HarianNusa.com, Mataram – Wilayah Bima diguncang gempa bumi berkekuatan 4,5 skala ricter (SR), Senin (07/05) pukul 23.59 Wita.
Namanya Sering Dicatut Penipu, Kasat Narkoba Polres Loteng Marah
HarianNusa.com, Lombok Tengah – Aksi kejahatan tidak mengenal siapa korbannya. Bahkan modusnya selalu beragam, menggunakan nama pejabat kepolisian untuk meraup keuntungan dari para korbannya.
Perempuan Gili Gede: Sudah Waktunya Perempuan Pimpin NTB
HarianNusa.com, Lombok Barat – Selama 3 hari menyapa masyarakat Lombok Barat, Calon Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengakhiri kunjungannya di Gili Gede pada Minggu, (06/05/2018). Ia mengunjungi lebih dari 40 titik di empat kecamatan yakni Narmada, Lingsar, Lembar, dan Sekotong. Cagub nomor urut 3 yang berpasangan dengan Dr. Rohmi ini merasa bahagia atas kunjungannya ke Gumi Patut Patuh Patju. Ia bersyukur, kehadirannya di Lombok Barat disambut antusias masyarakat setempat.
“Masyarakat yang menyambut kami, senyumnya, uluran tangan, jabatan tangan, harapan, dan do’a mereka adalah kekuatan yang bertaut memberi semangat atas perjuangan Zul-Rohmi. Mereka benar-benar tulus menyambut kedatangan kami. Syukur Alhamdulillah, kami diterima sebagai saudara, kami diterima sebagai keluarga,” ungkapnya Doktor lulusan Strathclyde University, Glasgow United Kingdom.
Di Gili Gede, Doktor Zul sempat terkagum-kagum menyaksikan keindahan alam dan kesederhanaan masyarakat yang tinggal di pulau mungil tersebut. “Keindahan alam Gili Gede berpadu dengan nuansa kehidupan sederhana yang begitu menentramkan. Benar-benar perjalanan membahagiakan hari ini. Banyak hikmah dan pelajaran yang dipetik selama beberapa hari di Lombok Barat,” ungkapnya.
Menurutnya, Lombok Barat merupakan salah satu kawasan wisata potensial di NTB. Dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur penunjang harus diprioritaskan. Ia melihat banyak sekali pulau di Lombok Barat yang indah jika dikembangkan akan menjadi destinasi wisata yang menggiurkan. “Pulau-pulau ini sudah banyak yang incar, yang ingin bangun hotel di sini banyak. Zul-Rohmi hadir agar masyarakat kita tidak menjadi penonton di tempatnya sendiri. Jangan sampai di sini, pulau-pulau kita bagus, kita hanya jadi penonton. Insya Allah, silaturahmi ini akan berbuah manis,” bebernya.
Mendengar penjelasan Doktor Zul yang dinilai begitu menarik, Nurhasana salah satu perempuan Gili Gede membalasnya dengan sebuah pantun, “Beli punti ara telu, Buktinya yang perlu.” Tak mau kalah, Doktor Zul kemudian membalasnya dengan sebuah pantun, “Selebung batu beleq, Sik bekerudung ye te pilih.” Sontak masyarakat bertepuk tangan dan meneriakkan hidup nomor 3, Zul-Rohmi.
Selanjutnya, Nurhasana menyampaikan kepada masyarakat yang hadir di hadapan Doktor Zul agar memilih pasangan Zul-Rohmi karena ada perwakilan perempuannya. “Yang kita inginkan sekarang, yang turun ke bawah, yang mengerti apa keinginan masyarakat. Apalagi yang naik sekarang wanita, bisa meningkatkan derajat kaum perempuan. Maka kita harus pilih wanita yang akan membela kita,” ungkapnya. (sat)
Panitia KUI NTB Akan Somasi Pemda Loteng
HarianNusa.com, Mataram – Kongres Umat Islam (KUI) NTB yang sedianya berlangsung pada hari Sabtu, 5 Mei 2018 di Lapangan Muhajirin – Tastura, Praya – Lombok Tengah dengan mengusung thema SATUKAN UMAT, SELAMATKAN NKRI mendadak secara sepihak dipaksa batal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan mencabut izin Nomor 14/006/DPU-PR/2018 yang diterbitkannya sendiri.
