HarianNusa.com, Mataram – Apel gabungan TNI/Polri digelar di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Rabu (14/02). Apel tersebut merupakan rangkaian sinergitas TNI/Polri dalam pengamanan Pilkada NTB 2018.
Pangdam IX/Udayana Silaturrahmi dengan Forkopimda NTB
HarianNusa.com, Mataram – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., melakukan tatap muka yang dikemas dengan silaturahmi bersama Forkopimda NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat Provinsi NTB di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (13/2).
Pada kesempatan tersebut, setelah memperkenalkan diri Pangdam IX/Udayana menuturkan sebelumnya pernah berkunjung ke Pulau Lombok mengantar para Taruna Akmil yang melaksanakan latihan Latsitarda dan sempat berkeliling ke beberapa lokasi waktu itu.
Pangdam Benny meminta doa dan dukungan seluruh tamu undangan dalam memimpin Kodam IX/Udayana.
“Mohon doa dan restunya agar kami bisa memimpin Kodam IX/Udayana dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada,” singkatnya.
Sementara, Gubernur NTB TGKH. Dr. M. Zainul Majdi, M.A., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam IX/Udayana di Provinsi NTB. Gubernur menambahkan simbol-simbol NKRI di NTB sangat kompak dan itulah kebahagian yang nyata dalam keberagamaan.
“Kami lebih dari siap untuk bekerjasama dan saling melengkapi sebesar apapun kegiatan tersebut tidak akan berarti tanpa intervensi dan support dari semua kalangan,” pungkas Zainul Majdi.
Acara yang berjalan dengan penuh keakraban dan kebersamaan tersebut diakhiri dengan penyerahan cindera mata dari Gubernur NTB beserta istri kepada Pangdam IX/Udayana beserta istri dan dari Pangdam IX/Udayana beserta istri kepada Gubernur NTB, dan penyerahan cindera mata dari Pangdam IX/Udayana kepada Kapolda NTB Brigjen Pol Firli.(f3)
Jubir Ahyar-Mori Nilai Suhaili-Amin Tidak Solid
HarianNusa.com, Mataram – Ketidakhadiran paslon Suhaili-Amin dalam acara deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara yang diselenggarakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan Juru bicara (Jubir) Ahyar-Mori.
Jubir Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Ahyar-Mori, Suaeb Qury menyoroti ketidak hadiran paslon Suhaili-Amin pada saat deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara yang diadakan Bawaslu NTB, Rabu (14/2).
Suaeb menilai pasangan Suhaili – Amin tidak solid. Ini ditunjukkan dengan ketidak hadiran salah satu dari paslon tersebut pada acara deklarasi ini.
“Seharusnya pasangan Suhaili-Amin bersikap solid dengan hadir dalam acara deklarasi ini, tapi kan mereka tidak datang, ini berarti kan tidak solid,” katanya.
Menurutnya sebagai salah satu kandidat paslon gubernur dan wakil gubernur NTB Suhaili-Amin seharusnya mereka hadir dalam acara deklarasi yang digelar KPU NTB apalagi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pilkada di NTB.
Sementara saat disinggung ketidak hadiran calon gubernur NTB, TGH Ahyar Abduh, Suaeb mengatakan bahwa saat ini Ahyar sedang berada di luar daerah sehingga kehadirannya di Bawaslu diwakili oleh calon wakilnya, Mori Hanafi.
“Kan sudah ada pak Mori Hanafi yang datang, setidaknya ada calon wakil gubernur yang hadir,” pungkasnya.
Memang diketahui bahwa hanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Suhaili-Amin yang tampak tidak hadir pada acara deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara di Bawaslu, sementara paslon Zulkiflimansyah-Siti Rohmi Djalilah hadir bersama, paslon Ali-Sakti diwakili Gede Sakti, paslon Ahyar-Mori diwakili Mori Hanafi. (f3)
Bawaslu NTB Gelar Apel Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara
HarianNusa.com, Mataram – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar apel deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara di depan Kantor Bawaslu NTB Mataram, Rabu (14/2).
Ketua Bawaslu NTB, H. Khuwailid mengatakan bahwa merupakan kewajiban bagi seluruh steak holder penyelenggara dan peserta pemilu untuk melawan politik uang dan politisasi sara yang harus disebarkan sebagai suatu virus dan kejahatan dalam berpolitik.
