Beranda blog Halaman 23

Layanan Pertanahan Tetap Buka Saat Libur Nataru, Warga Apresiasi Kemudahan Alih Media Sertipikat

HarianNusa, Jakarta – Di tengah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Timur tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat. Salah satu layanan yang tetap berjalan adalah alih media sertipikat analog menjadi Sertipikat Elektronik (Sertel).

Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kehadiran layanan pertanahan di luar hari kerja sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu di hari biasa.

Salah seorang pemohon, Muslih Karim (45), warga Cijantung, Jakarta Timur, mengaku senang karena tetap dapat mengakses layanan alih media sertipikat di tengah masa libur. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tidak hanya cepat, tetapi juga informatif dan nyaman.

“Saya tahu Kantor Pertanahan tetap buka dari media sosial. Proses pelayanannya tidak bertele-tele, cepat, dan informatif. Kalau ada berkas yang kurang langsung dijelaskan, jadi saat saya kembali hari ini prosesnya langsung selesai,” ujar Muslih usai mengurus berkas alih media di Kantah Jakarta Timur, Kamis, (1/1/2026).

Ia menuturkan, permohonan alih media sertipikat telah diajukannya sejak 25 Desember 2025. Namun, karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, ia diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Menurut Muslih, petugas telah memberikan penjelasan prosedur dan persyaratan layanan secara jelas dan mudah dipahami.

Adapun proses alih media sertipikat tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 hari kerja. Selama masa proses, pemohon dapat memantau perkembangan permohonannya secara berkala melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

“Prosesnya bisa dicek lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Petugas juga menyampaikan bahwa sekitar dua hari ke depan sertipikat sudah selesai, jadi tinggal memantau hasilnya,” katanya.

Selain itu, Muslih juga merasakan manfaat fitur Antrian Online yang tersedia pada aplikasi Sentuh Tanahku. Fitur tersebut memudahkannya mendapatkan nomor antrean tanpa harus menunggu lama di kantor.

“Sebelum ke sini saya sudah daftar lewat Antrian Online. Sampai kantor langsung ke loket, jadi lebih efisien,” tambahnya.

Ia berharap kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk dengan tetap membuka layanan pada hari libur. Menurutnya, pelayanan di luar hari kerja merupakan bentuk nyata komitmen Kantah dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (F*)

Ket. Foto: Muslih Karim (45), warga Cijantung, Jakarta Timur saat mengurus berkas alih media di Kantor Pertanahan Jakarta Timur saat hari libur Nataru. (Ist) 

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-

Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik untuk Semua Rumah dan Fasum

HarianNusa, Aceh – PT PLN (Persero) terus mendukung percepatan pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan penyambungan jaringan listrik seluruh unit yang telah terbangun. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengapresiasi progres pembangunan Huntara beserta infrastruktur pendukung yang sedang dikebut. Dirinya menilai sinergi lintas kementerian, Danantara Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menghasilkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemda pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

“Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, pembangunan Huntara secara nasional ditargetkan mencapai 15.000 unit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana bukan sekadar solusi jangka pendek, namun merupakan tahapan pemulihan yang lebih besar di berbagai sektor.

“Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” tambahnya.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik. Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun Huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung penuh pembangunan Huntara melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

“PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Huntara. Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” kata Darmawan.

Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung sepenuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proges pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya. Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan Huntara. Sehingga, masyarakat dapat segera tinggal, anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman, dan keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendampingi masyarakat bangkit dari bencana,” pungkas Darmawan. (F*)

Ket. Foto:

Petugas PLN melakukan penyambungan jaringan listrik di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara) Aceh Tamiang. PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter untuk masing-masing rumah yang telah terbangun. (Ist)

Tarif Listrik Triwulan I 2026 Tidak Naik, PLN Tegaskan Dukungan dan Komitmen Jaga Keandalan dan Kualitas Layanan

HarianNusa, Jakarta – PT PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari–Maret) 2026 tidak mengalami kenaikan. Perseroan juga menegaskan dukungan tersebut melalui komitmen untuk terus menjaga keandalan dan kualitas layanan kelistrikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola pengeluaran di awal tahun, sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.

Mendukung kebijakan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa keputusan tarif listrik Triwulan I 2026 yang tidak mengalami kenaikan akan memberikan ruang bagi masyarakat dan UMKM untuk mengelola pengeluaran dengan lebih baik di awal tahun, ketika aktivitas rumah tangga dan usaha kembali berjalan.

