadilan, seharusnya tidak perlu lagi mengisi ulang secara manual.

“Selama ini kita tidak dapat melakukan eksekusi pengembalian dana tilang dari masyarakat yang disetor ke dalam rekening tilang nasional. Jumlahnya sekitar Rp66 miliar,” papar Budiyahningsih.

Rencananya, tiga pihak yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung akan didorong untuk membuat nota kesepahaman antara ketiga lembaga tersebut. Nota kesepahaman tersebut akan mengatur tatacara dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian masalah tilang lalu lintas selama ini memang terkendala pada aturan hukum yang mengatur pelanggaran tersebut. Paradigma hukum masa lalu menempatkan pelanggaran lalu-lintas ini sebagai tindak pidana, yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme peradilan.

Dalam perkembangannya, pelanggaran lalu-lintas seringkali merupakan jenis pelanggaran ringan yang sifatnya administrasi. Akan tetapi, selama ini penegakan hukum yang berhubungan dengan disiplin berlalu lintas ini menimbulkan praktik pungutan-pungutan liar, yang terjadi baik di lapangan, di dalam proses peradilan, bahkan sampai setelah putusan ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam rancangan sistem yang didiskusikan dalam forum tersebut, selain Bank BRI, akan tergabung juga bank-bank BUMN yang lain untuk dapat melayani proses administrasi dalam tilang elektronik ini. (sat)

Cegah Korupsi Lebih Efektif, KSP Upayakan Kolaborasi

Nasional

Satria Z Rasyid

-

06/03/2018

0

Cegah Korupsi Lebih Efektif, KSP Upayakan Kolaborasi

HarianNusa.com, Jakarta – Komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut satu jengkal pun. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga meminta supaya pemberantasan korupsi mengedepankan aspek pencegahan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di tingkat pusat maupun daerah, menjadi indikator kasat mata betapa pentingnya upaya pencegahan yang lebih efektif.

Untuk menindaklanjuti komitmen dan tekad Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden bertemu dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, guna mendorong terciptanya sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif itu.

Ketika koordinasi masih menjadi permasalahan pokok, maka struktur kerja yang melibatkan lintas lembaga perlu diperhatikan. Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika berdiskusi dengan Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Dr. Bivitri Susanti (Dosen Universitas Indonesia), Sri Wahyuningsih (Kementerian Dalam Negeri), Prahesti Pandanwangi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan pejabat dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bina Graha, Jakarta, 2 Maret 2018.

Moeldoko memandang, jika ada kemauan dari setiap pihak yang menangani masalah ini, pasti ada jalan untuk mengurai benang merah. Pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya yang positif bagi lembaga yang diminta untuk melakukan pencegahan korupsi. “Seorang inspektur kadang tidak disukai karena memberi pendapat bagaimana cara kita bekerja, namun inspektur seharusnya dilihat sedang berupaya mencegah kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari,” kata Moeldoko. Oleh karen aitu, KSP akan mengurai benang merah ini dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait. “Setiap titik rawan korupsi harus kita cegah bersama,” tambah Moeldoko.

Prof. Jimly menyatakan, “Terkait korupsi, pencegahan itu penting sekali. Negara harus mengedepankan pencegahan, tidak hanya penindakan.” Penindakan adalah alat negara yang baru digunakan jika pencegahan sudah tidak bisa dilakukan. Prof. Jimly menambahkan, “Menurut UU tentang KPK, KPK memiliki peran penindakan dan pencegahan.” Namun pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak. Pemimpin harus siap ikut bertanggung jawab apabila bawahannya ada yang korupsi. “Bila perlu, pemerintah perlu mempertimbangkan merancang Undang-Undang khusus tentang Sumpah Jabatan dan Tata Cara Pertanggungjawaban Publik,” kata Jimly.