“Politik uang dan politisasi sara harus kita tolak dan lawan,” ajaknya kepada seluruh peserta apel yang hadir.
Menurut, Khuwailid Pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus menjadi solusi bukan masalah dijadikan masalah.
“Jadi mari kita menjaga dan merawat, pengawas harus menjadi pelopor,” ujarnya.
Tak hanya kepada penyelenggara saja, Bawaslu juga mengharapkan seluruh paslon untuk melawan dan menolak politik uang, menolak dan melawasn politisasi sara.
“Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok harus kita jadikan dua pula yang bersama. Perbedaan yang ada kita jadikan sumber kekuatan dalam bernegara dan berbangsa,” ungkapnya.
Oleh karena, Khuwailid mengajak seluruh yang hadir untuk menolak politik uang dan politisasi sara demi terciptanya pilkada yang lebih berintegritas.
“Dan ini harus menjadi tekad kita bersama, setuju?,” serunya kepada semua peserta apel.
Menurut penilaiannya, Integritas bawaslu sebaga pengawas pemilu harus lebih tinggi dari KPU dan dari peserta pemilu.
“Karena apa?, tugas kita mengawasi, jadi kita tidak boleh lebih rendah melainkan harus lebih tinggi. Karena itu saya minta harus lebih berintegritas,” pungkasnya.
Acara dirangkai dengan, ikrar dan penandatangan deklarasi tolak politik uang dan tolak politisasi sara oleh peserta pemilu (paslon), KPU NTB, Bawaslu NTB, Ketua Adat Desa Bayan dan tamu lainnya.
Gelaran apel deklarasi tolak politik uang dan tolak politisasi sara dihadiri oleh seluruh bawaslu dan panwascam se kabupaten/kota di NTB, KPU Provinsi NTB, masing-masing paslon atau perwakilannya, polisi dan TNI dan tamu undangan lainnya. (f3)
TGB Harap Badan Wakaf Lakukan Percepatan
HarianNusa.com, Mataram – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi NTB, Masa Jabatan 2017-2020, di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/2/18).
Gubernur NTB yang saat itu juga dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan BWI Provinsi NTB, oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, berharap, semoga pengurus yang telah dilantik dapat menunaikan amanah sebaik-baiknya, karena wakaf merupakan amanah ummat yang nilai ibadahnya sangat tinggi jika tersalurkan sesuai tuntunan agama dan membawa kemaslahatan bagi ummat.
Gubernur NTB yang akrab dipanggil TGB itu selanjutnya mengulas kembali uraian Ketua BWI dalam paparannya, bahwa ilmu pasti atau pendekatan sciencetific sebenarnya bagian dari sunatullah yang berlaku di bumi ini. Presentasi yang disajikan tadi diharap tidak sekedar dilihat sebagai alternatif dalam membangun wakaf, tetapi justru sebagai dasar.
“Ada satu kata kunci percepatan, kita bukan lagi bicara tentang bergerak, tetapi bagaimana meraih percepatan itu. Kemartabatan adalah hasil percepatan yang kita lakukan sekarang,” ujar TGB.
TGB mengajak untuk berpikir jangka panjang dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi untuk generasi seterusnya.
“Kita harapkan dengan ikhtiar percepatan yang kita lakukan sekarang mereka generasi penerus kita bisa berada pada tempat yang lebih mulia,” tambah TGB.
Sebelumnya , Ketua Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan.
“Jika kita mendapatkan amanah dalam hal perwakafan, ada satu hal yang tidak boleh kita takutkan, yakni takut akan kehabisan persoalan, dan yang paling penting bagi kita semua adalah setiap fase amanah yang kita peroleh, kita ingin memberikan yang terbaik, oleh karena itu mari kita tata niat kita, menjaga motivasi, semangat dan stamina untuk menjadikan BWI sebagai organisasi pembelajar,” ajak Muhammad Nuh.