“Awal tahun cenderung diiringi berbagai kebutuhan rumah tangga dan aktivitas usaha yang kembali berjalan. Dengan tarif listrik yang tidak naik, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga daya beli dapat tetap terjaga,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan, pihaknya senantiasa berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional agar seluruh pelanggan dapat menikmati layanan yang aman dan berkelanjutan.

“Bagi Kami, listrik bukan sekadar layanan, tetapi fondasi aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, kami memastikan pasokan listrik terus andal dan layanan terus ditingkatkan, agar masyarakat dapat menjalani awal tahun dengan lebih tenang dan produktif,” tutup Darmawan. (F*)

Ket. Foto: 

Tampak udara Gedung PLN Kantor Pusat di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Ist)

Meski Libur, BPN Kota Mataram Tetap Buka Layanan Pertanahan

HarianNusa, Mataram — Libur Tahun Baru identik dengan waktu beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Namun, di tengah suasana tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada 1 Januari 2026, BPN Kota Mataram tetap membuka layanan pertanahan guna memudahkan warga yang ingin mengurus keperluan administrasi tanah tanpa harus menunggu berakhirnya masa liburan. Kebijakan ini disambut positif karena memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat di awal tahun.

Adapun layanan yang dibuka meliputi pemeliharaan data dan informasi pertanahan. Dengan tetap beroperasinya layanan ini, masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang untuk mengurus dokumen resmi yang berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah.

Pelayanan akan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Meski dengan durasi terbatas, warga diharapkan dapat menyesuaikan waktu kunjungan agar proses pelayanan berjalan tertib dan lancar.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Halid Aslamudin, menegaskan bahwa pembukaan layanan di hari libur merupakan wujud komitmen BPN dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, sekaligus membantu warga mengawali tahun baru dengan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki,” ujarnya, (1/1/26)

BPN Kota Mataram pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan datang langsung ke kantor sesuai jadwal yang telah ditentukan, demi masa depan pertanahan yang lebih tertata dan terjamin. (F*)

Sidang Kematian Muhammad Nurhadi, Saksi Tegaskan Ucapan ‘SILENT’ Bukan Larangan Ambil Bukti

HarianNusa, Mataram – Sidang lanjutan perkara kematian Muhammad Nurhadi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Senin, (29/13/2025).

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Ipda Aris Candra Widianto, I Gusti Lanang Bratasuta, memaparkan kesimpulan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU menghadirkan empat saksi fakta, seluruhnya anggota Polri dari PAM Obvit Polda NTB yang bertugas di kawasan Gili Trawangan, masing-masing Brian Dwi Siswanto, Edi Suryono, I Nengah Budiarta, dan I Wayan Sumantra.

Salah satu saksi, Brian Dwi Siswanto, menerangkan bahwa dirinya pernah bertemu terdakwa I Gede Aris Chandra Widianto di Klinik Warna Medica Gili Trawangan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, saksi mendengar terdakwa mengucapkan kata ‘SILENT’.

Menurut Brian, ucapan tersebut dipahaminya sebagai imbauan agar tidak ribut demi menjaga kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi.

“Saya hanya mendengar kata ‘SILENT’ dan memahaminya sebagai imbauan agar tidak ribut supaya tidak mengganggu kenyamanan wisatawan,” ujar Brian Dwi Siswanto di hadapan majelis hakim.

Lebih lanjut, keempat saksi secara tegas menyatakan tidak pernah mendengar adanya larangan atau upaya menghalang-halangi dari terdakwa Aris Chandra terkait pengambilan foto, video, maupun identitas korban Muhammad Nurhadi.

Saksi I Nengah Budiarta dan I Wayan Sumantra menjelaskan bahwa mereka bersama petugas Klinik Warna Medica secara bersama-sama mengangkat korban ke atas boat untuk dievakuasi menuju RS Bhayangkara. Dalam proses tersebut, para saksi tidak melihat atau memperhatikan adanya luka-luka di wajah korban.

“Kami hanya melihat kepala korban terikat kain putih dan tubuh korban dibungkus kain selimut,” ungkap saksi di persidangan.

Sementara itu, saksi Brian Dwi Siswanto juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Villa Tekek Beach House Gili Trawangan. Namun, saat hendak memasang garis polisi (police line), terdapat permintaan dari pihak manajemen hotel agar police line tidak dipasang dengan alasan kenyamanan tamu.Menindaklanjuti permintaan tersebut, saksi kemudian meminta agar pintu villa dikunci.

