HarianNusa.com – Video tersangka korupsi dana rehabilitasi sekolah pasca gempa Lombok, Muhir, beredar di media sosial. Muhir dalam video tersebut mengklarifikasi tidak pernah melakukan korupsi dana rehabilitasi gempa.
“Mengenai menggelapkan dana rekonstruksi untuk sekolah-sekolah itu tidak benar. Sampai sekarang boleh ditanya pada Pemerintah Kota Mataram, Bapak Walikota Mataram, Pak Sekda, anggaran itu sampai saat ini belum ada, dan belum dirapatkan, dan belum diketuk,” ujar Muhir dalam video tersebut.
Pasca beredar video tersebut menjadi pertanyaan dari mana Muhir mendapat akses handphone, padahal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak boleh anak binaan maupun tahanan titipan mengakses handphone.
Lapas Kelas IIA Mataram maupun Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB, mengaku kecolongan atas beredarnya video tersebut.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, H. Faisol Ali, mengatakan menjadi beban moral bagi mereka atas beredarnya video Muhir dari balik Lapas.
“Ini beban moral bagi kami, tanggung jawab kami. Ketika (video) itu viral maka kami bisa dicopot. Kakanwil, Kadiv Kemasyarakatan, Kalapas pasti dicopot,” ujarnya, Rabu, 26 September 2018.
Dia menjelaskan, perekam video Muhir adalah kerabat perempuannya berinisial TR. Video tersebut direkam di ruang klinik Lapas Mataram pada Minggu, 16 September 2018, pukul 17.23 Wita.
“Bermula saat seorang rekan Muhir bernama Rusman datang bertemu petugas kesehatan Lapas. Kemudian Rusman ditelepon oleh TR yang juga menjadi kerabatnya. TR pun datang ke Lapas dan mereka bertemu tahanan HR di klinik,” ungkapnya.
TR kemudian merekam pernyataan Muhir, kemudian membagikan ke sosial media. Video tersebut kemudian beredar luas. Ini justru bertentangan dengan aturan Lapas yang tidak membolehkan pengunjung membawa handphone.
“Hp, pungutan, obat-obatan terlarang setop. Makanya kami kejar di sini apakah hp itu milik petugas atau bukan. Kita akan mengenakan sanksi kalau memang ada petugas melakukan pelanggaran. Kalau perlu petugasnya kita pindahkan, kita komitmen,” tegasnya.
Diketahui, anggaran dana rehabilitasi sekolah di Kota Mataram pasca gempa Lombok memang Belum diketuk, namun Muhir sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram yang membidangi pendidikan diduga memeras Kadis Pendidikan Kota Mataram dan kontraktor untuk mempermudah proses rehabilitasi sekolah. (sat)