Dijelaskan pula bahwa, pada kepengurusan badan wakaf kali ini, BWI mengambil ‘Tagline’ yaitu Wakaf untuk Kesejahteraan dan Kemartabatan, ada empat (4) yang didefinisikan dalam hal ini, yaitu wakaf yang berhubungan dengan peribadatan kita kepada Allah, wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, wakaf dalam rangka pengembangan dakwah, dan wakaf untuk menjaga harkat dan martabat kita.
“Oleh karena itu, dalam memajukan dunia perwakafan, BWI memanfaatkan Digital Dividend, jika kita tidak memanfaatkan Digital Dividend tersebut maka seakan-akan kita hidup pada masa sekarang tapi perilakunya primitif. Selain memanfaatkan Digital Dividend, tentunya hal penting lainnya adalah bersinergi dengan pemangku kepentingan, karena tak ada kesuksesan yang berjalan sendirian,” jelas Muhammad Nuh.
Menutup sambutannya Ketua BWI menekankan bahwa esensi wakaf adalah pertumbuhan yang tidak pernah berhenti, jika wakaf sudah menjadi budaya, maka seterusnya akan membudaya.
Acara pelantikan pengurus perwakilan BWI Provinsi NTB itu dohadiri pula oleh jajaran FKPD, pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi NTB NTB dan jajaran BWI pusat. (f3)
Pangdam IX/Udayana Tegaskan Sikap Netral TNI pada Pilkada NTB 2018 dan Pemilu 2019
HarianNusa.com, Mataram – Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, S.I.P menyatakan beberapa maksud atas kunjungan perdana yang dilakukan ke Korem 162/WB.
Pertama, Pangdam mengatakan bahwa Korem 162/WB adalah satuan jajaran yang berada di bawah kendali komandonya,sehingga ia ingin tahu sejauh mana satuan ini menjalankan tugas pokoknya di wilayah Korem 162/WB baik di Lombok dan Sumbawa.
Kedua, Dirinya ingin memberikan suport kepada seluruh prajurit untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya sehingga kinerja saat ini yang sudah bagus akan lebih bagus lagi.
Ketiga, sebagai Panglima baru Kodam Dirinya ingin memperkenalkan diri pada seluruh prajurit yang ada di bawah garis komandonya.
“Dan saya akan nyatakan pada seluruh prajurit bahwa saya hadir untuk memimpin dan melayani mereka serta membantu mereka dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Terkait pilkada yang akan digelar di NTB, Pangdam menyampaikan sudah menjadi misi utama untuk menjabarkan kepada seluruh prajurit apa yang ditekankan pimpinan TNI yakni dalam tingkat apapun baik pilkada maupun pemilu nasional, TNI harus bersikap netral.
“Dan ini menjadi perintah yang harus ditaati seluruh personel TNI,” tegas Pangdam.
Ditanya porsi anggaran pengamanan pilkada, Pangdam mengatakan
adil atau tidak tidak menjadi masalah bagi TNI. Ia yakin dan percaya panitia penyelenggara dan pemerintah daerah sudah mengalokasikan itu.
“Soal adil atau tidak kan itu sangat relatif. Bagi TNI yang penting tugas yang menjadi tanggungjawab kami terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Sejauh ini berdasarkan laporan Komandan bawahannya yakni para Danrem, Pangdam mengatakan kondisi umum sampai saat ini masih kondusif dimana situasinya masih mendukung untuk terciptanya Pilkada yang damai.
“Kehadiran saya disini juga akan mengajak Forkopimda untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai, oleh karena itu, TNI Polri sudah bertekad untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis,” jelasnya.
Ditegaskannya lagi, komitmen TNI bersikap netral dalam Pilkada ini,menurut Pangdam, sikap netral inilah yang memberikan jaminan kepastian keamanan bagi masyarakat untuk mampu memberikan suara politiknya sesuai hati nuraninya.
“Jadi upaya TNI untuk mewujudkan Pilkada damai, netralitas.Letakan diri kita pada posisi netral, itu jaminan bagi kepercayaan masyarakat, ” pungkasnya. (f3)
Kunker Perdana PangdamIX/Udayana Tekankan Slogan pada Prajurit
HarianNusa.com, Mataram – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., didampingi Nyonya Riza Rosilawaty beserta rombongan melakukan kunjungan kerja perdana ke wilayah Korem 162/WB dalam rangka tatap muka dan memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit beserta istri di Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Mataram, Selasa (13/2).
