More
    Beranda blog Halaman 401

    RSUP NTB Komit Terus Tingkatkan Mutu Pelayanan

    HarianNusa.com, Mataram – Survei Verifikasi Akreditasi ke-1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berlangsung di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB,Rabu (21/3/2018).

    Direktur Utama (Dirut) RSUD Provinsi NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri,MM dalam sambutan pembukaannya menyampaikan Perencanaan Program Strategis (PPS) yang telah dilaksanakan oleh RSUD Provinsi NTB sejak penilaian Akreditasi Tahun 2017 lalu.

    “Pada tanggal 9 Maret 2017 lalu RSUD Provinsi NTB telah disurvei akreditasi dengan hasil yang baik-baik semua. InshaAlloh survei Verifikasi Akreditasi kali ini hasilnya juga baik,”

    Ia mengajak jajaran RSUD Provinsi NTB memanfaatkan momen ini selain untuk disurvei verifikasi juga untuk menerima bimbingan surveior.

    ” InshaAllah step by step kita jadikan ini untuk terus meningkatkan layanan di Rumah Sakit ini,” ujarnya.

    Dihadapan jajarannya,Lalu Hamzi Fikri menyampaikan harapan komitmen bersama untuk mempertahankan ikhtiar dalam memberikan pelayanan terbaik dan kesinambungan inovasi dalam pelayanan.

    Sementara Surveior KARS yang juga bertugas di salah satu RSUD di provinsi Bali, dr.Liliek Sulistyaningsih,M.Kes mengungkapkan survei kali ini lebih kepada memberikan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang di ikhtiarkan oleh RSUD Provinsi NTB.

    Ia menyampaikan rasa kagumnya terhadap kemegahan bangunan RSUD Provinsi NTB.

    ” Semoga RSUD Provinsi NTB ini menjadi dambaan dan kebanggaan masyarakat NTB,” ungkapnya.

    Predikat PARIPURNA Bintang 5 telah disematkan kepada RSUD Provinsi NTB.

    Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Dewan Pengawas RSUD Provinsi NTB Drs Tri Budiprayitno,M.Si , dr.Hj.Nurhandini Ekadewi,SpA , dr.Sda Soesbandoro,Spesifikasi OG (K),Tokoh masyarakat TGH Hasanain Juaini,Lc.M.Hum, Drs Azhari,MM dan lainnya.

    Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit dalam pasal 1 diantaranya menyebutkan Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. (f3)

    TGB Berbagi Pengalaman Membangun NTB

    0

    HarianNusa.com, Jakarta – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi diundang media Detik. com, Trans Media untuk berbagi pengalaman selama memimpin NTB. Wawancara tersebut berlangsung di Studio Detik .com, Transmedia, Jakarta, dipandu wartawan senior Detik .com, Sudrajat, Rabu (21/3/2018).

    Sebagai Gubernur yang berhasil membangun daerah, hingga menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia, TGB menyampaikan sejumlah progres pembangunan selama memimpin NTB.
    Seperti pembangunan infrastruktur yang saat ini lebih mantap dan maju dibanding sepuluh tahun lalu.

    Salah satu kebijakan yang diambil Gubernur TGB untuk mendukung pembangunan infrastruktur itu adalah menerapkan pendanaan multi years. Sehingga, infrastruktur jalan, mulai dari ujung Sape Kabupaten Bima hingga Ampenan Kota Mataram, memiliki kemantapan di atas 85 persen.

    Selain kemantapan jalan, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Yaitu 7,10 persen di atas rata-rata nasional yang berkisar 5 persen.

    Selain itu sharing pengalaman membangun NTB, juga diselingi TGB dengan bercerita tentang kehidupannya selama menempuh pendidikan di Kairo, Mesir.

    Gubernur yang juga ketua Alumni Organisasi Internasional Alumni AL-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu menjelaskan Kairo tidak hanya mengajarkan ilmu. Namun pola interaksi dengan mahasiswa dari berbagai negara mengajarkan banyak hal, Salah satunya adalah pola interaksi di tengah keberagaman pemikiran dan latar belakang.

    “Hal itu yang mengajarkan saya memaknai perbedaan. Sehingga, ketika saya pulang ke Indonesia, saya tidak kaget,” ungkap TGB. (f3)

    Gelar Job Fair, Pemkab Lobar Targetkan Tekan TPT

    0

    HarianNusa,com Lombok Barat – Dalam rangka memenuhi kesempatan dan kebutuhan lowongan kerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bekerja sama dengan Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja RI menggelar kegiatan pameran Kesempatan Kerja Job Fair bertempat di Bencingah Agung kantor Bupati Lobar Giri Menang-Gerung, Rabu (21/3/2018).

