HarianNusa.com – Universitas Mataram (Unram) melantik sejumlah pejabat di Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Kamis, 17 Januari 2019.
Pemkab Lobar Komit Tingkatkan Pelayanan Publik
Harian Nusa.com – Kabupaten Lombok Barat memiliki catatan-catatan pengalaman pada tahun 2018 lalu. Banyak catatan manis dalam bentuk
Bedah Persoalan di Masyarakat, Gubernur NTB Komitmen Terus Menyapa Warga
HarianNusa.com – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah bersilaturrahim dengan masyarakat Desa
Ketua TP. PKK NTB Minta Program BAZNAS-BASNO Terus Digenjot
Ketua TP. PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE. M. Sc. menghadiri Rapat Evaluasi dan Koordinasi Program BAZNAZ-BASNO (Buang Air Sembarangan Nol) Tahun 2018-2019, yang berlokasi di Lesehan Green Asri. Mataram, Rabu (16/01/2019).
Hj. Niken mengapresiasi pelaksanaan BASNO tersebut dengan berpendapat bahwa BASNO harus merupakan syarat penetapan Desa wisata. Istri Gubernur NTB tersebut berharap dan meminta agar program itu dapat terus dilanjutkan dan digenjot.
“Saya mendukung sinergitas OPD atas banyaknya pencapaian yang telah dicapai, namun harus terus kita gali lagi, dan kalau bisa salah satu syarat penting penetapan desa pariwisata juga harus BASNO,” ungkapnya.
Harapannya agar pelaksanaan BASNO yang sudah mencapai target 50% di tahun lalu, dapat dilanjutkan pada tahun ini dengan maksimal. Terlebih point pentingnya terhadap perhatian untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang hampir keseluruhan terkena dampak bencana gempa.
Menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, bahwa Kabupaten Sumbawa barat telah melaksanakan BASNO sepenuhnya, dan menurut kesimpulan bahwa ada gap cukup tinggi sekitar 18% untuk mencapai akses universal sanitasi tahun 2019. Beban yang cukup tinggi itu ada di kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu dan Kota bima. Dampak dari sanitasi yang buruk ini menimbulkan angka stunting dan akan menambah beban biaya pada masyarakat miskin yang mengalami kejadian penyakit.
Sedangkan laporan dari dinas PUPR adalah pencapaian Pangtimas ( Pengembangan Air minum dan sanitasi Masyarakat ), yang dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan sekitar hampir 400 desa mencapai target program, dengan kebijakan Bappeda diharapkan akan mendorong agar Pangsimas menambah cakupan Desa BASNO yang lain.
Rakor ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai bahan evaluasi program. Peserta Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Pokja AMPL, yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan dan MUI. (f3)
BPBD NTB: Pembangunan RTG akan Difokuskan di Lobar
HarianNusa.com – Pembangunan rumah tahan gempa akan lebih difokuskan di Kabupaten Lombok Barat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD NTB), H. Mohammad Rum, di Mataram, Rabu, (16/1/19).
Menurut Rum, pembanguna akan dilakukan terutama bagi rumah yang rusak sedang dan rusak berat.
“Nah Lombok Barat merupakan wilayah yang masyarakatnya paling banyak mengalami rumah rusak sedang dan rusak berat maka kami akan mencoba untuk sedikit fokus kepada Lombok Barat untuk memastikan agar progres ini kelihatan,” ujarnya.
Berdasarkan Rekapitulasi transfer dana ke masyarakat dan pembangunan huntap pasca gempa NTB tahun 2018 tertanggal 16 Januari 2019, untuk Kabupaten Lombok Barat dana yang ditransfer dari BNPB sejumlah Rp. 1. 136.344.000,- . Dari jumlah tersebut yang ditransfer dari BPBD ke masyarakat Rp.1.130.810.000,-. Sisa dana di BPBD Rp. 5.524.000,-,” jelasnya.
Jumlah penerima dana yakni untuk rumah rusak berat sebanyak 13.945 KK, rusak sedang 12.667 KK, dan rusak ringan 45. 611 KK. Dari jumlah tersebut pokmas yang terbentuk dan sudah di SK kan serta telah terbentuk rekeningnya sebanyak 148 Pokmas atau 2.031 KK.
“Rekening yang sudah terisi sebanyak 47 Pokmas atau 557 KK,” kata Rum.
Peminta rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Barat untuk rumah Risha sebanyak 598 unit, Rika 20 unit, Riko 1.146 unit.
RTG yang sudah selesai dan dalam proses pembangunan untuk jenis Risha sebanyak 243 unit, Riko 145 unit dan individu 9 unit.
