More
    Beranda blog Halaman 27

    PLN Genjot Pembangunan SUTT 150 kV Jeranjang – Sekotong, Perkuat Infrastruktur Kelistrikan Lombok 

    Fitriah
    -
    0
    PLN Genjot Pembangunan SUTT 150 kV Jeranjang – Sekotong, Perkuat Infrastruktur Kelistrikan Lombok 

    HarianNusa, Lombok Barat –  PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara Barat. Salah satu proyek strategis yang tengah digarap adalah pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jeranjang – Sekotong yang ditargetkan rampung pada 30 Oktober 2025.

    “Proyek ini sudah efektif berjalan sejak awal 2024 dan progresnya hingga kini telah mencapai 82 persen, melampaui target awal sebesar 72 persen. Ini menunjukkan progres positif 10 persen,” ujar  Yogi Yohanes Siburian, Manager UPP Nusra 1, saat memberikan pemaparan di hadapan awak media dalam kunjungan ke lokasi pembangunan SUTT pada kegiatan Media Visit bersama  Media NTB, Kamis, (24/7) di Lombok Barat.

    Proyek ini melibatkan pembangunan 76 tower setinggi kurang lebih 68 meter di sepanjang jalur Jeranjang hingga kawasan wisata Sekotong, Lombok Barat.

    Menurut Yogi, keberadaan SUTT ini akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan di Pulau Lombok. “Ketika beroperasi, proyek ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik  di  Lombok, terutama di wilayah Sekotong yang kini tumbuh sebagai destinasi pariwisata unggulan di NTB,” jelasnya.

    Lebih lanjut dikatakan, proyek ini juga dinilai akan memberikan multiplayer effect terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. “Pembangunan jaringan ini akan membuka peluang investasi perhotelan , membuka lapangan kerja baru, serta mendorong berkembangnya usaha kuliner dan jasa wisata di Sekotong,” tambah Yogi.

    Yogi menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya menyokong sektor energi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Lombok sekaligus mendorong transformasi ekonomi masyarakat sekitar.

    “Harapan kami, proyek ini bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok, khususnya di wilayah Lombok Barat,” pungkasnya. (F3)

    Ket. Foto:

    Yogi Yohanes Siburian, Manager UPP Nusra 1, saat  memberikan pemaparan kepada awak media saat kunjungan ke lokasi pembangunan SUTT dalam kegiatan Media Visit bersama  Media NTB, Kamis, (24/7) di Lombok Barat.

    Penyatuan Data Nasional Jadi Penyebab Berkurangnya Penerima Bansos di Lombok Barat

    Fitriah
    -
    0
    Penyatuan Data Nasional Jadi Penyebab Berkurangnya Penerima Bansos di Lombok Barat

    HarianNusa, Lombok Barat – Jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan sebanyak 39 ribu lebih. Penurunan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, PBI Jaminan Kesehatan, maupun sembako, disebabkan oleh proses integrasi data nasional yang tengah dilakukan pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, H. Lalu Winengan diwakili Kepala Bidang Fakir Miskin Zainul Mutaqin, menjelaskan, bahwa saat ini lima jenis data sosial yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) data subsidi Pertamina, dan data pelanggan PLN telah disatukan menjadi satu sistem terpadu bernama Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTESN).

    “Penyatuan lima data ini bertujuan menyajikan satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional. Namun, konsekuensinya adalah berkurangnya jumlah penerima bantuan di daerah, termasuk di Lombok Barat,” kata Zainul, Selasa, (22/7) ditemui HarianNusa di kantornya.

    Sebagai contoh, lanjutnya, pada program PBI Jaminan Kesehatan tercatat 39.993 penerima dinonaktifkan.Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti NIK yang tidak valid atau tidak padan dengan data Dukcapil, keberadaan anggota keluarga yang berstatus Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti guru, karyawan restauran atau hotel, pegawai Indomart, dan profesi lainnya yang menerima penghasilan tetap.

    “Data PPU dalam satu KK langsung berdampak pada status bantuan. Kementerian Sosial menganggap rumah tangga tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos,” jelas Zainul.