Setiba di Makorem 162/WB Pangdam bersama Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., menuju ruang data, setelah itu kemudian langsung menuju tempat pengarahan dilapangan belakang Makorem 162/WB.
Sebelum memberikan pengarahan, Pangdam IX/Udayana terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada seluruh anggota dan ibu-ibu persit yang hadir.
Dalam pengarahannya, Pangdam IX/Udayana menekankan slogan yang menjadi kebijakannya selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. Adapun slogan yang harus dimiliki sebagai bekal dalam melaksanakan tugas yakni sikap “profesionalime” dalam melaksanakan setiap tugas, memiliki sikap “loyalitas” baik keatas kesamping maupun kebawah, memiliki kebanggaan terhadap “Profesi” sebagai Prajurit dan PNS, serta membangun kebersamaan dilingkungan kerja sehingga akan menumbuhkan keharmonisan dan kenyaman ditempat kerja.
Orang nomor satu di jajaran Kodam IX /udayana tersebut juga mengatakan, tahun ini meupakan tahun politik, karenanya TNI dituntut untuk terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Netral itu menurutnya, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (Palon) ataupun Partai politik pendukung masing-masing Paslon, tidak melibatkan diri atau dilibatkan selama Pilkada dan tidak memberikan statemen apapun terkait dengan Pilkada 2018.
Benny, sapaan akrab Pangdam IX/Udayana berpesan, agar prajurit menjaga dan membina keluarga yang baik dengan membangun komunikasi keterbukaan dan kejujuran dalam rumah tangga sehingga akan timbul kepercayaan diantara sesama anggota keluarga sehingga akan terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, hal ini tentunya akan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas sebagai suami maupun istri baik dirumah maupun ditempat kerja.
“Para Babinsa, kalian adalah panah atau etalase TNI AD karena kalian yang berhadapan langsung dengan siapapun, maka kalian merupakan gambaran TNI AD yang berada didepan, TNI AD menaruh harapan besar bahkan seluruh Prajurit dan pimpinan TNI bersyukur serta berterimakasih terhadap kinerja kalian dan berharap agar kinerja kalian tetap pertahankan dan tingkatkan,” pesan Pangdam IX/Udayana kepada para Babinsa.
Tatap muka sekaligus pengarahan yang dihadiri ribuan anggota dari Makorem, Dinas jawatan Korem 162/WB serta Kodim 1606/Lobar dan perwakilan dari Kodim sepulau Sumbawa itu berlangsung dengan penuh keakraban dan sesekali diselingi canda yang membuat suasana terlihat santai dan mencair. (f3)
Fauzan Sambut Positif Eksistensi RAPI Lobar
HarianNusa.com, Lombok Barat – Setelah melalui tahapan musyawarah wilayah pada 17 Desember 2017 lalu, kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 01 Lombok Barat (Lobar) resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh ketua RAPI NTB Sabil Rasyad di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (13/2/2018). dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekretaris RAPI Lobar I Made Suartha.
Ketua RAPI NTB, Sabil Rasyad menjelaskan bahwa perkembangan rapi di Pulau Lombok masih terbilang sangat muda.Kendati demikian RAPI Lobar siap tampil membantu masyarakat.
“Walaupun demikian, kita siap turun ke lapangan membantu lewat satu hobi komunikasi di radio menjadi jiwa yang terpanggil untuk membantu masyarakat sekitar yang mengalami musibah dan bencana alam,” tegasnya.
Dikatakan Sabil, untuk berbicara melalui radio cukup mudah,tidak seperti handphone yang membutuhkan sinyal dan pulsa.
“Kita diberikan kanal frekuensi yang legal. Dan dengan hadirnya bapak bupati tentu saja diharapkan kita bisa saling sinkron dan semakin dekat dengan pejabat daerah sehingga jika terjadi musibah dan bencana alam di masyarakat bisa segera diinformasikan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Bupati Fauzan mengakui sangat mengapresiasi eksistensi RAPI di Lombok Barat. Bupati sendiri pernah merasakan secara langsung manfaat radio komunitas dan sejenisnya. Hal itu berdasarkan pengalaman yang dialami saat bencana di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari beberapa waktu lalu.