Catatan Penting Persidangan.

Kuasa hukum terdakwa menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum berupaya menggiring persepsi seolah-olah ucapan ‘SILENT’ yang disampaikan terdakwa dimaknai sebagai larangan untuk mengambil foto, video, dan identitas korban. Namun, saksi Brian Dwi Siswanto tetap konsisten pada keterangannya.

“Saksi hanya mendengar satu kata, yakni ‘SILENT’, tanpa tambahan kalimat lain, dan maknanya jelas sebagai permintaan agar tidak ribut demi kenyamanan wisatawan,” tegas I Gusti Lanang Bratasuta.

Dengan demikian, kuasa hukum menegaskan bahwa tidak benar terdakwa Aris Chandra melarang atau menghalang-halangi para saksi dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota Polri terkait peristiwa yang terjadi di Gili Trawangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budi Muklish, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya memanggil sembilan orang saksi untuk hadir dalam persidangan. Namun, hingga sidang dimulai, hanya empat saksi yang memenuhi panggilan. Keempatnya merupakan anggota kepolisian, masing-masing dua orang bertugas di Polda NTB dan dua lainnya berasal dari Subsektor Gili Trawangan.

Menurut Budi, para saksi yang dihadirkan merupakan saksi berantai yang berperan mengungkap peristiwa pascakejadian pembunuhan Brigadir Nurhadi. Dari keterangan saksi, jaksa menemukan sejumlah informasi penting yang relevan dengan konstruksi perkara.

“Salah satu informasi penting yang muncul dalam persidangan tadi adalah pernyataan ‘silence, silence’ yang dilontarkan oleh Ipda Haris kepada saksi. Maknanya bisa beragam dan itu menjadi bagian dari penguatan dakwaan,” kata Budi kepada awak media usai persidangan. (**)

Ket. Foto:Tim Kuasa Hukum Ipda Aris Candra Widianto, dalam persidangan kasus kematian Muhammad Nurhadi di PN Mataram. (Ist)

Polresta Mataram Musnahkan Sabu dan Ribuan Liter Miras Hasil Operasi Antik Rinjani 2025

HarianNusa, Mataram – Polresta Mataram kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan peredaran minuman keras ilegal dengan memusnahkan barang bukti hasil Operasi Antik Rinjani 2025. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan bertepatan dengan rilis akhir tahun Polresta Mataram di Gedung Wira Pratama, Senin (29/12/2025).

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat netto 33,77 gram serta ribuan liter minuman keras beralkohol dari berbagai merek. Minuman keras tersebut meliputi tuak, brem, arak, dan jenis minuman beralkohol lainnya yang selama operasi berhasil diamankan dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polresta Mataram.

Pemusnahan dipimpin langsung Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, TNI, instansi terkait, para pejabat utama Polresta Mataram, Kapolsek jajaran, serta para tersangka.

Dalam keterangannya, Kapolresta Mataram menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan amanat undang-undang sekaligus langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan kembali barang bukti yang telah disita.

“Pemusnahan ini adalah bentuk komitmen kami dalam pemberantasan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Tidak ada toleransi terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Mataram,” tegas Kombes Pol Hendro Purwoko.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, mengungkapkan capaian pengungkapan kasus narkoba sepanjang Januari hingga Desember 2025. Selama periode tersebut, Polresta Mataram berhasil mengungkap 105 kasus dengan total 134 tersangka.

“Total barang bukti yang berhasil diamankan sepanjang tahun 2025 yakni sabu seberat 693,69 gram, ganja 1.340,92 gram, serta 36 butir ekstasi. Dari jumlah tersebut, 90 kasus telah dilimpahkan ke tahap persidangan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemusnahan barang bukti kali ini merupakan sisa barang bukti hasil Operasi Antik Rinjani 2025 yang sebelumnya belum dimusnahkan. Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Polresta Mataram dalam mewujudkan wilayah yang bersih dan bebas dari peredaran narkoba serta minuman keras ilegal. (F3)

Ket. Foto: Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko, memimpin pemusnahan barang bukti Minuman keras Illegal. (HarianNusa/fit) 

Bendungan Bintang Bano dan Yusuduk Dongkrak Produktivitas Pertanian KSB

HarianNusa, KSB – Keberadaan dua bendungan besar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yakni Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Yusuduk, sangat berdampak untuk suplai pertanian. Meski jaringan saluran primer dari kedua bendungan tersebut belum sepenuhnya rampung, aliran air yang dihasilkan telah mendorong peningkatan luas tanam dan produktivitas pertanian, khususnya di kawasan irigasi premium.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KSB, Syahril, mengatakan bahwa saat ini kedua bendungan tersebut berperan sebagai sumber suplesi air bagi bendung-bendung kecil di wilayah hilir. Suplai air tersebut mengalir ke kawasan pertanian strategis seperti Kalimantong 1 dan Kalimantong 2, sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan optimal.