    Selain itu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga turut dikeluarkan sementara dari data penerima bansos karena tidak menggunakan jaminan kesehatan PBI selama berada di luar negeri. “Kami ajukan penghapusan sementara. Kalau mereka sudah kembali ke Indonesia, bisa diusulkan lagi untuk dimasukkan. Ini agar negara tidak terus membayar iuran bagi yang sedang berada di luar negeri, dan alokasinya bisa dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan,” tambahnya. 

    Zainul menegaskan, bahwa kebijakan ini dilakukan semata-mata untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. “Kita tidak ingin bantuan jatuh ke tangan yang tidak layak. Maka data yang akurat dan mutakhir sangat penting,” pungkasnya. (F2)

    Ket. Foto:

    Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Zainul Mutaqin saat di temui di ruang kerjanya. (HarianNusa) 

    Pemkab Lombok Barat Salurkan Bantuan Pangan untuk 12 Ribu KK Miskin, Bupati LAZ : Harus Tepat Sasaran

    Fitriah
    -
    0
    Pemkab Lombok Barat Salurkan Bantuan Pangan untuk 12 Ribu KK Miskin, Bupati LAZ : Harus Tepat Sasaran

    HarianNusa, Lombok Barat –  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi melepas penyaluran bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten II Setda Lobar Ahkmad Saikhu, para camat, dan perwakilan Bulog.

    Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap masyarakat miskin di daerahnya. Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan demi menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

    “Saya berharap seluruh camat dapat memonitor secara aktif proses distribusi bantuan ini agar benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima,” tegas Bupati yang akrab disapa LAZ ini.

    Bupati LAZ mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 12.000 Kepala Keluarga (KK) miskin di Lombok Barat. Ia meminta agar seluruh bantuan, baik pangan maupun modal usaha, disalurkan berdasarkan database kemiskinan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

    “Penyaluran bantuan harus menyentuh langsung ke masyarakat miskin sesuai data. Ini penting agar program-program ini bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh program bantuan akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir tahun 2025 untuk menilai efektivitasnya. Jika tidak ada penurunan signifikan, maka akurasi data akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi.

    “Kita harus pastikan bahwa yang disebut miskin itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.

    Di akhir acara, Bupati LAZ mengapresiasi Bulog yang telah mendistribusikan bantuan dengan baik. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

    “Mudah-mudahan ikhtiar kita ini membawa manfaat besar dan menjadi ladang amal untuk kita semua,” tutupnya.

    Kegiatan pelepasan bantuan berjalan lancar dan ditandai dengan pelepasan simbolis armada distribusi yang akan menyalurkan beras ke desa-desa di Lombok Barat. (F2)

    Ket. Foto:

    Bupati LAZ melepas mobil bantuan pangan untuk masyarakat miskin di Lombok Barat. ( Ist)

    PLN Terangi Festival Lakey 2025: Wujud Listrik untuk Rakyat, Dorong Ekonomi dan Pariwisata Dompu

    Fitriah
    -
    0
    PLN Terangi Festival Lakey 2025: Wujud Listrik untuk Rakyat, Dorong Ekonomi dan Pariwisata Dompu

    HarianNusa, Dompu – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) melalui PLN UP3 Bima berkomitmen penuh menghadirkan listrik andal sebagai bentuk semangat Listrik untuk Rakyat. Komitmen ini kembali ditunjukkan dalam dukungan kelistrikan pada perhelatan Festival Lakey 2025 yang berlangsung di Pantai Lakey, Hu’u, Kabupaten Dompu, selama sembilan hari penuh dari 12 hingga 20 Juli 2025.

    Festival Lakey 2025 menjadi salah satu agenda wisata unggulan Provinsi NTB yang sukses menarik ribuan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Berbagai kegiatan seperti Fun Run, Kemah Budaya, Lakey Expo, pemecahan rekor MURI Tarian Ou Balumba, Surf Competition, hingga konser musik, membutuhkan dukungan energi listrik yang stabil dan tanpa gangguan.

    Demi memastikan keandalan pasokan listrik selama acara berlangsung, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima menyiagakan penuh peralatan pendukung, termasuk satu unit Unit Gardu Bergerak (UGB) 250 kVA, satu unit UPS 100 kVA, dan genset 100 kVA. Selain itu, 12 personel teknis turut diterjunkan untuk siaga di lokasi festival guna memastikan seluruh sistem kelistrikan berjalan optimal. Estimasi beban kelistrikan selama acara tercatat sebesar 131 kVA.