“Saat bencana di Guntur Macan ada empat warga yang meninggal. Informasi pertama itu datangnya dari radio komunikasi. Bukan dari pengguna hp atau yang lainnya. Informasi datang kurang lebih satu jam setelah kejadian dari tempat bencana. Dan itu luar biasa,” ujar bupati.
Di akhir sambutan, bupati menaruh harapan besar kepada RAPI wilayah Lombok Barat untuk terus berkontribusi membantu pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap RAPI Lombok Barat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi penyebaran informasi yang valid serta selalu berperan membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai macam program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kita,” harapnya.
Kiprah RAPI di tanah air dimulai sejak terbentuk pada 10 November 1980. Organisasi ini berperan dalam mendukung pembangunan nasional melalui bantuan komunikasi maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, politik, olahraga, kepramukaan, SAR, satuan komunikasi kamtibmas, dan masalah emergency lainnya, baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional.
Tahun 1987 ke atas, kegiatan Rapi sempat menurun secara drastis lantaran adanya ketentuan pemerintah tentang pencabutan pita frekuensi 11 meter (27 Mhz) dan diganti dengan pita frekuensi 62 centimeter (476 Mhz). Akibatnya, anggota RAPI kesulitan mencari komponen maupun perangkat radio komunikasi 11 meter.
Agar tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan positif, anggota RAPI berupaya dengan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah hingga akhirnya pemerintah tanggap terhadap aspirasi seluruh jajaran RAPI.
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang di dalamnya KRAP termaktub di dalam Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 3, maka Pemerintah melalui SK Menparpostel No. KM 26/ PT.307/MPPT-92 tertanggal 30 Maret 1992, tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk, menetapkan bahwa pita frekuensi 11 meter (27 Mhz) dialokasikan kembali kepada RAPI, disamping frekuensi 62 centimeter (476 Mhz). Termasuk juga penggunaan perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) buatan luar negeri diperbolehkan untuk digunakan selama memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.
Keberhasilan usaha dan perjuangan para pelaku organisasi RAPI semakin nyata dengan dikeluarkannya SK Dirjen Postel Nomor : 92/Dirjen/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).
Di dalam SK tersebut ditetapkan bahwa perangkat komunikasi pada gelombang HF (High Frequency) yaitu Band Frekuensi 26.960 27.415 Mhz, VHF (Very High Frequency) Band Frekuensi 142.0375 143.5375 Mhz dan UHF (Ultra High Frequency) Band Frekuensi 476.410 477.415 Mhz dialokasikan dan dipercayakan kepada organisasi RAPI untuk pengelolaannya.(f3)
Fiddin: Kreasi Politik Piawai dan Cerdik Melihat Celah Kekuatan
HarianNusa.com, Mataram – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Mataram melihat peluang paket Fiddin dalam Pilkada Lombok Timur berpeluang unggul.
Alasan tersebut menurut Mi6 lantatan paket tersebut telah belajar dari kekalahan Pilbup Lombok Timur 2013 silam. Paket Fiddin merupakan kreasi politik piawai nan cerdik melihat celah kekuatan dengan menggabungkan kekuatan jamaah yakni NU dan NW. Mergernya dua blok kekuatan jamaah ini sebagai upaya taktis meraih dukungan suara para jamaah untuk kemenangan Fiddin.
Selain itu Mi6 memprediksi akselarisasi Fiddin di basis pemilih, khususnya di akar rumput akan lebih efektif dan intensif mengikuti langgam gerak Zul-Rohmi. Dengan armada kecil, Fiddin lebih leluasa bergerak dari satu titik ke titik lain secara informal tanpa protokoler yang justru terkesan membuat jarak dengan konstituen.
“Hal ini tercermin dari pola gerakan Cabup Samsul Lutfi dan Cawabup Najamuddin Moestapa yang tetap menyambangi konstituen setiap hari, khususnya di wilayah pedesaan,” ujar Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Selasa (13/02).
Field trip politik harian Fiddin ini harus dimaknai sebagai cara untuk memperkuat dan mengamankan basis pemilih agar tetap setia dan loyal sampai akhir.
