Beranda blog Halaman 13

Kapolsek Mataram Cek Kesiapan Pos Pelayanan Pengamanan Lebaran di Epicentrum Mall

HarianNusa, Mataram – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2026, Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, melakukan kontrol dan pemantauan Pos Pelayanan Call Center 110 milik Polresta Mataram.

Kegiatan pengecekan tersebut berlangsung pada Kamis (12/03/2026) sekitar pukul 09.43 WITA di Pos Pantau yang berada di kawasan Epicentrum Mall Mataram, Jalan Sriwijaya, Kota Mataram.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek didampingi oleh Piket Perwira Pengawas (Pawas) serta Unit Patroli Polsek Mataram untuk memastikan kesiapan sarana prasarana pos pelayanan sekaligus kesiapsiagaan personel yang bertugas dalam memberikan layanan cepat kepada masyarakat melalui Call Center 110.

Kapolsek Mataram AKP Mulyadi mengatakan, pengecekan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif kepolisian untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat di pusat-pusat keramaian menjelang Lebaran.

“Kami melakukan kontrol langsung untuk memastikan kesiapan personel maupun fasilitas di Pos Pelayanan 110 agar dapat berfungsi secara optimal. Pos ini menjadi salah satu sarana pelayanan cepat bagi masyarakat apabila membutuhkan bantuan kepolisian,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan pos pelayanan di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan sangat penting sebagai pusat informasi, pengaduan masyarakat, serta respon cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain itu, Polsek Mataram bersama jajaran Polresta Mataram juga akan meningkatkan patroli serta pemantauan di kawasan pusat keramaian guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif menjelang Idul Fitri.

Dengan adanya pengecekan tersebut, diharapkan seluruh personel yang bertugas dapat menjalankan tugas secara maksimal sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2026. (F*)

Ket. Foto: 

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi mengecek kesiapan Pos Pengamanan Mudik lebaran di Kawasan Epicentrum Mall. (Ist)

Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

HarianNusa, ​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta jajaran untuk memerhatikan penyelarasan data antar Direktorat Jenderal (Ditjen) terkait dalam proses penetapan LSD, sebelum nantinya pembahasan ini dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.

“Pada 12 Maret mendatang kita akan melaksanakan Rakortas dengan Kemenko Pangan untuk penetapan 12 provinsi LSD, maka kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang. Saat ini LSD baru ditetapkan di delapan provinsi sehingga perlu perluasan dan penyelarasan data sebelum penetapan berikutnya,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, penetapan LSD di 12 provinsi tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang sudah menetapkan LSD di delapan provinsi. Perluasan ini pemerintah lakukan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah strategis guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Pada Rapim yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal di Kementerian ATR/BPN ini, Menteri Nusron menginstruksikan agar dilakukan pembahasan lintas Ditjen teknis. Keterlibatan Ditjen penting untuk memastikan kesiapan data sekaligus sinkronisasi kebijakan dari berbagai aspek, mulai dari penataan agraria, tata ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

“Dari sisi Ditjen Penataan Agraria, pembahasan difokuskan pada kesiapan data Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi dasar dalam penetapan LSD. Sementara dari aspek spasial, melalui Ditjen Tata Ruang, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian data dan peta agar tidak terjadi perbedaan delineasi antara berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian,” tutur Menteri Nusron.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan, pemerintah juga memastikan keselarasan antara LSD dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam kebijakan tersebut, LSD disepakati selaras dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang mencakup LP2B, infrastruktur pendukung pertanian, serta cadangan lahan pertanian. Sinkronisasi ini dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan batas wilayah atau delineasi antara LSD, LP2B, dan kebijakan tata ruang lainnya.

“Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan pengendalian serta perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Rapim perdana pada bulan Ramadan 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Turut hadir secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. (*)

Ket. Foto : 

Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN dalam rangka mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. (Ist)

Polsek Mataram Kawal Pemakaman dr. Jack

HarianNusa, Mataram – Jajaran Polsek Mataram memberikan pelayanan prima dengan melaksanakan pengamanan dan pengawalan prosesi pemakaman almarhum Lalu Herman Mahaputra, yang dikenal dengan sapaan dr. Jack, pada Rabu sore (11/03/2026).

Pengamanan dimulai sekitar pukul 16.00 WITA dengan mengawal iring-iringan jenazah dari rumah duka di Lingkungan Karang Bedil menuju TPU Karang Medain di Kota Mataram.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., menjelaskan bahwa pihaknya menurunkan sejumlah personel gabungan untuk memastikan seluruh rangkaian prosesi berjalan tertib dan khidmat.

“Kami menerjunkan 10 personel yang terdiri dari Unit Lantas, Unit Patroli, dan Bhabinkamtibmas di bawah kendali Piket Pawas Iptu I Nyoman Suarnawa. Fokus utama kami adalah pengaturan arus lalu lintas di sepanjang rute serta pengamanan di area pemakaman,” ujar AKP Mulyadi.

Menurutnya, pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan seperti prosesi pemakaman tokoh yang dihormati masyarakat.

Kehadiran aparat kepolisian di lapangan juga bertujuan mengantisipasi kepadatan arus kendaraan mengingat banyaknya pelayat yang turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir.

“Kehadiran personel di lapangan adalah wujud empati kami untuk memberikan rasa aman kepada keluarga yang berduka sekaligus menjaga ketertiban umum di jalan raya,” tambah Kapolsek.

Berkat pengaturan yang dilakukan petugas, seluruh rangkaian prosesi mulai dari rumah duka hingga pemakaman berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat.

“Alhamdulillah seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif hingga selesai di TPU Karang Medain,” tutup AKP Mulyadi. (F*)

Ket. Foto: 

Prosesi pemakaman Kepala Bappenda NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mendapat pengawalan Polsek Mataram. (Ist) 

Rakor Kecamatan Narmada Bahas Pengamanan IdulFitri dan Nyepi

HarianNusa, Lombok Barat – Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Narmada, Rabu (11/3/2026) pukul 10.30 Wita, menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Camat Narmada. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, menjelang hari besar keagamaan dan kegiatan daerah.

Hadir dalam rapat tersebut Camat Narmada Anwar Jayadi, Kapolsek Narmada AKP I Kadek Ariawan, S.H., Danramil Narmada Kapten Inf. I Ketut Wiliana, Sekcam Hj. Suri, Kepala Puskesmas, Ketua Forum Kepala Desa H. Ali Syahid bersama para kepala desa se-Kecamatan Narmada.

Camat Narmada Anwar Jayadi membuka rapat dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.

“Kami berharap seluruh kepala desa dapat memberi dukungan, agar seluruh agenda yang akan datang dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Kapolsek Narmada menyampaikan situasi keamanan wilayah selama Ramadhan masih terkendali. Ia juga memaparkan rencana pengamanan menjelang Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

“Situasi kamtibmas wilayah Narmada sampai saat ini tetap kondusif berkat kerja sama semua pihak, termasuk para kepala desa dan linmas,” kata AKP I Kadek Ariawan.

Pembahasan juga menyoroti rencana pawai ogoh-ogoh. Tercatat 18 ogoh-ogoh akan tampil di wilayah Narmada, termasuk empat ogoh-ogoh dari Dusun Kembang Kuning dan Peninjauan, yang dijadwalkan mengikuti pawai di Kota Mataram dengan pengawalan personel Polsek Narmada.

Selain itu, rapat juga membahas rencana takbiran. Kecamatan tidak menggelar pawai terpusat. Kegiatan takbiran dilaksanakan di masing-masing desa dengan koordinasi pengamanan bersama Polsek Narmada.

Isu lain yang muncul terkait rencana pendirian retail modern di Desa Dasan Tereng dan Sembung. Seluruh kepala desa sepakat menolak pemberian rekomendasi izin, dengan pertimbangan keberadaan BUMDes, koperasi merah putih, serta pelaku UMKM lokal.