Pencabutan/pembatalan izin dilakukan pada hari Jum’at siang, 4 Mei 2018 dengan Surat bernomor 16/066/DPU-PR/2018 sesaat sebelum ibadah Jum’at dimulai. Itu pun diketahui melalui oknum anggota kepolisian lewat WhatsApp.
“Ini pelecehan,” ujar Sekretaris Panitia Kongres Umat Islam NTB, Aldo di Mataram, Minggu (6/5).
Selepas Ibadah Jum’at pihak Panita KUI NTB melakukan konfirmasi dan konsultasi kepada Dinas terkait kemudian langsung ke Plt. Bupati Lombok Tengah namun hingga masuk waktu Isya Plt. Bupati tidak bersedia menemui, lantas selepas berjamaah Isya dilanjutkan menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah.
“Namun Sekda tidak mau berdialog dan menyatakan alibi perpegang pada PP Nomor 60 Tahun 2017. Sekda tidak mau tahu dan tidak peduli dengan akibat pembatalan sepihak yang terjadi di last minute tersebut,” ujarnya kecewa.
Sebagai antisipasi atas hal negatif dan bentuk penghormatan kepada narasumber yang telah hadir, Panitia mengubah dan mengalihkan acarannya. Acara diubah menjadi “Silaturrahim dan Dialog Keumatan” dan dialihkan ke Pondok Modern Putra Nurul Haramain, Narmada- Lombok Barat.
“Panitia mohon maaf kepada para pihak yang tidak sempat diberitahu atas perubahan dan kepindahan tersebut,” jelasnya.
Sebagai reaksi awal terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan pemda Lombok Tengah untuk itu Panitai Kongres Umat Islam meyatakan sikap :
1. Menyayangkan.
Sangat disayangkan acara bagus dan strategis bagi kerukunan, kesepahaman, dan perkokoh persatuan umat ini harus dibatalkan dengan cara dan alasan yang tidak kredibel dan tidak substantif.
“Kami menyayangkan kenapa hal seperti ini mesti terjadi di daerah berjuluk “Negeri Seribu Masjid” dan wilayah dengan pemerintahannya memenangkan 2 kali Juara Dunia Halal Tourism Destinasi,” ujarnya.
2. Menyesalkan.
Panitia Kongres Umat Islam NTB sangat menyesalkan cara pemerintah Lombok Tengah membatalkan acara yang semestinya justru didukung dan diapresiasi setinggi-tingginya.
“Sangat disesalkan sikap pemerintah yang terwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) tidak membuka ruang dialog (musyawarah) kepada Panitia Kongres. Dan menyesalkan gaya Sekda yang monolog dan tanpa empati,” katanya.
3.Mengingatkan.
Dalam Konstitusi negara kita dinyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintah adalah pelaksana amanah, pekerja untuk melayani keperluan dan kebutuhan rakyat. Dalam Konstitusi pula dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul menyatakan pendapat baik lisan maupun tertulis. Dan seluruh warga bangsa di negeri ini haruslah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif iman, semua dan segala hal perbuatan diminta pertanggungjawabannya.
“Sudahi pembatalan semacam ini cukuplah sampai di kajadian ini. Jangan lagi ada dan dilakukan ketidaktepatan seperti ini. Berhentilah menggunakan amanah kekuasaan dengan tidak tepat. Mari bersatu kembali dalam VISI keumatan dan bangsa menuju _baldatun thayyibatun warobbun ghafurun._ Negeri nan indah berseri yang baik dan berkemakmuran dalam naungan ridho dan ampunan Allah SWT,” lanjutnya.
4. Somasi.
Untuk memberi kesempatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperbaiki kinerja dan adab pengelolaan amanah kuasa, Panitia akan melayangkan Somasi sehingga pemerintah Lombok Tengah memberi substitusi secara material dan terutama immaterial sebagai kompensasi dan bentuk pengakuan atas ketidaktepatan sikap atas tindakan pembatalan ini.
“Lebih rinci dan jelas mengenai Somasi ini Panitia akan segera melakukan syuro khusus, tersendiri,” tegasnya.