“Agaknya Samsul Lutfi dan jamaah NW tidak ingin mengulang kisah Pilkada Lotim 2013 silam. Apalagi sekarang “The Prince” NW Samsul Lutfi menjadi papan satu sesuai aspirasi Jamaah NW. Tentu ini menjadi spirit baru jamaah NW makin solid dalam menyukseskan Fiddin,” paparnya.
Mi6 menilai uji material soliditas dan loyalitas jamaah NW pastinya akan terlihat nanti dalam survey politik, terakhir saat di TPS. Hal ini penting sebagai alat mengukur kinerja politik Fiddin dalam melakukan penetrasi di basis pemilih.
“Survey politik sebagai Tools harus diyakini sebagai pandu suar melihat persepsi pemilih,” terang Didu sapaan akrab Direktur Mi6.
Sementara itu lanjut Didu, Cawabup Fiddin, Najamuddin Moestapa akan menjadi tandem politik yang efektif dalam mendulang pundi-pundi suara dari kaum Nahdliyin. Selain itu Najamuddin sebagai “the rising start” dalam jajaran Cawabup juga tetap melakukan turba dan bersilaturahmi ala NU yang mengedepankan ukhuwah islamiyah yang menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat.
“Karakter dasar warga Nahdliyin adalah toleran terhadap nilai nilai dan adat kebiasaan di masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks pemilih di Lombok Timur, kata Didu, Fiddin dituntut adaptif dan terbuka dengan kelompok pemilih yang tidak berafiliasi dengan jamaah NU ataupun NW. “Ini tentu butuh treatment tersendiri untuk meraih simpati,” jelas Didu.
Solo Run Samsul Lutfi
Mi6 mengamati Samsul Lutfi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat lombok Timur saat ini terkesan lebih mengutamakan gerakan solo run yang lebih fleksible dan lincah dalam menembus kantong-kantong basis pemilih baru pada semua tingkatan strata sosial. Tentu ini berkaitan dengan makin mendekatnya tahapan akhir pilkada bulan Juni 2018.
“Secara psikologis politik, Samsul Lutfi ingin memperluas basis pemilihnya secara terukur dengan cepat dan praktis,” kata Didu.
Selanjutnya Didu menambahkan Lutfi tentu berkejaran dengan waktu, sementara dengan luasnya medan geografi Lombok Timur, maka pilihan taktik Lutfi yang lebih mengedepankan aksi solo runnya untuk mempercepat akses menguasai pemilih baru. Untuk itu gerak cepat melakukan penetrasi wilayah baru penting dilakukan agar simpul jaringan pemilih terintegrasi dengan baik.
“Pada waktunya nanti Fiddin skan menggerakkan mesin partai untuk mengakumulasi jumlah dukungan konstituen,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah mengatakan daya jelajah Fiddin jauh lebih rapi dan terukur dalam meraih simpati masyarakat Lombok Timur. Hal ini tak terlepas dari motivasi kuat Samsul Lutfi dan Najamuddin berbuat terbaik dalam mengemban amanah loyalis vottersnya.
“Kecepatan akselerasi membentuk jejaring pemilih baru patut diapresiasi,” kata Athari yang juga Sekretaris KNPI NTB ini.
Menurutnya Fiddin adalah paket yang komplit dan efektif, diusung dua partai politik, Demokrat dan PKB dengan 11 kursi parlemen.
Paslon nomor 4 Ini mewakili unsur organisasi NW dan NU,
karena bagimanapun juga Najamuddin yang merupakan mantan Ketua DPW PKB NTB identik dengan kalangan dan kelurga besar NU, sementara itu Samsul Lutfi representasi dari kelurga besar NW.
Lebih jauh Athar menambahkan berkaca pada Pilkada Lotim lima tahun lalu, Samsul Lutfi yang saat itu maju bersama Sukiman tidak ingin kembali gagal. Dengan gerakan partai koalisi yang ramping akan memudahkan gerakannya terus turun ke basis masyarakat.
“Samsul Lutfi adalah sosok politisi yang sudah teruji, gagal jadi wakil bupati lima tahun lalu tidak membuatnya patah arang, Lutfi maju sebagai calon DPR RI NTB dan terpilih sebagai salah satu wakil NTB di Senayan. Kiprah Politik Syamsul Lutfi sudah tidak diragukan lagi, publik sudah mengenalnya sebagai sosok petarung yang gigih dan bersahaja,” ungkapnya.