    General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa dukungan kelistrikan pada Festival Lakey merupakan bagian dari peran aktif PLN dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah. 

    “Kami meyakini listrik bukan sekadar energi, tetapi penggerak utama pembangunan. Di Dompu, PLN hadir untuk memastikan geliat ekonomi lokal seperti UMKM, pariwisata, dan sektor informal dapat tumbuh dengan pasokan listrik yang aman dan andal,” ujar Sri Heny.

    Tidak hanya memastikan kelistrikan berjalan lancar, PLN juga hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui booth informasi selama penyelenggaraan festival. Di booth ini, masyarakat diberikan edukasi dan kemudahan layanan melalui aplikasi PLN Mobile, termasuk informasi penyambungan baru, pembelian token, serta pelaporan gangguan listrik secara cepat dan transparan.

    Salah satu pelaku UMKM yang ikut serta dalam festival memberikan testimoni positif atas layanan PLN. “PLN sangat cepat respons dalam membantu kami mendirikan stand pada event Festival Lakey. Alhamdulillah stand kami saat malam tidak pernah ada gangguan atau mati lampu, sehingga proses jualan kami di sini jadi lancar. Terima kasih PLN,” ungkap Nurhayati, pelaku usaha kuliner lokal asal Hu’u.

    Manager PLN UP3 Bima, Syaiful Hannan, menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan seluruh kebutuhan kelistrikan dengan maksimal untuk memastikan acara berlangsung tanpa kendala. 

    “Kami siagakan seluruh petugas dan peralatan yang andal karena kami sadar peran listrik sangat krusial dalam memastikan kesuksesan setiap rangkaian acara, dari pentas budaya hingga bazar UMKM,” ujarnya.

    Festival Lakey 2025 menjadi bukti bagaimana kolaborasi antara PLN, pemerintah, dan masyarakat, dapat menciptakan dampak nyata. Kehadiran listrik yang andal tidak hanya membuat acara berjalan lancar, tetapi juga menghidupkan semangat usaha rakyat, membuka peluang ekonomi, dan memajukan pariwisata Dompu sebagai destinasi kelas dunia.( F*)

    Ket. Foto:

    Petugas PLN mengawal kelancaran listrik pada festival Lakey 2025 di Dompu. (Ist)

    Lepas Atlet Kormi Lobar, Bupati LAZ: Jadilah Duta Positif Bagi Lombok Barat

    Fitriah
    -
    0
    Lepas Atlet Kormi Lobar, Bupati LAZ: Jadilah Duta Positif Bagi Lombok Barat

    HarianNusa, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) melepas secara simbolis atlet Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) asal Lombok Barat.  Semangat dan optimisme mengiringi pelepasan atlet Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Lombok Barat yang akan berlaga di ajang bergengsi Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Pelepasan berlangsung di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu 23 Juli 2025. Kegiatan ini di hadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Asisten I, Kepala Dispora Lobar. Kepala Dishub Lobar, para official beserta para atlet Kormi.

    Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua atlet yang sudah mempersiapkan diri mengikuti kancah olahraga rekreasi bergengsi ini. Ia menegaskan bahwa Fornas bukan hanya sebuah pertandingan untuk meraih prestasi dan juga bukan arena kompetisi, tapi juga momentum strategis untuk mempererat persaudaraan antar daerah dan memperkenalkan potensi daerah ke kancah nasional. Hal ini penting agar kontingen yang dari luar NTB memungkinkan untuk datang kembali menikmati keindahan alam dan kuliner Lombok Barat. 

    “Tagline Kalah Menang Semua Senang menjadi simbol bahwa Fornas ini untuk sama sama senang sehingga kami berharap agar para atlit Kormi dari Lombok Barat dapat menjadi Duta bagi Lombok Barat untuk memperkenalkan kuliner dan wisata Lombok Barat,” ujarnya.