5.Supremasi Hukum
Jika Somasi diabaikan dan itu berarti pemerintah bisu dan tuli, maka ketidaktepatan pengelolaan kuasa dalam melayani kebebasan rakyat sebagai tuan bagi pemerintah ini harus dipastikan berhenti untuk tidak terjadi lagi dan lagi di kemudian hari. Hakimlah yang akan memutuskan hukuman yang tepat bagi pemerintah Lombok Tengah ini.
“Ini juga sekaligus peringatan bagi seluruh pemerintah daerah di Republik Indonesia untuk sekali-kali tidak menghalangi aktifitas kegiatan umat Islam di negeri merdeka dan berdaulat penuh dengan populasi Muslim,” pungkas Aldo. (f3)
Indeks Kemerdekaan Pers di NTB Masih Mengkhawatirkan
HarianNusa.com, Mataram – Catatan kurang menyenangkan dari hasil riset Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di NTB selama 2016 – 2017.
Mantap, Kini NTB Miliki Monumen Bahari
HarianNusa.com, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memiliki Monumen Bahari dan Dodokan yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Minggu (06/05/2018).
Peresmian monumen yang berlokasi di depan Stadion Malomba, Kota Mataram itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018.
Peresmian Monumen juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D.
Monumen itu dibangun TNI sebagai ikon event berskala Internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 sekaligus menunjukkan sebuah memorial upaya TNI Angkatan Laut bersama pemerintah daerah NTB dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia serta aktualisasi kemitraan maritim dengan berbagai negara di belahan dunia.
Peresmian Monumen Bahari yang terdiri dari bangunan tugu mercusuar setinggi 11,28 berbentuk segi lima bermahkota lumbung, rumah adat suku Sasak mercusuar. Disebelah barat monumen Bahari berdiri tank Amfibi PT-76 milik Marinir TNI AL yang merupakan produksi Uni Soviet Tahun 1954.
Kendaraan tempur milik TNI AL itu adalah bukti sejarahnya TNI dalam pelaksanaan operasi kampanye militer terbesar, yaitu Operasi Jayawijaya, yang digelar dalam rangka pembebasan Irian Barat.
Selain di Taman Malomba, di wilayah Lembar, Kabupaten Lombok Barat juga dibangun Monumen Dodokan 2018.
Monumen Bahari Mataram dan Monumen Dodokan, diresmikan dengan penandatangan di atas batu plakat oleh KASAL, disaksikan oleh Sekda NTB dan Plt. Walikota Mataram, Mohan Roliskana, S.Sos., MH. (f3)
Sejumlah Warga Loteng Minta Perhatian Presiden
HarianNusa.com, Mataram – Kedatangan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan akan hadir dalam puncak peribgatan Hari Pendidikan Nasional di Lombok-Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 Mei 2018 itu menimbulkan secerca harapan bagi sejumlah warga Lombok Tengah yang sedang menanti penyelesaian polemik lahan Bandara Internasional Lombok.
Polemik antara warga Lombom Tengah dengan PT Angkasa Pura I yang telah berlangsung selama 23 tahun itu belum juga menemukan penyelesaian.
Puluhaan warga yang terdiri dari desa Penujak kecamatan Praya Barat dan desa Tanak Awu kecamatan Pujut mengakui bahwa sejumlah lahan mereka yang saat ini dibagun sebagai bandara (BIL, red) belum dibayar oleh pihak Angkasa Pura I.
Salah seorang warga yang mengklaim sebagai pemilk tanah, Lalu Ramli menyatakan bahwa ada lebih dari 7 (tujuh) hektar lahan milik mereka yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok/LIA, desa Penujak kecamatan Praya Barat dan desa Tanak Awu kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah belum dibayar oleh pihak Angkasa Pura I sejak tahun 1995 silam.
“Jumlah lahan kami di kawasan BIL yang belum dibayar oleh Angkasa Pura I itu luasnya 7 hektar 10 are,” ungkapnya kepada wartawan saat mendatangi kantor Hamdan Law Office and Partners di Jalan Kubur Demong dusun Ireng Lauk Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Minggu (6/5).
Polemik lahan Bandara Internasional Lombok itu disinyalir oleh warga ada dugaan korupsi. Mereka mengakui beberapa waktu lalu telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bantuan hukum terkait kejelasan atas permasalahan tersebut.
“Kami mendatangi KPK untuk dijembatani atas 26 titik lahan milik kami di kawasan Bandara yang belum tuntas pembayarannya sampai saat ini,” ujarnya.