Bagi Athari pertarungan Pilkada Lotim menjadi menarik dengan munculnya Khaerul Warisin sebagai calon bupati, karena akan menambah spirit bagi para kandidat lain. Karena Khaerul warisin yang dulu maju melalui jalur independen kini berubah haluan dan diusung oleh koalisi partai politik.
“Menariknya lagi ada calon lain yang maju melalui jalur independen untuk mencoba meneruskan tradisi bupati sebelumnya. Maka gengsi politik akan semakin tinggi bila melihat dan berkaca pada Pilkada sebelumnya. Partai politik tidak ingin kalah untuk yang kedua kalinya,” tambahnya.
Di mata Athari segala manuver dan infiltrasi di basis pemilih strategis tidak terlepas dari kuatnya motif Samsul Lutfi yang tidak mau jadi pecundang lagi dalam Pilbup Lotim. “Fiddin pasti akan all out bertarung secara satria,” lanjutnya.
Untuk itu, kata Athari kekompakan dan soliditas Fiddin akan menjadi simpul utama dalam menggerakkan agenda utama menguasai step by step basis pemilih yang terpetakan secara arah dukungan politiknya.
“Di sinilah titik krusialnya, apakah Fiddin mampu mengabsorbsi dan merawat kesetiaan pemilihnya hingga hari H pencoblosan,” ulas Athari.
Dalam berbagai kasus di Pilkada ujar Athari, tak jarang terjadi migrasi dukungan rakyat ke paslon lain karena hal-hal yang tidak elementer.
“Pragmatisme rakyat bisa jadi karena proses komunikasi sebelumnya dibangun atas dasar tawaran janji dan angka-angka, bukan dalam kerangka membangun kesadaran kolektif ,” pungkasnya. (sat)
Usai Penetapan Nomor Urut Paslon, KPU NTB Bahas Kampanye
HarianNusa.com, Mataram – Setelah penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Pilkada 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi NTB 2018.
Ketua KPU Provinsi NTB, H. Lalu Aksar Anshori menyatakan bahwa setelah penetapan pasangan calon dan nomor urut, KPU NTB memasuki tahapan sesungguhnya yaitu kampanye di mana tahapan ini merupakan tahapan paling panjang yakni hampir lima bulan mulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018.
“Dalam tahapan ini masing-masing pasangan calon bersama tim kampanye akan menjual visi-misi, gagasan dan janji-janji politik kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka memilih paslon tersebut,” kata Aksar usai acara penetapan nomor urut paslon di Mataram, Selasa (13/2).
Diharapkan Aksar, di waktu yang panjang ini sebagai ruang bagi masyarakat lebih mengenal pasangan calon, pun demikian bagi paslon ini menjadi ruang mereka bertemu dengan masyarakat, mendalami seluk beluk segala persoalan melalui berbagai aspek di masyarakat.
“Dan tentunya ini bukan sekedar elektabilitas tetapi benar-benar antara paslon dan masyarakat ada interaksi dan punya komitmen jika terpilih nanti mampu melakukan perubahan yang lebih baik terhadap Provinsi NTB ke depannya,” harapnya.
Terkait jadwal kampanye, Aksar mengatakan akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu bersama para paslon dan timnya untuk membahas hal-hal selama kampanye.
“Nanti sore Kami akan lakukan rapat koordinasi membahas tentang jadwal kampanye, debat kampanye, penyediaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye bagi pasangan calon serta kampanye di media cetak/elektronik,” paparnya.
Selain itu kami juga melakukan akan membahas terkait kewajiban calon untuk melaporkan rekening khusus dana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampaye, laporan dana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang nantinya akan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan kepada masyarakat.
“Debat kita lelang, ada dua kali debat, dan saat ini sedang dilakukan lelang, satu kali debat itu dianggarkan 1 Miliar dengan waktu 90 menit, tentu nanti kita tunggu hasil lelangnya,” tambah Aksar.
Waktu debat, lanjut Aksar akan dilakukan sekitar bulan Mei dan Juni yang bisa diakses oleh semua media baik lokal maupun nasional. (f3)