“Walaupun saluran primer dari dua bendungan ini belum selesai, tidak berarti bendungan tersebut tidak bermanfaat. Saat ini bendungan mampu memberikan suplesi air, terutama untuk kawasan Kalimantong 1 dan Kalimantong 2,” ujar Syahril, Senin, (22/12/25) di Kantor Kominfo KSB. 

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dampak suplai air dari Bendungan Bintang Bano dan Yusuduk terlihat jelas pada peningkatan kawasan tanam berair di KSB. Pada tahun 2024, luas areal tanam tercatat mencapai 15.361 hektare. Melalui perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibiayai APBD, luas tanam tersebut terus bertambah hingga ditargetkan mencapai 18.793,71 hektare pada tahun 2026, atau meningkat sekitar 3.431,96 hektare.

Kondisi ini menjadikan kawasan irigasi premium di KSB mampu melaksanakan tiga kali musim tanam dalam setahun. Intensitas tanam yang meningkat tersebut berdampak langsung pada lonjakan produksi padi dan ketahanan pangan daerah.

“Di kawasan irigasi premium, petani sudah bisa melaksanakan tiga kali musim tanam. Ini capaian yang sangat baik,” kata Syahril.

Dengan asumsi produktivitas rata-rata 5 ton per hektare, potensi produksi padi KSB pada tahun 2024 mencapai 76.808,8 ton dan diperkirakan meningkat menjadi 93.961,55 ton pada tahun 2025. Produksi ini dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat KSB, bahkan berpeluang menciptakan surplus.

“Kalau kita hitung dengan jumlah penduduk yang ada, produksi ini sudah melebihi kebutuhan. Ini tentu menjadi rahmat dan berkah bagi daerah kita,” tambahnya.

Selain mendorong peningkatan produksi pertanian, dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan jaringan irigasi di KSB juga tergolong besar. Dari 12 daerah irigasi yang diusulkan, Balai Wilayah Sungai menyetujui 15 daerah irigasi dengan total anggaran lebih dari Rp15 miliar. KSB pun tercatat sebagai kabupaten penerima bantuan rehabilitasi jaringan irigasi terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Dari total 55 daerah irigasi yang masuk program penguatan pangan di NTB, KSB mendapat porsi paling besar. Ini tentu sangat membantu,” jelas Syahril.

Di sisi lain, keberadaan Bendungan Bintang Bano dan Yusuduk juga tetap berfungsi sebagai pengendali banjir bagi wilayah sekitarnya. Ke depan, Pemkab KSB menargetkan Bendungan Tiu Suntuk agar tidak hanya menyuplai air ke dalam kota, tetapi juga mengairi potensi lahan pertanian seluas 2.700 hektare di wilayah Jereweh.

“Ini sedang kami urus ke Balai Besar Wilayah Sungai. Harapannya bendungan ini benar-benar menjadi penggerak pertanian dan ekonomi masyarakat,” pungkas Syahril. (F3)

Ket. Foto:

(Kiri-kanan)Kepala Dinas PUPR KSB Syahril, Kepala Dinas Kominfotik KSB Abdul Muis dan Fungsional Bid IKP Diskominfotik NTB Lalu Muhammad Taufik dalam sebuah acara di Kantor Dinas Kominfotik KSB. (HarianNusa/fit)

Sistem Kelistrikan Aceh Pulih, Seluruh Gardu Induk Beroperasi Normal, Kini PLN Lanjutkan Pemulihan Distribusi Hingga ke Masyarakat

HarianNusa, Aceh – PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan di Provinsi Aceh telah pulih sepenuhnya pascabencana. Pemulihan ini ditandai dengan beroperasinya kembali 20 Gardu Induk (GI) yang ada di Aceh, sehingga sistem kelistrikan utama kembali normal.