Selain itu warga menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widido dengan meminta agar Presiden bersedia turun tangan menuntaskan pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai.
“Kami mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi akan datang menghadiri acara Puncak Hardiknas di Lombok, Kami berharap Beliau bersedia menyempatkan diri bertemu dengan pihak korban sengketa lahan BIL,” harap mereka.
Sementara, Kuasa Hukum Penggugat, Hamdan, SH menyatakan bahwa pada tanggal 11 April lalu pihaknya telah memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Praya.
Dikatakannya dalam materi gugatan di Pengadilan Negeri Praya pihaknya menggugat Angkasa Pura,
Gubernur NTB,Bupati Lombok Tengah,
Presiden, KPK dan BPN Lombok Tengah kemudian yang turut tergugat adalah Ketua DPRD Provinsi NTB,Ketua DPRD Lombok Tengah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Ia menyampaikan harapan warga tersebut sangat sederhana bahkan rela tanah mereka tidak dibayar asalkan BPN mau mengukur ulang tanah bandara yang telah dibebaskan.
“Kalau memang sesuai dengan hasil Tim sembilan yang sudah mereka terima,sinkron saja,buat putusan dan warga tidak akan pernah menuntut lagi. Jadi permintaan mereka sederhana. Tetapi kalau memang merasa masih ada susa tanah warga yang belum dibayar silahkan untuk segera dibayar sesuai hak mereka,” katanya.
Ia berharap semoga Presiden prihatin terhadap sejumlah warga Tanak Awu dan Penujak yang menuntut haknya terhadap sisa tanah tersebut untuk melihat kembali sistem dan proses pembebasan lahan ini sehingga mereka yang belum terbayarkan haknya agar segera dibayar.
“Semoga dengan jalur kekeluargaan warga akan merasa diperhatikan sebagai bagian dari warga negara,” harapnya. (f3)
Demokrasi yang Terkurung
Oleh : Arifudin
Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (UMMat)
Demokrasi yang tak pernah selesai dibincangkan, dari Socrates (335 SM), hingga era pertengahan bahkan memasuki era politik modern, persoalan demokrasi belum menemui kesimpulannya. Terus dibicarakan baik di tingkat grass root maupun ditingkat elit. Yah, benar ungkapan Francis Fukuyama, bahwa demokrasi menjadi perkara ummat sejagat.
Karenanya, demokrasi selalu bersesuaian dengan mandat rakyat sebagaimana makna demos-kratos. oleh sebab itu, demokrasi yang dipahami sebagai proses politik rakyat tentu sedapat mungkin dapat bersinggungan dengan berbagai kepentingan rakyat. Tetapi, soal demokrasi kerapkali bersinggungan dengan local community, seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.
Demokrasi yang dipahamkan sebagai tolok ukur proses berpolitik yang ideal, maka sejatinya demokrasi memberi : (1) ruang ekspresi bagi masyarakatnya terkait dengan mimbar kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. (2) ruang ekspektasi bagi setiap warga negaranya di dalam mewujudkan kapabilitasnya demi mewujudkan pemimpjn yang baik bagi masyarakatnya. (3) Paling tidak demokrasi tetaplah harus disimbolkan sebagai makna kebebasan. Dengan demikian maka masyarakat tak lagi merasa terkurung (imanensi) dalam berbagai lingkungannya.
Di banyak fenomena, politik yang selama kurang lebih 32 tahun lamanya terkurung (sentralistik), problem demokratik demikian besar tantangannya. Sebab masa itu, begitu terasa despotisme politik dan gaya kepemimpinan yang otoriterianisme, sangat menghambat demokrasi. Kebebasan terpasung.
Namun reformasi 98 telah menggulung otoriterianisme menjadi politik yang serba terbuka, transparansi dan accountabilitas digelorakan sebagai bagian dari agenda perubahan. Tetapi, fase berlanjut tanpa sadar, reformasi gagal, sebab prilaku korupsi terjadi di hampir elemen pemerintahan baik itu kepala daerah (eksekutif) maupun anggota DPR (legislatif), bahkan termasuk di jajaran penegak hukum. Inikah yang disebut paradoks?