Sementara itu Bivitri Susanti menjelaskan pendapatnya, “Kolaborasi antara KPK dengan Pemerintah perlu mempertimbangkan posisi KPK yang independen. Namun independensi ini bukan berarti KPK tidak bisa berkolaborasi dengan Pemerintah dalam hal pencegahan korupsi.” Oleh karena itu, menurutnya, perlu payung hukum yang tepat supaya bisa mengakomodasi kolaborasi pencegahan korupsi antara KPK dengan Pemerintah. Payung hukum ini berfungsi untuk memastikan kolaborasi yang lebih efektif tanpa mengurangi independensi KPK. Bivitri memandang, payung hukum yang ideal adalah Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden menambahkan, “Saat ini semangat pencegahan korupsi sudah tumbuh di berbagai Kementerian namun masih rawan tumpang tindih yang menimbulkan beban administrasi yang tinggi.” Perlu strategi khusus untuk mengelola kolaborasi pencegahan korupsi bila ingin mewujudkan pencegahan korupsi yang efektif. Saat ini, Pemerintah Daerah harus melaporkan perkembangan program pencegahan korupsi kepada KPK, Kemendagri, dan Bappenas. Sehingga, para pelaksana program sibuk memikirkan pelaporan ketimbang pelaksanaan programnya.

Di dalam diskusi tersebut, Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal, Kemendagri, melihat, upaya pencegahan belum efektif lebih pada masalah implementasi. Bukan programnya. Ia mencontohkan peran inspektorat di daerah yang belum bisa berperan optimal, karena inspektorat tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain. Di sisi lain, KemenPAN-RB menemukan banyaknya penggunaan aplikasi pengawasan yang sering tumpang tindih antarkementerian.

Timotius Partohap, pejabat di bagian Penelitian dan Pengembangan KPK menambahkan, KPK melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) pada beberapa pemerintahan daerah kabupaten/kota di seluruh provinsi. Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. Selama ini, publik lebih banyak melihat penindakan KPK sebagai cara yang paling efektif memberantas korupsi. Sementara, pencegahan masih dianggap sebelah mata dan belum banyak mengetahuinya. Padahal, sejak dibentuk 2004 silam, selain menindak para koruptor, KPK juga memiliki program pencegahan sebagai bagian upaya memberantas korupsi.

Pada diskusi yang sama, Prahesti Pandanwangi, Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas, menyampaikan, “Bappenas sedang merevisi Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.” Revisi dari Perpres 55/2012 dapat mengakomodasi kolaborasi yang lebih efektif. Upaya peningkatan kolaborasi sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebagai salah satu kegiatan prioritas Pemerintah di tahun 2017. Upaya pencegahan korupsi bisa lebih bersinergi apabila kolaborasi dan sinergi dimulai sejak penyusunan rencana pencegahan korupsi di masing-masing K/L. (sat)

Buka Pra Musrenbang RKPD 2019, Gubernur Tekankan Pentingnya Sinergitas

Fitriah

-

06/03/2018

0

Buka Pra Musrenbang RKPD 2019, Gubernur Tekankan Pentingnya Sinergitas

HarianNusa.com, Mataram – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuka Rapat Pimpinan Daerah dalam rangka Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, di Hotel Lombok Raya, Senin (5/3/18).

Dalam arahannya, Gubernur menjelaskan bahwa, adanya asas desentralisasi yang saat ini diterapkan di negara kita, akan berimplimentasi terhadap pentingnya sinergi pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Kita harus berkoordinasi dan memastikan bahwa perencanaan pembagunan sama-sama dimengerti dan tahu kemana arahnya. Selain itu, kita juga perlu berkoordinasi dan bersinergi karena secara riil kemampuan fiskal daerah otonom di NTB masih belum maksimal,” kata Gubernur yang lebih akrab di sapa TGB (Tuan Guru Bajang) ini.

Ditambahkan pula bahwa, perencanaan harus betul-betul rapi sehingga kemampuan fiskal yang belum sepenuhnya sesuai dapat termanfaatkan dengan maksimal dan kekurangan uang bisa terkompensasi dengan ketepatan perencanaan.