Pulihnya sistem kelistrikan Aceh didukung oleh penormalan menyeluruh pada sisi pembangkitan dan transmisi. Tonggak penting pemulihan adalah dengan beroperasinya kembali Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya yang memastikan pasokan listrik ke seluruh GI di Aceh dapat disalurkan secara optimal.

Dengan telah beroperasinya seluruh GI secara normal, PLN selanjutnya memfokuskan upaya pada percepatan pemulihan jaringan distribusi listrik kepada masyarakat, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses yang masih terbatas.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sesuai arahan Pemerintah, pihaknya terus mempercepat pemulihan kelistrikan pascabencana hingga jaringan listrik kembali sampai kepada masyarakat.

“Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan langsung dari Bapak Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), kami terus berupaya melanjutkan penormalan kelistrikan Aceh dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Alhamdulillah, kini sistem kelistrikan Aceh telah pulih. Seluruh gardu induk sudah beroperasi normal, didukung pembangkit dan transmisi yang kembali beroperasi. Ini menjadi fondasi penting agar pasokan listrik ke masyarakat dapat berjalan stabil,” ujar Darmawan.

Sebelumnya, PLN berhasil mengoperasikan PLTU Nagan Raya yang didukung cadangan sistem yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan masyarakat Aceh. Beroperasinya pembangkit ini sekaligus mengoptimalkan jalur transmisi Nagan–Sigli sebagai bagian dari sistem kelistrikan Aceh.

PLN juga telah berhasil memulihkan jaringan transmisi Arun–Bireuen serta Pangkalan Brandan–Langsa yang menjadi _backbone_ interkoneksi Sumatra–Aceh dan sempat terputus akibat banjir dan tanah longsor.

Dengan sistem utama yang telah normal dan seluruh GI beroperasi, penyaluran listrik ke jaringan distribusi dilakukan secara bertahap dan dengan kehati-hatian tinggi.

Darmawan menegaskan bahwa setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan masyarakat.

“Kami memastikan proses penormalan distribusi dilakukan secara bertahap dan aman, terutama di wilayah yang masih terdapat genangan air atau lumpur, agar masyarakat dapat kembali menikmati listrik dengan nyaman,” jelasnya.

PLN berkomitmen untuk terus bersama masyarakat Aceh mengupayakan peningkatan layanan kelistrikan serta memantau keandalan sistem secara berkelanjutan hingga seluruh pelanggan kembali menikmati pasokan listrik secara normal.

“Bagi pelanggan yang belum menyala, kami terus berkoordinasi dan memastikan instalasi pelanggan dalam kondisi aman sebelum pasokan listrik kembali disalurkan,” tutup Darmawan.

Dengan pulihnya sistem kelistrikan Aceh dan beroperasinya seluruh gardu induk secara normal, diharapkan aktivitas ekonomi, layanan publik, serta kehidupan sosial masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap. (F*)

Ket. Foto:

Petugas PLN sedang memperbaiki konstruksi jaringan listrik di Desa Lubuk Sibuk, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Jaringan listrik ini merupakan salah satu yang terdampak oleh banjir dan tanah longsor yang sempat melanda wilayah tersebut. (Ist)

Direksi dan Relawan PLN Turun Langsung Pastikan Percepatan Pemulihan Fasilitas Umum di Aceh

HarianNusa, Aceh Tamiang —  Jajaran Direksi PT PLN (Persero) bersama para relawan PLN turun langsung ke sejumlah fasilitas publik terdampak banjir di Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Tengah, pada Jumat (19/12). Upaya ini untuk memastikan bangunan serta instalasi listrik di rumah sakit, tempat ibadah, hingga sekolah aman dan siap digunakan kembali pascapulihnya sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Dony Oskaria, dalam peninjauannya ke Masjid Besar Al Huda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan dilakukan secara terus menerus dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

“Sebelum memasukkan tegangan, petugas PLN harus mengecek dan memastikan setiap rumah sudah dalam posisi aman. Tidak bisa kita hidupkan begitu saja, karena ada potensi bahaya di mana masih banyak titik genangan air,” kata Dony.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh tim PLN yang terus berada di lapangan, memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan optimal meski menghadapi berbagai tantangan.

“Jadi, terima kasih teman-teman PLN yang sudah luar biasa, para direksi yang sudah berhari-hari di sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan prosesnya,” ujar Dony.