    Pameran Job Fair, dihajatkan selain untuk memenuhi kesempatan kerja, tapi juga dalam rangka mengurangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah Patut Patuh Patju yang berkisar pada angka 3,20 persen.

    Pjs. Bupati Lobar melalui Staf Ahli Bidang Perekonomian dan SDM, H. Mahyudin menyatakan, pelaksanaan Job Fair ini menjadi sangat strategis dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 bahwa tiap-tiap WNI berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

    Terlepas dari itu, Mahyudin berharap kegiatan Job Fair ini agar digaungkan hingga ke pelosok desa.

    “Maksudnya agar semua pencari kerja itu tahu hari ini dan besok ada semacam forum untuk mencari lowongan kerja,” harap mantan Kepala Dispenda Lobar ini.

    Ditekankan Mahyudin, jika pihak Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI berkenan membuat schedule Job fair, maka pihak pemkab Lobar telah siap untuk mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan penampung tenaga kerja.

    Maksudnya, tegas Mahyudin, supaya tingkat kesejahteraan masyarakat Lobar terus meningkat.

    “Intinya, pihak Pemkab Lobar akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi dalam membuka lapangan pekerjaan,” tambah Mahyudin.

    Menjawab pernyataan Mahyudin, Perwakilan Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker RI, Selviana mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap kegiatan Job Fair ini. Tujuannya cukup trategis dalam rangka mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja.

    Harapannya, para pencari kerja dapat meraih pekerjaan sesuai bakat, minat dan kompetensi yang dimiliki. Demikian pula dengan pihak perusahaan, dapat memperoleh tanaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.

    Di tempat yang sama, Kepala Disnaker Lobar melalui Kasi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, Junihardy menyatakan, TPT Lobar masih berada di atas Provinsi NTB.

    Dalam kegiatan Job Fair ini, perusahaan yang hadir siap menampung pencari kerja sebanyak 15 perusahaan ditambah dari pihak Kemenaker terkait dengan Informasi Data Ketenagakerjaan.

    “Dari 15 perusahaan ini, memiliki lowongan pekerjaan 4-8 posisi dengan tenaga kerja yang dibutuhkan berpariatif. Minimal per satu lowongan itu mencapai 11-20 orang,” jelasnya.

    Dijelaskan Junihardy, pihaknya sudah menerima pendaftaran pencari kerja (pencaker) melalui online sebanyak 870 orang. Diharapkan, melalui Job Fair ini bisa menutup angka TPT di Lobar. Terkait dengan harapan itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi, sehingga angka TPT Lobar yang berkisar pada 3,20 persen.

    “Dalam Job Fair ini, kita targetkan 500 orang di semua perusahaan,” pungkas Junihardy. (f3)

    BKKBN NTB Gelar Pra Rakorda

    0

    HarianNusa.com, Mataram – BKKBN Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi NTB Tahun 2018.

    Rakorda mengambil tema ” Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor Di Kampung Keluarga Berencana Untuk Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju NTB Yang Beriman, Berdayasaing dan Sejahtera” diawali dengan Pra Rakorda yang digelar di salah satu hotel di Mataram,Rabu (21/3/2018).

    Kepala BKKBN Provinsi NTB,H.Lalu Makrifuddin menyatakan Pra Rakorda ini bertujuan untuk mengumpulkan sebagian peserta yang akan menentukan keputusan dari Rakorda.

    ” Jadi pada pra Rakorda ini kita sepakati beberapa hal yang ada kemungkinan ke kursor atau untuk memutuskan nya ada alat.misalnya kita memutuskan dalam pra Rakorda ini tentang PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) untuk menjadi peserta KB baru .itu kita putuskan dulu di sini secara bersama di UPTKB sekabupaten/kota dan dinas terkait.
    Karena itu ada PPM untuk masing kab/kota,” jelasnya.

    Dilanjutkannya,Pra Rakorda ini merupakan pemanasan dari Rakorda.Dimana jika dalam Pra Rakorda tercapai kesepakatan tentang apa yang dibahas maka Rakorda akan berjalan lancar.

    “Kalau disepakati dan diputuskan pada pra Rakorda ini maka Rakorda menjadi mulus,” ujarnya.