“Jika dua hal tergabung yaitu kekurangan uang dan ketidaktepatan dalam perencanaan maka akan berakhir tidak jelas arahnya. Karenanya, pertemuan ini hendaknya ditujukan agar bagaimana semua potensi pembangunan bisa bersinergi. Tidak ada satupun kabupaten/kota di NTB yang bisa berdiri sendiri dengan kemampuannya untuk membangun kabupaten/kotanya, semua harus bersinergi,” tegas TGB

TGB mengungkapkan untuk perencanaan tahun 2019 bahkan sejak 2018 membutuhkan satu ketepatan dan pengabdian, karena pada 2019 mendatang eksekutor pembangunan di beberapa daerah otonom di provinsi NTB, mulai dari Provinsi sendiri, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Bima, kemungkinan eksekutor/kepala daerahnya akan berubah setelah pelaksanaan pemilukada serentak bulan Juni mendatang.

Untuk itu, lanjut TGB, perlu adanya perencanaan yang matang, perlu ada ruang agar visi-misi dari kepala daerah yang baru bisa terakomodir. Dikatakannya, pembangunan adalah sistem berkelanjutan, maka ada hal-hal penting yang termuat dalam dokumen rencana kerja pembangunan jangka panjang dari masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota yang harus diperhatikan termuat dan terangkum pada perencanaan 2019.

Menurut TGB, pada musrenbang kali ini perlu dibicarakan supaya visi-misi dari kepala daerah pun dapat dipertanggungjawabkan, karena pada akhirnya yang akan diminta pertanggung jawabannya adalah kepala daerah.

“Saya meminta bapak-bapak dan teman-teman khusunya empat daerah otonom untuk melihat dokumen yang diajukan oleh para calon kepala daerah kemana arah benang merahnya, apakah ke infrastruktur, apakah ada keseimbangan dengan pembangunan sosial atau ada aspek-aspek lain. Saya minta ini sebagai bahan sehingga musrenbang ini bisa dipertanggung jawabkan dari sisi kesesuaiannya,” tegas TGB.

Bagi TGB, persiapan musrenbang ini menjadi sangat penting, terkait tahun 2019 merupakan tahun ikhtiar bersama mewujudkan prioritas/sasaran-sasaran pembangunan, termasuk beberapa proyek strategis daerah yang menjadi atensi khusus, diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kedepan ada kawasan yang harus dikembangkan secara utuh, yakni wilayah Samota di kawasan pulau Sumbawa dan Global Hub di bagian utara pulau Lombok.

“Saya berharap provinsi NTB dapat memberikan pencapaian terbaik dalam pembangunannya termasuk dalam pertumbuhan ekonominya dan saya juga berharap tahun 2019 seiring dengan peralihan pemerintahan di provinsi, administrasi yang dipimpin Gubernur baru wajib melanjutkan tradisi pencapaian pembangunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir disini memiliki tanggung jawab bagaimana memfasilitasi kebijakan, bagaimana merumuskan rencana pembangunan agar Gubernur yang baru bisa mudah dan lancar mengeksekusi dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar TGB.

Di penghujung sambutannya, TGB juga kembali menekankan atensi Presiden RI terhadap kemudahan proses perijinan. Tidak lupa, Ia menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Bupati/Walikota, jajaran FKPD, jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota serta jajaran instansi vertikal yang sudah ikut bersama membangun daerah dan membangun komunikasi yang baik selama ini.

“Kerjasama kita selama ini telah berbuah pembangunan yang cukup dinamis, selamat melaksanakan persiapan Musrenbang, semoga hasilnya bermanfaat,” tutup TGB.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM., MTP melaporkan bahwa rapat ini dalam rangka melaksanakan kewenangan gubernur untuk mensinergikan para kepala daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya rencana kerja pemerintah daerah dan pusat tahun 2019.

“Tujuan persiapan Musrenbang ini juga untuk menggali ide-ide untuk lebih fokus menghadapi musrenbang dan mensinergikan program di NTB, serta prioritas provinsi yang akan dibahas mendatang,’ jelas Ridwansyah.

Turut hadir dalam acara tersebut FKPD Provinsi NTB, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-NTB, Bupati/Walikota se-NTB, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Provinsi NTB. (f3)

Kunjungi KSB, Suhaili Minta Didoakan Menjadi Pemimpin NTB yang Amanah

Politik

Fitriah

-

06/03/2018

0

Kunjungi KSB, Suhaili Minta Didoakan Menjadi Pemimpin NTB yang Amanah

HarianNusa.com, Sumbawa – Paslon Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1 Suhaili-Amin menggelar silaturahmi bersama kader partai Golkar, toma, toga dan ratusan masyarakat umum lainnya bertempat di Lapangan Futsal Desa Senteluk Tengah Kecamatan Senteluk Kabupaten Sumbawa Barat,Senin (05 /03).