Peninjauan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan melalui program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli ke sejumlah lokasi terdampak di Aceh. PLN turut berkontribusi menyalurkan berbagai bantuan logistik, meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN mengerahkan personel teknis serta melibatkan jajaran direksi untuk memimpin langsung pemulihan pasokan listrik dan layanan publik berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan.

“Ini merupakan keseriusan kami untuk membantu proses pemulihan pascabencana, kami juga pastikan agar pasokan listrik ke pelanggan dapat dilakukan dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan,” tutur Darmawan.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan tersebut, PLN menggelar kerja bakti pembersihan fasilitas umum, pemeriksaan instalasi listrik, hingga penyaluran bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat di beberapa lokasi terdampak.

Di Aceh Tamiang, kegiatan tersebut menyasar Masjid Besar Al Huda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang yang dipimpin langsung oleh Komisaris Independen PLN, Yazid Fanani, Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, dan Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri.

Tidak hanya di Aceh Tamiang, jajaran direksi lainnya, yaitu Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto dan Direktur Perencanaan Korporat & Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo juga memastikan fasilitas dan instalasi listrik di Masjid Raya Langsa Kota dan RSUD Langsa aman untuk dialiri pasokan listrik kembali.

Sementara di Takengon, Aceh Tengah, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar dan Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso memimpin langsung peninjauan pemulihan fasilitas publik di Masjid Baitul Quddus Mendale dan Sekolah Dasar Negeri 9 Kebayakan, untuk memastikan fasilitas layanan publik dapat kembali beroperasi dengan dukungan kelistrikan yang aman.

“Kami berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama pada saat-saat sulit seperti ini. Kehadiran dan dukungan Danantara menjadi kekuatan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Darmawan. (F*)

Ket. Foto:

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar (kanan) dan Direktur Manajemen Risiko, Adi Lumakso (kedua dari kiri) saat berdiskusi dengan pengurus masjid dan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Masjid Baitul Quddus Mendale, Aceh Tengah untuk mendukung upaya pemulihan sarana ibadah. (Ist)

Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

HarianNusa, Aceh — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama belasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT PLN (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut secara resmi dilepas dalam Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli pada Jumat (19/12) di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak di Aceh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan BUMN yang telah turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa kehadiran BUMN dalam setiap situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban moral, mengingat BUMN adalah milik rakyat Indonesia.

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Dony.

Di bawah koordinasi Danantara, bantuan yang disalurkan oleh belasan perusahaan BUMN mencakup 109 armada truk berisi kebutuhan dasar tanggap darurat. Selain itu, sebanyak 1.066 relawan diterjunkan untuk mempercepat pemulihan di wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

Dony menekankan bahwa aksi kemanusiaan ini dilakukan secara nyata dan berdampak langsung di lapangan, bukan sekadar simbolis. Ia menyampaikan kebanggaannya atas keterlibatan relawan BUMN yang terjun langsung membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk hadir bekerja bersama rakyat dalam memperbaiki kondisi pascabencana.

“Saya merasa bangga melihat lebih dari

seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki peran vital bagi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor kelistrikan, harus menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama. Ia secara khusus mengapresiasi PLN yang bekerja siang dan malam untuk menghadirkan solusi kelistrikan bagi masyarakat terdampak.

“Untuk teman-teman di PLN, saya melihat langsung bagaimana mereka berjibaku tanpa henti. Prioritas kita hari ini adalah bagaimana menyediakan solusi listrik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Dony.

Dalam kesempatan tersebut, PLN turut berkontribusi dengan menyalurkan berbagai bantuan logistik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bantuan dari PLN meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat menghadapi kondisi darurat.

“Selain mengupayakan penormalan listrik secepatnya, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, dapur umum, air bersih, serta dukungan lainnya agar masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali,” ujar Darmawan.

Sejak awal terjadinya bencana di wilayah Sumatra hingga saat ini, PLN telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, selimut, serta obat-obatan. 

Selain itu, PLN juga memberikan bantuan penunjang lainnya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah, alat kebersihan, _water purifier_, tenda, genset, air bersih, perahu karet, dan pembukaan dapur umum di 24 titik.

Ia menambahkan, kolaborasi antar BUMN yang dikomandoi Danantara menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami percaya, dengan bekerja bersama dan saling menguatkan, bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” pungkas Darmawan. (F*)

Ket. Foto:

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria meninjau bantuan truk toren air yang diberikan oleh PLN dalam agenda BUMN Peduli. (Ist)