    Selain itu, lanjutnya tujuan lainnya adalah memanfaatkan pra Rakorda ini untuk berdiskusi secara tehnis.
    Mengingat BKKBN memiliki mitra yang cukup banyak untuk mendukung program ini.

    “Pada pra Rakorda ini akan dicoba sepakati dengan mitra- mitra BKKBN tentang apa yang akan dilakukan untuk mendukung suksesnya program PKKBPK tahun 2018,” ungkapnya.

    Dalam pra Rakorda ini akan lebih fokus pada kegiatan diskusi.Mitra-mitra BKKBN secara berkelompok membahas berbagai program kedepannya.

    “Jadi makanya kita rancang pra Rakorda ini dengan lebih banyak diskusi. Dimana nanti mitra -mitra akan berkelompok mendiskusikan apa yang akan dilakukan,apa kegiatannya, apakah itu pelayanan KB, apakah pembinaan pembangunan keluarga, apakah itu pembinaan kependudukan dalam bentuk pembinaan sekolah siaga kependudukan dan sebagainya,” terangnya.

    Jika dalam pra Rakorda tercapai kesepakatan maka BKKBN bersama mitra-mitranya akan langsung bergerak.

    “Jika hari ini disepakati,begitu selesai Rakorda kita langsung eksen. Mitra melakukan apa, dimana,kapan diharapkqn sudah kita hasilkan hari ini dalam pra Rakorda ini,” pungkasnya. (f3)

    Tahun 2018, NTB Targetkan Ekspor 30 Ribu Ton Jagung ke Filipina

    0

    HarianNusa.com, Sumbawa – Pemerintah Provinsi NTB menargetkan ekspor sebanyak 30 ribu ton jagung hasil produksi tahun 2018 ke Filipina.
    Saat ini untuk tahap pertama akan diekspor sebanyak 11.500 ton jagung.

    Pelepasan ekspor jagung tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, Pangdam IX Udayana, Beny Susianto, Wakapolda NTB dan Bupati Sumbawa, Husni Djibril, di Pelabuhan Badas Sumbawa, Selasa (20/3/2018).

    Ekspor jagung gelombang pertama ini merupakan tahap awal dari yang ditargetkan 30 ribu ton pada tahun 2018. Ekspor jagung tersebut merupakan wujud konsistensi Pemerintah NTB untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, tahun lalu NTB juga telah melakukan ekspor jagung ke luar negeri dan luar daerah. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

    “Kegiatan ini dapat membesarkan hati kita dengan menunjukan bahwa NTB akan selalu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional,” ungkap Guburnur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

    Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah menyukseskan ikhtiar swasembada pangan di NTB.

    Khusus kepada petani jagung NTB, Gubernur TGB menyampaikan salam hormat dan apresiasi pemerintah atas ikhtiar dan kesungguhan para petani meningkatkan produksi jagung secara terus-menerus.

    “Berkat kerja keras petani kita, produksi tahun 2017 meningkat 1 juta ton lebih dari tahun sebelumnya, sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2016 sehingga menjadi 2,127 juta ton di tahun 2017,” jelasnya.

    Dihadapan seluruh stakeholders, Pangdam IX Udayana, dan Wakapolda NTB, Gubernur TGB menegaskan, setelah menugaskan petani menanam, tugas pemerintah adalah memastikan kemanfaatan ekonomi semakin besar untuk petani

    “Caranya dengan memangkas biaya produksi. Saya berharap agar distribusi pupuk harus benar-benar lancar pada waktunya. Pembelian hasil petani harus di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) karena HPP itu harga darurat, Insya Allah pembeli mendapatkan berkah dengan kompensasi doa dari jutaan petani kita,” imbuhnya.

    Karena itu, TGB berharap keuntungan dari budidaya jagung dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Namun juga dimanfaatkan untuk menabung, investasi dan produksi. Sebab menurut TGB ketiga hal tersebut masih kurang dimiliki oleh masyarakat NTB. Terkait itu, Gubernur menginstruksikan agar dana dari hasil jagung ini dijadikan modal untuk desa membuat BUMDES.

    “Kalau diuangkan, ada 6,5 triliun dari jagung setahun di NTB saya minta dijadikan modal untuk usaha desa karena dengan memperkuat BUMDES akan menguatkan struktur berekonomi baik jangka pendek maupun panjang,” pungkasnya.

    Pada kegiatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, menyampaikan NTB telah berkontribusi besar dalam membebaskan Indonesia dari Impor jagung. Pada tahun 2015 Indonesai masih impor 3,2 juta ton namun angka ini terus turun hingga menjadi nol pada tahun 2017 lalu.