Rakor juga membahas persiapan HUT Kabupaten Lombok Barat 2026. Bendera Pataka Lobar dijadwalkan tiba di Lapangan Umum Narmada pada 7 April, sebelum diarak keliling desa di wilayah kecamatan. (F*)

Ket. Foto: 

Kegiatan Rakor Forkopimcam Narmada membahas pengamanan IdulFitri dan Nyepi. (Ist)

.

Polsek Mataram Antisipasi Balap Liar dan Kejahatan 3C

HarianNusa, Mataram – Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, jajaran Polsek Mataram melaksanakan patroli rutin yang disertai kegiatan Cooling System melalui Blue Light Patrol pada Rabu dini hari (11/03/2026).

Kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 03.00 WITA tersebut dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) IPTU Romi Ramayadi bersama personel piket fungsi, Unit Patroli, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan Timur dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan.

Patroli difokuskan di kawasan Jalan Bung Karno, tepatnya di depan Mataram Tenda, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus patroli dialogis untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Beberapa aktivitas yang menjadi perhatian antara lain balap liar, perang petasan, serta tindak kriminalitas 3C seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., mengatakan bahwa patroli blue light merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan di waktu dini hari.

“Patroli blue light ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Kehadiran anggota di lapangan diharapkan mampu mencegah aksi balap liar, perang petasan maupun kejahatan 3C,” ujarnya.

Selain melakukan pemantauan, petugas juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari agar tetap menjaga ketertiban lingkungan.

Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” tambahnya.

Hingga patroli selesai dilaksanakan, situasi di kawasan Jalan Bung Karno dan sekitarnya terpantau aman, tertib, serta tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol. (F*)

Ket. Foto: 

Patroli Blue Light Polresta Mataram DLAM rangka mencegah balp liar dn kejahatan 3C. (Ist)

Terduga Penadah Motor dan Paket Milik Kurir Dibekuk Polisi di Lombok Tengah

HarianNusa, Mataram – Pengembangan kasus pencurian sepeda motor milik seorang kurir di Kota Mataram terus berlanjut. Setelah sebelumnya menangkap pelaku utama, Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram kembali mengamankan seorang pria yang diduga sebagai penadah barang hasil kejahatan tersebut.

Terduga penadah berinisial LH (46), warga Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, diamankan pada Rabu dini hari (11/03/2026) sekitar pukul 02.30 Wita di wilayah Praya Timur tanpa perlawanan.

Penangkapan LH merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap pelaku utama pencurian sepeda motor berinisial PH, yang telah lebih dulu diamankan oleh Tim Resmob pada Selasa (10/03/2026).

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma YP., S.T.K., S.I.K., M.Si. membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan ini berawal dari keterangan pelaku utama yang mengaku telah menjual sepeda motor hasil curian kepada LH.

“Penangkapan terduga penadah LH ini merupakan hasil pengembangan dari keterangan pelaku utama PH. Dari situlah Tim Resmob langsung bergerak memburu LH hingga akhirnya berhasil diamankan,” ujar AKP I Made Dharma saat ditemui awak media, Rabu (11/03/2026).

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor milik korban serta 28 paket pesanan konsumen yang sebelumnya ikut dibawa kabur oleh pelaku saat mencuri kendaraan milik kurir tersebut.

Kasus ini sendiri bermula ketika seorang kurir kehilangan sepeda motor beserta sejumlah paket yang dibawanya saat sedang mengantar barang di wilayah Kota Mataram. Kendaraan tersebut kemudian diketahui telah dijual kepada LH di wilayah Lombok Tengah.

Saat ini LH telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut bersama pelaku utama.