Acara silaturahmi tersebut dihadiri langsung oleh Calon gubernur NTB nomor urut 1, H. Muh Suhaili Fadil Thohir SH, Ketua DPC Partai Golkar sekaligus wakil ketua DPRD KSB Fraksi Golkar, Syaifullah, S Pt., Anggota DPRD dari Partai Golkar Mancawari LM S Tp. Toga (Ulama lombok) TGH Husnul Huda, pengurus DPC, PAC partai Golkar KSB dan Para tim sukses dan relawan tingkat Provinsi dan KSB serta ratusan masyarakat dan simpatisan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh ketua DPC Partai Golkar KSB, Syaifullah S Pt. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk bersilaturahmi dan mengenal secara lansung calon gubernur NTB nomor urut 1 ini sekaligus merupakan rangkaian kampanye dialogis.

Syaifullah memperkenalkan kepada cagub NTB Suhaili bahwa yang hadir dalam kesempatan itu adalah para pendukung dan simpatisan partai golkar dusun Poto Tano dan Kecamatan Senteluk.

“Mereka yang hadir ini sebagian besar merupakan pendukung dan simpatisan Golkar. Sebgain bagian lagi sedang mempersiapkan diri untuk ikut di acara kampanye dialogis nantinya,” ungkapnya.

Anggota DPRD dari partai Golkar yang juga sebagai penanggung jawab acara, Mancawari LM S. Tp menyatakan sebagai tuan rumah ia menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan calon gubernur NTB nomor urut 1, H. Suhaili FT. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini di wilayahnya sedang musim panen padsehingga berdampak pada kuantitas kehadiran sejumlah masyarakat dan simpatisan.

“Kami sudah berbuat maksimal untuk kegiatan ini, namun mengingat situasi saat ini sedang panen padi sehingga sejumlah anggota partai berhalangan hadir,” katanya.

Dihadapan ratusan orang yang hadir, Ia memperkenalkan jejak rekam dan jabatan cagub NTB Suhaili yang terkenal merakyat dan sederhana tersebut.

“Calon Gubernur kita ink sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB , kemudian menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah dan dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB,” pungkasnya sembari mengajak dan meyakinkan seluruh yang hadir bahwa Suhaili-Amin adalah pasangan yang tepat untuk memimpin NTB kedepannya.

Sementara Cagub NTB Nomor urut 1, H. Muh Suhaili Fadil Thohir SH menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD KSB dari partai Golkar beserta pengurus partai Golkar atas undangan nya. Dan tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan berkumpul bersama seluruh masyarakat yang hadir saat itu.

“Kehadiran bapak/ibu dan saudara-saudara saat ini sangat berharga dan saya ucapkan terimah kasih karena di sela- sela kesibukan bisa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini,” katanya.

Dikatakan Suhaili, niatannya untuk maju sebagai calon gubernur NTB bersama calon wakilnya, H. Moh.Amin adalah sebagai wujud ikhtiarnya untuk mengabdikan diri sebagai pelayan bagi masyarakat NTB dimana niatannya tersebut di dorong dan didukung partai Golkar.

“Semoga kiranya Allah berkenan memberikan kesempatan bagi pasangan Suhaili-Amin untuk menjadi pelayan masyarakat NTB. Kami berdua dengan bpk Muhammad Amin maju ke pilgub ini bertujuan untuk berbuat yang terbaik yang di ridhoi oleh Allah SWT,” ujarnya.

Ia menekankan dalam berikhtiar agar jangan sekali – kali menjelekkan pasangan lain, saling memfitnah karena akan memutuskan tali silaturahim.

“Mari kita berkompotisi yang sehat agar bisa menjadi pemimpin atau pelayan yang amanah. Kalau mau jadi pelayan yang baik maka tentunya kita harus memahami keinginan majikannya,” ajaknya.