    “Saat ini NTB menempati urutan ke 5 provinsi dengan produksi jagung terbesar. Capain ini sudah luar biasa megingat luasan lahannya jauh dibandingkan provinsi besar lainnya dengan penigkatan 18,5 % pertahun,” papar Agung di hadapan Gubernur TGB.

    Pelepasan ekspor jagung tersebut juga Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mencanangkan Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (GAMAJIPI). Gerakan ini diinisiasi Pemda Sumbawa mengingat terus meningkatnya jumlah limbah jagung siring dengan meningkatnya jumlah produksi.

    “Limbah jagung akan kita olah menjadi bahan pakan ternak dan biomasa. Maka 1 juta ton jagung yang ditargetkan Kabupten Sumbawa tahun ini akan menghasilkan pangan olahan yang mampu menghidupi 133.333 ekor sapi selama 75 hari,” Jelas Bupati Sumbawa Husni Djibril. (f3)

    Tak Ada Matahari Tunggal di Pilkada Kota Bima

    HarianNusa.com, Mataram – Kampanye pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2018, sudah memasuki bulan ke dua, sejak 15 Februari 2018 lalu. Dari tiga Paslon yang bertarung, dua pasangan yang terlihat terus bergerak tanpa henti menemui basis konstituensi secara masif tiada jeda.

    Pasangan Nomor Urut 1, H A Rahman H Abidin – Hj Fera Amelia atau yang dikenal dengan pasangan MANuFER dan Paslon Nomor Urut 2 H Muhammad Lutfi- Feri Sofiyan, SH (Lutfer). Kedua pasangan ini, relatif saling unjuk kekuatan dengan roadshow ke kelurahan-kelurahan untuk mengukuhkan tim sukses. Seolah saling menunjukkan dominasi dukungan, antara petahana dan penantang baru.

    Paslon Lutfi-Feri sendiri diusung sembilan Partai Politik, termasuk PAN yang menjadi pememang dalam Pemilu Legislatif sebelumnya. Termasuk Golkar dan Gerindra yang menjadi pemenang kedua dan ketiga. Ketiga Parpol ini bahkan menduduki kursi pimpinan dewan.
    Melihat tingginya dukungan terhadap pasangan ini, menunjukkan jika mesin partai cukup memengaruhi, demikian juga dengan ketokohan pengurus parpol yang duduk dikursi dewan.

    Dengan konfigurasi bloking politik seperti itu, Mi6 memandang bahwa dalam Pilkada Kota Bima “Tidak ada Matahari Tunggal” karena peta dukungan politik (baca: back up) para Paslon yang bertarung relatif imbang dan memiliki karakteristik yang impresif di mata publik Bima.

    Hal tersebut diungkapkan  Direktur Mi6, Bambang Mei Fimarwanto, SH melalui siaran pers yang didamping Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadullah disampaikan kepada Media, Rabu, (21/3).

    Selanjutnya Didu, panggilan akrab Direktur Mi6 mengatakan Paslon Lutfi- Ferry dengan back up sembilan mesin partai, maka wajar jika pasangan dengan tagline perubahan ini optimis bisa memenangkan pertarungan 27 Juni 2018 mendatang.

    Kata Didu pasangan ini tidak hanya mengandalkan besarnya dukungan partai politik, namun juga mencoba merasionalkan gagasannya untuk mengubah Kota Bima lebih baik.”Di setiap kegiatan kampanye dan pengukuhan tim di kelurahan, diselipkan bedah visi-misi dan program sebagai jawaban atas berbagai problem daerah selama ini,” ujar Didu yang juga mantan ED Walihi NTB dua periode ini.

    Dia mengatakan mengapresiasi daya jelajah politik Lutfi Ferri secara “day by day” menemui konstituen dengan efektif dan taktis terkesan merakyat dan tanpa protokoler yang ketat.

    Didu mengulas, namun bukan berarti pasangan ini mudah “menjinakkan” kekuatan petahana, H A Rahman H Abidin- HJ Fera Amelia. Meskipun hanya diusung tiga partai politik, yakni Demokrat, PKS dan PDIP.

    Didu menambahkan keduanya pada Pilkada 2013 adalah rival politik dengan perolehan suara signifikan. Rahman yang berpasangan dengan Qurais saat Pilkada 2013 merauf suara 27 ribu lebih dan Fera saat itu mendapat 22 ribu dukungan. Jika dihitung secara matematis, maka dukungan cukup signifikan. “Dibandingkan dengan Feri Sofiyan yang saat itu juga mencalonkan diri memeroleh lebih 6.000 suara,” lanjutnya.