“Atas perbuatannya, terduga LH dijerat Pasal 476 dan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” jelasnya.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan penjualan barang hasil tindak pidana tersebut. (F*)

Ket. Foto: 

Barang bukti sepeda motor milik kurir yang diduga dicuri. (Ist)

Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat

HarianNusa, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan _work from anywhere_ (WFA). Dalam arahannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan, Selasa (10/03/2026), ia menegaskan agar penyesuaian pola kerja tidak menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah).

“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rapim, Menteri Nusron menugaskan untuk dilakukan penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Terutama, di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode tersebut WFA jelang libur Idulfitri.

“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Menteri Nusron. 

Dalam Rapim ini, Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan _overview_ capaian target penyelesaian berkas layanan secara nasional. Progres penyelesaian berkas layanan pertanahan ini telah digenjot dari kuartal IV di tahun 2025 dan telah diberi tenggat penyelesaian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang optimal.

“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron. 

Terkait hasil penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan progres sejak akhir 2025. Ia mengatakan, angka berkas yang tertunda prosesnya sudah menurun.

“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, _trendline_-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya. (*)

Ket. Foto:

Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan Kementerian ATR/BPN. (Ist)

Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Data Pertanahan

HarianNusa, Bali – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan sharing session bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali  (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi kinerja jajaran Provinsi Bali, yang dinilai berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan pertanahan. Apresiasi itu ia sampaikan saat sharing session bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali pada Senin (09/03/2026). Meski demikian, Wamen Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek data pertanahan. 

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bali ini sangat kritis dalam pengelolaan data pertanahan sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai menjadi sesuatu yang membanggakan dan perlu terus dilanjutkan. Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” ucap Wamen ATR/Waka BPN, di Aula Kanwil BPN Provinsi Bali. 

Di Provinsi Bali, sudah lebih dari 80% bidang tanah yang bersertipikat. Capaian tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dara pertanahan yang sudah mendekati 100% pada beberapa wilayah di Bali. Kanwil BPN Provinsi Bali juga menjadi salah satu provinsi penerima Predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Predikat yang sama juga diperoleh oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Sementara Kantah Kota Denpasar, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

WBBM sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini menandakan bahwa instansi tersebut telah sukses menerapkan Reformasi Birokrasi, berhasil mencegah korupsi, dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Sementara, WTAB merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penghargaan internal ini menjadi langkah awal untuk mendorong seluruh jaaran untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM.

Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

“Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus cari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegas Wamen Ossy, di hadapan seluruh Kepala Kantah di Provinsi Bali yang mengikuti _sharing session_.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh ini menjadi dorongan agar unit kerja di lingkungan Provinsi Bali terus meningkatkan kinerja dan integritas.

“Kita ini pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkas Eko Priyanggodo.

Setelah _sharing session_, agenda Wamen Ossy dilanjutkan dengan melakukan _room tour_ di lingkungan kantor serta menyapa seluruh pegawai. Ia berinteraksi langsung dengan para pegawai di setiap ruangan, sekaligus meninjau aktivitas kerja dan pelayanan yang sedang berlangsung. (*)

Ket. Foto: Kegiatan sharing session Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali. (Ist)

Wamen Ossy Bicarakan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Universitas Udayana

HarianNusa, Bali – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (09/03/2026). Di hadapan para penerus yang akan berkecimpung di dunia pertanahan, ia menjelaskan soal digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

“Digitalisasi bukan sekadar mengganti dokumen kertas dengan dokumen digital. Transformasi ini juga menyangkut perubahan cara kerja, perubahan proses bisnis, dan perubahan budaya organisasi,” tegas Wamen Ossy di Aula Lecture Building, Universitas Udayana, Bali.

Wamen Ossy mengatakan, transformasi pelayanan pertanahan dilakukan pada berbagai aspek. Mulai dari manajemen perubahan, penataan organisasi, penyempurnaan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pada Seminar Nasional yang dihadiri juga oleh para praktisi profesional, Wamen Ossy mengungkapkan bahwa transformasi layanan pertanahan memerlukan dukungan dari notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurutnya, digitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, namun juga menuntut kesiapan para profesional hukum.