Meskipun NTB terdiri dari berbagai suku,ras agama dan budaya, namun ia berharap jangan perbedaan tersebut menjadi alat perpecahan karna sejatinya manusia adalah bersaudara.

“Bagaimana cara kita bangun konektifitas antara pulau Lombok dan Sumbawa untuk memudahkan pelayanan sehingga kami memberikan solusi akan di bangun kantor perwakilan Gubernur di P Sumbawa ini. Mana kala nanti akan terbentuk PPS tentunya kita akan persiapkan dan tidak perlu takut,” pesannya.

Diakhir sambutannya,cagub Suhaili menyampaikan harapan dan memohon Doa kepada masyarakat KSB semoga pasangan Suhaili-Amin takdirkan menjadi gubernur dan wakil gubernur NTB yang di ridhoi oleh Allah SWT.

“Kami mohon doakan supaya kami menjadi pelayan masyarakat NTB yang diridhoi Allah SWT,” pungkasnya. (f3)

BPKAD Lobar Gandeng Bank NTB Sosialisasikan Penggunaan Transaksi Non Tunai

Fitriah

-

06/03/2018

0

BPKAD Lobar Gandeng Bank NTB Sosialisasikan Penggunaan Transaksi Non Tunai

HarianNusa.com, Lombok Barat – Semua SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memberlakukan penggunaan transaksi non tunai sejak Januari 2018 lalu.

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi bendahara keuangan di masing – masing SKPD dalam proses pengunaan non tunai tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar bersama Bank NTB menggelar sosialisasi bertempat di Aula kantor Bupati Lobar, Senin (5/3/2018).

Sebelumnya, di akhir tahun 2017 juga telah dilakukan uji coba penggunaan transaksi non tunai di enam SKPD di Lobar. Tahun ini semua SKPD wajib menggunakan transaksi non tunai. Hal ini mengacu pada Instruksi Presiden, Kemendagri dan Peraturan Bupati.

“Sesuai dengan Perbup Lobar, bentuk penerimaan pajak retribusi belanja langsung dan tidak langsung menggunakan transaksi non tunai. Terkecuali untuk belanja penanggulangan bencana, tenaga jasa kontrak, biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya transportasi ke masyarakat masih menggunakan transaksi tunai. Kedepan bisa jadi mengunakan transaksi non tunai mengingat kemajuan teknologi saat ini,” terang Asissten III, H. Faturrahim dalam sambutan singkatnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKAD Joko Wiratno mengatakan kegiatan transaksi non tunai suka maupun tidak suka tetap harus dilaksanakan.

“Berkumpulnya kita semua di sini untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi non tunai,” tegasnya.

H. Muh Junaidi selaku Pimpinan Divisi JPL Kantor Pusat Bank NTB menjelaskan, sejak tanggal 14 Agustus 2014 lalu, Gubernur Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

“Banyak manfaat jika menggunakan transaksi non tunai di antaranya, mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah uang palsu, menghemat pengeluaran negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi ilegal (korupsi) dan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian,” jelasnya singkat. (f3)

Kontes Durian Digelar di Taman Wisata Sesaot

Lombok Barat

Fitriah

-

06/03/2018

0

Kontes Durian Digelar di Taman Wisata Sesaot

HarianNusa.com, Lombok Barat – Semua penikmat buah durian pasti mengetahui bahwa buah durian termasuk buah yang paling mahal dan sering dijuluki “Raja Buah”. Namun jangan tertipu dengan penampilannya. Dari luar, buah ini tampak “sangar” dengan balutan duri tajam dan keras. Ketika dibuka, kita akan menemukan daging buah yang rasanya manis dan gurih ditambah aroma khas yang menyengat. Tak heran jika penggila durian tidak bosan berburu buah musiman ini. Nah, bagaimana jadinya jika buah berduri ini dikonteskan?

Sabtu (3/3/2018) pagi, parkiran Taman Wisata Sesaot, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat tampak ramai dipenuhi puluhan petani durian wilayah Narmada. Para petani datang untuk mengikuti kontes durian yang digelar oleh Yayasan Durian Nusantara 2018 bersama Dinas Pertanian Lombok Barat (Lobar) dan pihak desa setempat.