    Sebagai petahana, Rahman tentu diuntungkan pada tingkat popularitas dan elektabilitas. “Ditambah lagi bergabungnya dua kekuatan,” sambungnya lagi .

    Sementara Sekretaris Mi6, Laku Athari meskipun Fera tidak lagi menjadi ketua Partai Golkar, namun diduga masih memiliki loyalis yang setia dan solid.

    “Setidaknya sebagai trah kerajaan kesultanan Bima, fera masih dipandang pengikut setia yang luas,” tambahnya .

    Bagi Lalu Athari melanjutkan terkait Subhan-Wahyudin (SW) – Mataho, juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun daya gampur melalui kegiatan kampanye tatap muka terbatas dan dialogis, tidak se massif dua pasangan lainnya. Namun, Subhan memiliki pendukung militan.
    “Ini adalah pertarungan ketiga bagi Subhan dalam kancah politik Kota Bima,” ulasnya.

    Sebagaimana diketahui perolehan suaranya pada Pilkada 2013 lalu terbilang cukup signifikan, yakni 15 ribu lebih suara dengan tujuh pasangan calon saat itu.
    Subhan memiliki kantong basis yang jelas, yakni wilayah Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. “Bukti masih adanya dukungan terhadap Subhan, karena mampu meraih dukungan 14 ribu lebih untuk maju melalui jalur perseorangan,” imbuh Athar yang juga Sekretaris DPD KNPI NTB ini.

    Lebih jauh Didu menambahkan, S-W Mataho tinggal merawat dukungan tersebut dan menambah daya gempur melalui soliditas timnya. Pasangan Nomor Urut 3 ini memang memilih cara berbeda “unique” dengan dua calon lainnya.

    “Ketika yang lain memobilisasi pendukung disetiap kegiatan kampanye tatap muka dan dialogis, maka Subhan-Wahyudin memilih blusukan. Masuk dari gang dan lorong dan menyapa langsung warga,” jelasnya.

    Bahkan rumor yang beredar, SW Mataho mulai memasang target di Kecamatan Raba dan Rasanae Timur 20 ribu suara. Mengunci basis dan mengeruk suara di tiga kacematan lainnya, yakni Rasanae Barat, Asakota dan Mpunda.

    “Dengan masih panjangnya masa kampanye, memungkinkan semua paslon menset ulang strategi pemenangannya untuk mendulang suara,” pungkas Didu.

    Dia menambahkan dalam Pilwakot Bima diprediksi bakal ada kejutan politik yang tak terduga seiring meningkatnya adu kuat design propaganda politik yang elegan dan penuh kehormatan politik yang satria. (sat) 

    Hendak Keroyok Tentara, Empat Pria di Lombok Timur Diamankan

    HarianNusa.com, Lombok Timur – Empat pria di Desa Toya Kecamatan Aikmel Lombok Timur (Lotim) diamankan polisi. Keempatnya diamankan lantaran diduga hendak melakukan penganiayaan terhadap seorang Babinsa Desa Toya, Selasa (20/03).

    Perkuat Kerjasama dengan Kepolisian, Damkar Serahkan Bantuan APAR

    0

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), terus memperkuat kerjasama dengan berbagai mitra lintas instansi, salah satunya dengan instansi Kepolisian.

    Dalam kerjasama itu, Dinas Damkar menyerahkan bantuan dua unit Alat Pemadam Api Ringan (Apar) kepada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lobar, Selasa (20/3/2018).

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Barat,Fauzan Husniady mengatakan Kepolisian merupakan mitra kerja Dinas Damkar saat bekerja di lapangan.

    “Rekan-rekan dari kepolisian ini adalah mitra dari Damkar, terutama sekali pada saat ada kejadian di lapangan,” tegas Kepala Dinas Damkar Lobar, Fauzan Husniady saat menyerahkan bantuan Apar kepada Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Lalu Panca Warsa di Kantor Dinas Damkar.

    Lebih jauh mantan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah ini mengatakan, pihak kepolisian khususnya Satuan Lalulintas (Satlantas) selama ini sangat membantu kerja Damkar.  Terutama sekali pada saat Damkar melakukan operasi pemadaman kebakaran dilapangan.

    “Dan di satu sisi ini merupakan bentuk kerjasama untuk saling mendukung dan menguatkan antara sesama institusi. Karena kami tidak bisa terlepas dari rekan-rekan kepolisian terutama sekali dengan rekan-rekan yang ada di Satlantas,” ungkapnya.