Berdasarkan data BPBD NTB, di Lombok Barat total rumah rusak sebanyak 72.222 unit dengan rincian rusak ringan 45. 612, rusak sedang 12.668, rusak berat 13.942 unit. (f3)
Enam Anggota Senat Unram Dilantik
HarianNusa.com – Universitas Mataram (Unram) mengukuhkan empat anggota senat pergantian antar waktu (PAW) tahun 2017-2021.
Lagi, Tersangka Kasus Pungli Dana Masjid di Lombok Bertambah
HarianNusa.com – Setelah menangkap Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, Lalu Basuki Rahman, atas kasus pungutan liar dana rehabilitasi masjid pascagempa Lombok, kini polisi kembali meringkus tersangka baru.
Soal Pegawai di-OTT, Kemenag NTB: Sikat Saja!
HarianNusa.com – Seorang oknum pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, ditangkap polisi dalam operasi tangkap tangan atau OTT, Senin kemarin.
Suami yang Dibakar Istri Gegara Password HP Meninggal
HarianNusa.com – Seorang suami yang dibakar istrinya sendiri lantaran tidak diberikan password (sandi) untuk membuka ponsel, akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit,
Wagub NTB: TNGR Masih Banyak PR
HarianNusa.com – Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menerima Audiensi dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi SDA & Ekosistem Kementerian LHK di Ruang Rapat Wakil Gubernur NTB, selasa (15/1).
Audiensi dilakukan dalam rangka membahas Penanganan Pariwisata Alam Pasca Gempa, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bentuk Penangkaran Rusa Kerjasama Antara Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dengan UNRAM.
“Kita harus mampu untuk menata Rinjani. Jangan setengah-setengah, harus serius serta fokus. Dilihat bagaimana formulasinya, Sehingga semua pihak merasa berkepentingan. Banyak sekali PR kita disini,” ungkap Wagub saat itu.
Wakil Gubernur yang kerap disapa Ummi Rohmi pada kesempatan itu juga mengimbau agar seluruh stakeholder terkait harus mampu menjaga komunikasi yang baik, mampu duduk bersama dan menghasilkan solusi.
“Mari kita identifikasi masalahnya, alternatifnya seperti apa. Dan ketika kita datang ke Bupati sudah membawa solusi. Bukan saja membawa masalah. Entah itu bangunan, sertifikat, dan lain-lain. Jadi InshaAllah cepat selesai. Pemerintah Kabupaten jika kita membawa solusipun pasti akan senang,” jelas Wagub.
Untuk itu, Wagub menambahkan, agar komunikasi jangan sampai terputus.
“Pemprov, TNGR, dan Pemerintah Kabupaten harus senantiasa duduk bersama dan berkomunikasi bersama,” ujar Rohmi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen mensupport dan serius menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
“InshaAllah komitmen kita akan suport. Kita akan pikirkan serius bagaimana rencana jangka panjang nya. Dinas peternakan, dinas LHK juga harus dijelaskan teknisnya,” pintanya.
Wakil Gubernur juga menyinggung Wajah wisata halal yang juga harus dipikirkan bagaimana penataannya di TNGR.
“Mari kita mengatur TNGR ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Minuman keras, moralitas, walau tidak semuanya benar, namun perlu kita memanage dan mulai berpikir untuk menjadikan Rinjani punya ciri khas tersendiri dan punya keistimewaan ketika mendaki,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala balai Taman Nasional Gunung Rinjani Ir. Sudiyono, M.Si memaparkan bahwa Gunung Rinjani merupakan hulu dari 51 sungai. Dari 54 sungai di lombok dan didalamnya, ada 41 desa yang berbatasan dan kondisinya sangat bergantung pada pemanfaatan Rinjani. Namun hingga kini masih banyak pekerjaan rumah di Taman nasional gunung Rinjani yang belum terselesaikan.
“Belum ada kesepahaman mengenai sistem tiketing yang dapat diterima semua pihak sehingga masing-masing objek wisata masih mematok tiket masing-masing, padahal jika terintegrasi pendapatan dan kebermanfaatnya akan jauh lebih besar,” ujar Sudiyono.
Sudiyono juga menjelaskan bahwa hingga kini TNGR telah menerapkan pembelian tiket secara online dan juga penerapan kuota pendakian.
“Untuk pembelian tiket kini secara online, dan ada kuota pendakian sehingga yang ingin berwisata di gunung Rinjani benar-benar bisa menikmati Rinjani. Namun belum ada konektivitas paket wisata pendakian dengan wisata di luar kawasan TNGR. Prinsipnya TNGR ingin kerjasama pengelolaan satu tiket (tiket bersama) antara pemda dengan TNGR,” paparnya. (f3)