Dari sini-lah kemudian demokrasi di-bully, disandera bahkan dikurung oleh kepentingan politik yang lebih besar. Realitas ini kemudian turun sampai ke level pilkada gubernur, walikota maupun kabupaten. Parpol pun mengalami “kecemasan” antara memilih kadernya atau terpaksa membeli “tokoh” dari luar partai. Terus, kalau demikian praktiknya, maka di mana sesungguhnya eksistensi dan proses kaderisasi di dalam partai, ataukah parpol tidak percaya diri? Semua itu kembali menjadi tantangan bagi parpol untuk menjelaskan ke publik.
Dan sangat ironis, pada proses transaksional politik antar partai, maka berkecendrungan mengurung demokrasi. Ketokohan tersandera karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kendaraan (parpol). Lalu, kemana demokrasi itu dikurung? sangat mungkin demokrasi itu dikurung oleh para bandar, bandit, dan mafia politik, dan kalau ini terjadi, maka akan melahirkan pemimpin seperti badut, bahkan seperti wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Semoga tidak terjadi.
MNEK 2018 di Lombok Resmi Dibuka
HarianNusa.com, Lombok Barat – Kegiatan internasional 3rd Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 yang berlangsung di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai tanggal 4 – 9 Mei resmi dibuka Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., di Pelabuhan Lembar, Lombok Nusa Tenggara Barat, Sabtu (05/05).
Pembukaan MNEK 2018 ditandai dengan pemukulanalat musik tradisional khas suku Sasak “Gendang Beleq” oleh Kasal dan Gubernur NTB, DR.TGH. M.Zainul Majdi serta seluruh pimpinan delegasi yang hadir. Dan dilanjutkan d3ngan penandatanganan Prasasti MNEK dan Prasasti Terumbu Karang oleh 36 delegasi angkatan laut perwakilan negara-negara peserta.
MNEK 2018 ini merupakan event dua tahunan ke-3 yang digelar TNI AL. Sebelummya MNEK pertama diselenggarakan tahun 2014 di Batam Kepulauan Anambas-Natuna dan yang kedua pada tahun 2016 diselenggarakan di Padang dan Kepulauan Mentawai.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Sypandi,SE., M.A.P mengatakan MNEK 2018 ini mengambil tema “Cooperation to Respons Disasters and Humanitarian Issue” yakni kerjasama dalam menanggulangi bencana alam dan masalah kemanusiaan.
“Kegiatan ini khususnya bagi TNI AL merupakan kegiatan penting dalam bentuk latihan non perang dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional sehingga terjalin kesepahaman dan koordinasi yang baik diantara negara-negara peserta dalam kerjasama melaksanakan bantuan kemanusiaan dan menanggulangi bencana,” ungkap Kasal.
MNEK 2018 tidak hanya fokuf pada latihan bersama, akan tetapi juga diselenggarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan lainnya seperti Medical Civic Action Project j(MEDCAP) dan Engineering Civic Action Project (ENCAP) yang dilaksanakan di dua sektor pelaksanaan yaitu di Lombok – Nusa Tenggara Barat dan Nusa Penida – Denpasar, Harbour dan Sea phase, City Parade, Maritime Exhibition, Culinary, Mataram Fun Run, City Tour, dan Olahraga bersama dengan seluruh angkatan laut negara peserta yang hadir.
Pembukaan MNEK 2018 dimeriahkan berbagai antraksi memukau seperti demonstrasi terjun payung dari pasukan elit TNI AL, demo pesawat udara Bonanza (Neptune Flight) oleh para penerbang TNI Angkatan Laut, serta pelaksanaan Fleet Inspection oleh para Kepala Staf Angkatan Laut dan pimpinan delegasi yang hadir untuk meninjau langsung kapal perang dari negara-negara yang ikut serta dalam kegiatan MNEK 2018.
Pembukaan MNEK 2018 turut dihadiri Menkominfo RI – Rudiantara, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A, para pejabat tinggi di lingkungan TNI dan TNI AL, serta tamu undangan lainnya. (f3)
Masyarakat Sumbawa Selatan Pastikan Zul-Rohmi Menang Mutlak
HarianNusa.com, Sumbawa Selatan – Masyarakat Sumbawa Selatan di tiga kecamatan yakni Lantung, Ropang, dan Unter Iwes memastikan pasangan Zul-Rohmi menang mutlak pada pemilihan gubernur NTB 2018-2023.