    Lebih lanjut Bupati LAZ mengatakan kita semua adalah duta-duta NTB yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat. Hubungan baik antar sesama atlet harus dijaga, baik itu dari NTB maupun dari Provinsi lain di wilayah Indonesia. Hal ini agar dapat meninggalkan kesan yang mendalam bahwa utusan-utusan NTB khususnya Lombok Barat terkenal dengan keramah-tamahan masyarakatnya dan juga  keindahan alamnya serta kulinernya. Disamping sebagai atlet, nantinya juga bisa berperan sebagai duta wisata untuk Lombok Barat.  

    “Saya bangga atas dedikasi para atlet dan penggiat olahraga rekreasi, semoga kontingen Lombok Barat mampu mengharumkan nama daerah dengan torehan prestasi. Mari kita jadi tuan rumah yang baik, junjung tinggi sportivitas, dan tunjukkan prestasi terbaik untuk Lombok Barat,” imbuhnya.

    Kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Lombok Barat yang akan berlaga dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dilepas secara simbolis oleh Bupati Lobar. Fornas akan berlangsung pada 22 Juli hingga 1 Agustus 2025 di NTB dengan venue yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota di NTB.  Acara pelepasan ini berjalan lancar dan penuh semangat. (F2)

    Ket. Foto:

    Kegiatan pelepasan kontingen KORMI Lombok Barat. (Ist)

    Lombok Barat Jadi Favorit Kampus dalam Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

    Fitriah
    -
    0
    Lombok Barat Jadi Favorit Kampus dalam Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

    HarianNusa, Lombok Barat – Kabupaten Lombok Barat benar-benar menjadi Favorit bagi universitas sebagai mitra dalam menguatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setelah menjalin kerjasama dengan UIN Mataram, UGM dan Brawijaya Malang, kini Pemkab Lombok Barat kembali menjalin kerjasama dengan Universitas Al Azhar (UNIZAR) dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dengan Rektor UNIZAR Dr.lr.Muh.Ansyar MP di ruang kerja Bupati, Rabu (23/72025). Turut menyaksikan penandatanganan tersebut adalah Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Jajaran Rektorat UNIZAR Mataram.

    Bupati Lombok Barat H.L.Ahmad Zaini dalam Sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rektor Unizar Mataram atas kepercayaannya kepada Pemkab Lombok Barat dalam Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia mengatakan kerjasama kemitraan dengan kampus menjadi sangat penting sebagai upaya kolaborasi dalam melaksanakan pembangunan daerah. Menurutnya masukan dan saran dari pihak akademisi sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan Terbuka. 

    “Tentu kerjasama ini sangat baik dan kami sangat terbuka kepada kalangan akademisi sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang kolaboratif,” ujarnya.

    Bupati LAZ mengatakan, kerjasama ini tentu diharapkan dapat menguatkan Pemkab Lombok Barat dalam melaksanakan pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Lombok Barat. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting serta target lainnya. Hal tersebut tentunya dapat dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat yang dapat diukur target dan output dari program tersebut. 

    “Kita berharap agar kerjasama ini dapat menguatkan dan mendukung pencapaian target target yang tertuang dalam RPJMD. Dimana didalamnya terdapat beberapa hal spesifik dan strategis yang dapat dilaksanakan dengan melakukan hal-hal kongkret dan terukur,” jelasnya.

    Sementara itu ditempat yang sama Rektor UNIZAR Dr. lr. Muh.Ansyar menyampaikan bahwa tujuan penandatanganan MOU ini adalah

    untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan inovasi dan solusi bagi permasalahan, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun citra positif perguruan tinggi. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang merupakan landasan utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Ia mengatakan Tri Dharma tersebut mencakup tiga aspek yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

    “Dengan Penandatanganan MOU ini  diharapkan kontribusi UNIZAR dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. Selain itu kami berharap juga dapat berkolaborasi dalam mendukung pembangunan di Lombok Barat,” ujarnya.

    Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Diharapkan kerjasama kemitraan dalam hal penguatan Tri Dharma Perguruan tinggi ini dapat menguatkan berbagai aspek dalam pembangunan Lombok Barat. (F2)

    Ket. Foto:

    Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Rektor UNIZAR Dr.lr.Muh.Ansyar MP (kiri-kanan). (Ist)

    Komisi Informasi NTB Sosialisasi Monev KIP dan Bimtek E-Monev PPID Desa, Perkuat Keterbukaan Informasi

    Fitriah
    -
    0
    Komisi Informasi NTB Sosialisasi Monev KIP dan Bimtek E-Monev PPID Desa, Perkuat Keterbukaan Informasi

    HarianNusa, Lombok Barat – Komisi Informasi Propinsi NTB melaksanakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian E-Monev PPID Tahun 2025 di Kabupaten Lombok Barat, Selasa (22/07/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Diskominfotik dan diikuti oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB M. Zaini dan komisioner KI NTB Suaeb Qury, S.HI. beserta jajaran, Kepala Dinas Kominfotik Maad Adnan, Kepala Bidang IKP Arief Rachman, Pranata Humas I Dewa Gede Adnyana Putra dan para operator serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa  Kabupaten Lombok Barat.

    Dalam pemaparannya, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, M. Zaini mengatakan keterbukaan informasi adalah amanat Undang Undang sehingga harus dilaksanakan. Untuk memastikan keterbukaan informasi publik tersebut Komisi Informasi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada PPID Utama Kabupaten/Kota se NTB serta PPID OPD Propinsi. Ia menyampaikan sejumlah materi penting terkait pelaksanaan Monev KIP tahun 2025. Dalam pemaparannya, dijelaskan dasar hukum Monev, parameter penilaian, hingga strategi peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

    “Penilaian Monev KIP meliputi aspek sarana dan prasarana, kualitas informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi dan strategi pelayanan informasi publik. Kategori penilaian nantinya terbagi menjadi lima, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Ini semua untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan,” jelasnya

    Lebih lanjut, peserta juga dibekali informasi mengenai bobot penilaian serta jadwal tahapan Monev yang akan dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan pedoman dari Komisi Informasi. Peserta mendapatkan pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi E-Monev melalui laman resmi https://e-monev.komisiinformasi.go.id.

    Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Arief Rachman,M.Sos menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang Undang  keterbukaan informasi publik. kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PPID Utama dan Desa dalam mengelola informasi publik secara terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Karenanya bimbingan teknis ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola keterbukaan informasi publik. 

    “Dengan adanya bimtek ini, kami berharap seluruh PPID Desa mampu mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” ujarnya.

    Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyambut pelaksanaan Monev KIP 2025. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh Lombok Barat. (F/Kom)

    Ket. Foto:

    Kegiatan sosialisasi monev KIP dan Bimtek di Lombok Barat. (Ist)

    Data Manifes Tak Akurat, DPR Sorot Lemahnya Tata Kelola Penyeberangan

    Redaksi
    -
    0
    Data Manifes Tak Akurat, DPR Sorot Lemahnya Tata Kelola Penyeberangan

    HarianNusa, Banyuwangi – Ketidaksesuaian data manifes penumpang dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menjadi sorotan serius Komisi V DPR RI. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menilai bahwa persoalan ini menunjukkan lemahnya tata kelola penyeberangan laut di Indonesia, terutama dalam aspek pengawasan dan akurasi administrasi pelayaran.

    “Data manifes adalah elemen vital dalam keselamatan pelayaran. Ketika ada penumpang yang tidak tercatat, maka proses evakuasi dan identifikasi korban jadi bermasalah. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi bentuk kelalaian yang mengancam nyawa,” tegas Abdul Hadi dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Banyuwangi, Selasa (22/7/2025).

    Ia menyebut bahwa praktik semacam ini jelas melanggar Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan seluruh penumpang dan barang tercantum dalam manifes sebelum kapal diberangkatkan.

    Menurut Abdul Hadi, persoalan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ia merujuk pada sejumlah kecelakaan laut sebelumnya—seperti tenggelamnya KMP Yunicee pada 2021 dan insiden kebakaran KM Barcelona V—yang sama-sama memperlihatkan lemahnya disiplin keselamatan dan pengawasan pelayaran.

    “Manifes yang tidak akurat seringkali menjadi penanda adanya kelebihan muatan, penyelundupan, hingga potensi pelanggaran hukum lainnya. Ini harus dihentikan. Negara tidak boleh membiarkan praktik ini terus berlangsung,” katanya.

    Selain itu, Abdul Hadi menyoroti kurangnya tanggung jawab dari lembaga pengawas seperti syahbandar. Ia menilai bahwa selama ini, ketika kecelakaan terjadi, tanggung jawab hukum cenderung hanya dijatuhkan kepada nakhoda, sementara pejabat pelabuhan yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) nyaris tak tersentuh.