“Dalam proses transformasi ini, profesi PPAT memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, keberhasilan digitalisasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan profesi hukum terutama PPAT untuk beradaptasi dengan sistem baru yang lebih modern,” jelas Wamen Ossy.

Sejalan dengan hal itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan di Udayana dengan perkembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertanahan. Ia menyadari, sebagai institusi pendidikan, penting untuk memastikan materi pembelajaran tetap relevan.

“Kami dari Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan tentu harus menyesuaikan kembali materi pembelajaran, terutama di Program Studi Magister Kenotariatan, agar tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini,” tutur I Ketut Sudarsana.

Seminar Nasional dengan tema “Digitalisasi Layanan Hukum-Pertanahan: Ancaman atau Masa Depan bagi Profesi Notaris/PPAT dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” ini, diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Udayana dan praktisi profesional. Sebagai Ketua IMMK Universitas Udayana, I Putu Bagus Padmanegara mengharapkan, kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan digitalisasi layanan pertanahan.

Pada kesempatan ini, Wamen Ossy, hadir dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bali beserta jajaran. Dalam sesi diskusi, Seminar ini juga menghadirkan narsumber, yaitu Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra; serta Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali, Eem Nurmanah. (*)

Ket. Foto: 

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan. (Ist)

Menteri Nusron Sampaikan Ceramah Agama di Korps Marinir TNI AL Cilandak: Al-Qur’an Jadi Petunjuk bagi Manusia

HarianNusa, ​Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan ceramah agama pada acara Peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama Prajurit Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Tahun 2026, di Gedung Aminullah Ibrahim Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta, Jumat (06/03/2026). 

Dalam momentum peringatan turunnya wahyu pertama berupa Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril di Gua Hiro ini, Menteri Nusron mengingatkan bahwa turunnya Al-Qur’an adalah rahmat dan nikmat yang paling agung bagi umat muslim.

“Di dalam Al-Qur’an itu, bisa dijadikan petunjuk bagi manusia. Al-Qur’an berisikan perintah-perintah, larangan-larangan, janji-janji Allah terkait surga dan neraka, serta cerita-cerita masa lalu untuk pembelajaran,” ujar Menteri Nusron saat membahas terkait Nuzulul Quran di hadapan Anggota Korps Marinir Cilandak, Jakarta.

Pengingat bahwa Al-Qur’an merupakan rahmat bagi umat muslim yang beriman dituangkan dalam surat Yunus ayat 58, yaitu “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan ini mereka bergembira”. Menteri Nusron mengatakan bahwa melalui surat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitahu umatnya ketika datangnya Al-Qur’an, maka kaum muslim diminta bergembira.

“Karena, Al-Qur’an merupakan petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Kalau tidak beriman, tidak percaya, ya Al-Qur’an buat mereka adalah fiksi. Tapi untuk yang beriman, Al-Qur’an adalah fakta tentang janji Allah untuk surga dan neraka, juga cerita-cerita masa lalu,” jelas Menteri Nusron.

Acara yang diadakan tepat pada malam ke-17 di bulan Ramadan ini, hadir sejumlah Perwira, Bintara dan Tamtama di Korps Marinir TNI AL Cilandak, Jakarta. Selain itu, hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali; Wakil KSAL, Laksamana Madya TNI Edwin; serta Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI, Endi Supardi beserta jajaran TNI AL; dan pengurus Jalasenastri Pusat.

Sebagai penutup acara Peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama, Menteri Nusron beserta sejumlah Pimpinan Tinggi TNI A, juga menyerahkan bingkisan kepada 10 perwakilan penerima dari total 50 anak yatim piatu yang ikut berbuka bersama. Bingkisan yang diberikan berupa paket sembako, alat tulis, dan tas sekolah. (*)

Ket. Foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan tausiah di Korps Marinir TNI AL Cilandak. (Ist)