Bak peragawan, puluhan buah berduri itu tampil berjajar memanjang. Aroma menyengat menggugah selera, sontak tercium begitu puluhan durian berbagai jenis itu dibelah.

Daging buah yang berwarna kuning cerah dengan tekstur berbeda-beda membuat siapa saja yang melihatnya ingin segera menyantapnya. Tentu saja, yang namanya kontes pasti akan ada yang menjadi buah terbaik dengan kriteria unggulan yang menjadi juaranya.

Tak tanggung-tanggung, untuk mencari durian unggulan, juri yang sudah malang melintang di dunia ekspor impor didatangkan untuk menilai. Rasa manis sedikit pahit hingga tekstur daging yang tebal dan berbiji kecil menjadi kriteria penilaian.

“Kontes durian ini yang kedua kalinya, yang pertama pada tahun 2017 dan sekarang tahun 2018 kembali digelar. Alhamdulillah tahun ini sudah bertambah pesertanya sekitar 67 (peserta),” ungkap Reza dari Perwakilan Yayasan Durian Nusantara.

Kontes ini sebenarnya tidak hanya digelar di Lobar saja. Namun juga digelar di berbagai daerah penghasil durian di wilayah Indonesia lainnya. Durian lokal yang memenangakan kontes ini akan menjadi produk unggulan. Nantinya, bibit sang juara akan diperbanyak dan dibudidayakan untuk selanjutnya menjadi produk yang akan dipasarkan hingga keluar daerah.

Selain menerima hadiah uang tunai, bibit sang juara juga akan didaftarkan ke Kementerian Pertanian untuk disebar ke seluruh daerah di nusantara. Bisa jadi buah yang mendapat piagam ini harganya bisa tiga kali lipat dari sebelumnya.

“Makanya, salah satu syaratnya dalam penilaian sebelum dinyatakan sebagai juara harus ada ditunjukan pohonnya. Jadi bukan dibeli dari pasar. Karena nanti pohonnya akan dikembangbiakkan di lokasi induknya itu ada,” jelas Reza.

Durian di Indonesia diketahui sangat beragam dengan kandungan minyak, tekstur, aroma dan rasa yang berbeda dari ekosistem yang berbeda. Berbeda dari negara tetangga, durian Indonesia memiliki karakter yang khas di setiap jenisnya.

Kontes durian yang digelar untuk kedua kalinya di wilayah Sesaot ini mendapat apresiasi dari pihak pemerintah desa setempat. Terbukti dari meningkatnya jumlah peserta dari 30 menjadi 67 peserta dengan berbagai jenis durian yang ditampilkan.

“Ini menunjukkan berbagai potensi pertanian yang ada di wilayah Lombok Barat khususnya di Kecamatan Narmada sehingga sangat bagus untuk dikembangkan kedepanya. Ini juga menjadi ajang silahturahmi dan pertemuan dari para pemilik dan penjual durian,” kata Kepala Desa Sesaot, Yuni Hari Seni.

Dukungan juga diberikan oleh Dinas Pertanian Lobar,Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zohri mengatakan, melalui kontes ini durian Lobar dapat diperkenalkan ke seluruh nusantara nantinya. Pihaknya pun beharap durian Lobar ini dapat menjadi juara di tingkat nasional.

“Dan juga mudahan bisa kita daftarkan di Kementerian Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggulan nasional di Republik Indonesia,” harap Muhur.

Hal senada pun disampaikan oleh perwakilan pihak Dinas Pertanian Provinsi NTB melalui Kabid Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi NTB, Wardi. Menurutnya dengan kontes ini, nantinya varian durian ini dapat menjadi aset berharga Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Lobar untuk menjadi unggulan dan tidak kalah saing dengan durian lain di Indonesia.

“Kenapa kita minta digelar di Taman Wisata Sesaot, ini juga salah satunya untuk menggaet para wisatawan untuk datang berkunjung ke lokasi daerah kita di wilayah wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Barat,” tandasnya.

Keluar sebagai juara pertama kontes durian tersebut yakni Dusun Batu Kantar, Desa Narmada diikuti Dusun Gontoran dari Desa Sesaot sebagai juara kedua. (f3)

Mataram, 83121

Berita Terbaru

Topik Populer