    “Jika pengawasan hanya formalitas, maka sistem akan terus gagal. Syahbandar harus ikut bertanggung jawab jika kapal yang diberangkatkan ternyata tidak memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.

    Ia juga menilai bahwa absennya pengarahan keselamatan kepada penumpang sebelum pelayaran turut memperburuk situasi. Banyak penumpang tidak tahu cara menyelamatkan diri karena tidak diberi informasi dasar keselamatan.

    Sebagai langkah konkret, Abdul Hadi mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat digitalisasi sistem manifes, mewajibkan prosedur safety induction, serta memperkuat inspeksi berkala dan fungsi pengawasan di lapangan. Ia juga meminta Mahkamah Pelayaran untuk menindak tegas setiap pelanggaran, baik oleh operator kapal maupun pejabat terkait.

    “Kalau kita biarkan ini berulang, maka korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar slogan,” pungkasnya.

    Tragedi KMP Tunu, Abdul Hadi Desak Evaluasi Total Sistem Penyeberangan Laut

    Redaksi
    -
    0
    Tragedi KMP Tunu, Abdul Hadi Desak Evaluasi Total Sistem Penyeberangan Laut

    HarianNusa, Banyuwangi – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali memantik keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke Banyuwangi pada Selasa (22/7/2025), Abdul Hadi menegaskan bahwa kecelakaan tersebut harus menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyeberangan laut nasional.

    “Kecelakaan ini bukan insiden tunggal. Kita sudah terlalu sering mendengar peristiwa serupa, mulai dari tenggelamnya KMP Yunicee pada 2021 hingga kebakaran KM Barcelona V di Sulawesi Utara. Ini mencerminkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan dan manajemen keselamatan pelayaran,” tegasnya.

    Menurutnya, kecelakaan demi kecelakaan menunjukkan adanya kegagalan sistemik di sektor pelayaran, bukan sekadar kelalaian individu. Ia menyoroti data manifes penumpang yang tidak akurat dalam kasus KMP Tunu Pratama Jaya. Sejumlah korban diketahui tidak tercatat dalam daftar resmi, yang melanggar ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

    “Ketika manifes tidak akurat, proses evakuasi jadi kacau. Ini bisa menyembunyikan kelebihan muatan dan memperbesar risiko kecelakaan,” ujarnya.

    Abdul Hadi juga menyoroti lemahnya akuntabilitas para pemangku kepentingan, terutama pejabat pelabuhan. Ia menyayangkan bahwa dalam banyak kasus, tanggung jawab hanya dibebankan kepada nakhoda kapal. Padahal, syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) turut bertanggung jawab dalam memastikan kelayakan kapal.

    “Fungsi pengawasan pelayaran harus diperkuat. Syahbandar tidak boleh luput dari proses hukum ketika kecelakaan terjadi,” tegasnya.

    Dalam tinjauannya, Abdul Hadi juga menemukan minimnya prosedur keselamatan di atas kapal. Tidak ada pengarahan keselamatan kepada penumpang, dan fasilitas seperti pelampung serta sekoci tidak tersedia secara memadai. Bahkan, banyak penumpang selamat hanya karena kebetulan menemukan pelampung yang mengapung di laut.

    “Mengandalkan keberuntungan dalam keselamatan pelayaran adalah bentuk kegagalan. Setiap kapal harus menjalankan standar keselamatan yang ketat,” katanya.

    Ia juga menegaskan pentingnya negara hadir secara penuh dalam perlindungan korban. Hak-hak keluarga korban, baik yang tercatat dalam manifes maupun tidak, harus dijamin dan diberi kompensasi yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran.

    Sebagai solusi, Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan untuk:

    • Menerapkan sistem digitalisasi manifes secara nasional,
    • Mewajibkan pengarahan keselamatan sebelum keberangkatan,
    • Melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh kapal penumpang,
    • Dan memastikan Mahkamah Pelayaran menindak tegas pelanggaran keselamatan, baik oleh operator kapal, perwira, maupun pejabat pelabuhan.