    Fauzan juga menegaskan ke depannya akan lebih meningkatkan peralatan untuk kebutuhan Satlantas Lobar terkait dengan peralatan pencegahan pemadam kebakaran. (f3)

    Tahun Politik, Satlinmas dan Satpol PP Harus Lebih Siaga

    0

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Satpol PP dan Satlinmas harus lebih siaga di tahun politik ini. Sebagai perangkat daerah, Satpol PP dan Satlinmas akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi, terutama Pilkada.

    Hal itu ditegaskan Pjs Bupati Lombok Barat, H. L. Saswadi saat memimpin peringatan hari jadi Pemadam Kebakaran ke-99, Satpol PP ke-68 dan Satlinmas yang ke-56 di Lapangan Kantor Bupati, Senin (19/3/2018).

    Saswadi mengatakan Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas adalah untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

    “Saya minta Satpol PP dan Satlinmas lebih meningkatkan lagi kesiapsiagaannya,” tegas Saswadi.

    Lebih lanjut Saswadi menjelaskan bahwa Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya harus tetap berpedoman pada aturan yang ada. Pedoman yang dimaksud adalah Peraturan Mendagri No 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

    Sementara bagi Satlinmas, berpedoman pada Permendagri No 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Menangani Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu.

    Dalam upacara peringatan itu, Saswadi juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan jajaran anggota Pemadam Kebakaran Lobar kepada masyarakat selama ini.

    “Pemadam kebakaran sebagai terdepan dalam menangani kebakaran saat ini memiliki tugas lain yaitu menghadirkan perlindungan masyarakat, mewujudkan suasana teduh dalam masyarakat serta tetap siaga melindungi dan mengamankan objek vital pemerintahan dan masyarakat,” ungkapnya.

    Turut hadir dalam upacara tersebut antara lain Kepala SKPD Lobar, anggota Forkopimda Lobar, anggota SapolPP, Pemadam Kebakaran dan pegawai lingkup Pemkab Lobar.

    Sebagai penutup acara, Pjs Bupati didampingi Sekda, anggota Forkopimda dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran serta Kepala Dinas SatpolPp melakukan pemotongan tumpeng. (f3)

    Dari 35 Indikator Kinerja RPJM Lobar, Hanya Satu Tidak Tercapai

    0

    HarianNusa.com, Mataram – Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) sampai tahun 2017 menunjukkan dari 35 indikator kinerja utama, telah tercapai 34 dan 1 belum tercapai.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat H.M. Taufiq di hadapan sidang paripurna DPRD Lobar, Senin (19/3) saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lobar tentang penyelenggaraan pemerintahan Lobar tahun anggaran 2017 menyampaikan Hasil evaluasi capaian 35 indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJM Lombok Barat sampai tahun 2017 menunjukkan 34 tercapai dan 1 belum tercapai

    Lebih lanjut Taufiq menjelaskan Ke 34 indikator yang telah tercapai itu bila diprosentasekan menjadi sebesar 97,14%. Sedangkan 1 indikator yang belum tercapai sebesar 2,86%. Indikator yang belum tercapai tersebut adalah indikator rata-rata lama sekolah.

    “Satu indikator yang belum tercapai ini merupakan tugas cukup berat. Oleh karena itu butuh strategi, sumber daya dan komitmen tinggi agar satu indikator ini dapat dicapai pada akhir RPJMD yaitu 2019,” ujar Sekda HM. Taufiq.

    Lebih lanjut dikatakan, angka rata-rata lama sekolah yang ditargetkan 6,31 tahun, baru terealisasi 5,93 tahun. Ini artinya bisa dikatakan masyarakat Lobar secara rata-rata belum tamat SD. Namun demikian angka rata-rata lama sekolah ini sebenarnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah yaitu 5,63 tahun meningkat 0,36 tahun menjadi 5,93 tahun pada 2017.

    “Namun kita masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 6,31 tahun,” kata Sekda.

    Padahal, lanjutnya lagi, angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penghitungan IPM. Pencapaian IPM Lobar sendiri saat ini tercatat sebesar 65,55. Angka ini menjadikan Lobar menjadi yang terbaik kedua di pulau Lombok setelah Kota Mataram dan di NTB menempati posisi ke 4 di bawah Kota Mataram, Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat.

    “Tentu saja kita semua berambisi untuk terus mengejar prestasi yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya. (f3)

    error: Content is protected !!