    “Setiap nyawa yang hilang adalah peringatan keras. Kita tidak boleh menjadikan tragedi seperti ini sekadar catatan musiman. Negara harus hadir dengan tegas dan adil untuk menegakkan keselamatan pelayaran,” pungkasnya.

    Bupati LAZ  Tekankan Bantuan Baznas Harus Tepat Sasaran Agar Kemiskinan di Lobar Turun

    Fitriah
    -
    0
    Bupati LAZ  Tekankan Bantuan Baznas Harus Tepat Sasaran Agar Kemiskinan di Lobar Turun

    HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lobar distribusikan bantuan modal usaha dan gerobak produktif untuk masyarakat di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa 22 Juli 2025. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, para asisten, Kepala OPD, ketua MUI Lobar,  perwakilan kodim 1606 Mataram, Dirut Bank NTB Syariah dan Masyarakat penerima Bantuan.

    Dalam Sambutannya Bupati Lombok Barat H.L.Ahmad Zaini (LAZ) menyampaikan, pendistribusian bantuan modal usaha dan gerobak produktif merupakan salah satu program dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Lombok Barat. Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Baznas harus bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga semua kegiatan Baznas harus mengacu pada big data. 

    “Baznas harus dapat meyakinkan masyarakat agar dapat menyalurkan ZIS melalui Baznas. Tentu hal tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran berdasarkan data terpadu. Hal ini juga sebagai langkah untuk menurunkan angka kemiskinan di Lobar,” ujarnya.

    Lebih lanjut Bupati LAZ juga berharap agar Baznas Kabupaten Lombok Barat tidak hanya menghimpun amal zakat, infaq dan sedekah dari ASN saja melainkan bisa merambah ke beberapa sasaran antara lain dari pengusaha dan perusahaan serta sumber daya lainnya, sehingga bisa menjadi salah satu kemajuan dan keberhasilan Baznas Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan ini, Bupati LAZ juga menyampaikan bahwa bantuan modal usaha dan gerobak produktif ini sangat baik dalam upaya menggerakkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi Lombok Barat. Tentunya semua itu akan semakin terasa apabila pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari desa. 

    “Jika tepat sasaran program ini akan memberikan manfaat yang besar dalam menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat Lombok Barat. Tentu hal ini diharapkan dapat mengurangi dan menurunkan kemiskinan,” tekannya.

    Sementara itu, Ketua Baznas Lobar TGH.Taisir Al-Azhar menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan modal usaha dan gerobak produktif ini merupakan salah satu program Baznas dalam membantu Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan perekonomian masyarakat. Diharapkan masyarakat yang memperoleh bantuan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu para penerima bantuan juga diminta untuk lebih giat lagi dalam menjalankan usaha.  

    “Program Baznas akan tetap sejalan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan menjalankan program kabupaten lombok barat yaitu sejahtera dari desa,” ungkapnya.

    Lebih lanjut TGH. Taisir memaparkan tentang bantuan modal usaha dan gerobak produktif pada kegiatan ini berupa bantuan kube dengan sebaran 10 Kecamatan, 64 kelompok, 468 orang dan 155 proposal terverifikasi. Jumlah nominal yang diterima oleh masyarakat berkisar Rp. 700.000, – 1.000.000,. 

    Sedangkan untuk bantuan gerobak produktif sebanyak 11 unit dengan total jumlah biaya Rp. 88.825.000,. 

    “Sistem pendistribusian bantuan sosial melalui rekening para penerima bantuan dengan tujuan digitalisasi dan mengurangi kecurangan,” ujarnya.

    Kegiatan pendistribusian ini dirangkai dengan penyerahan secara simbolis bantuan sosial dan gerobak produktif kepada para penerima bantuan oleh Bupati didampingi ketua MUI Lobar dan Ketua Baznas Lobar, acara ini berjalan baik dan lancar. (F2)

    Ket. Foto: Bupati LAZ serahkan bantuan Baznas kepada penerima di Lombok Barat. (Ist)

    1...262728...575Halaman 27 dari 575

    Redaksi Harian Nusa dapat dihubungi melalui WhatsApp dan email dibawah ini:

    +62 370 7503773

    +62 370 7503773

    redaksi@hariannusa.com

    Mataram, 83121

    Berita Terbaru

    Topik Populer

    error: Content is protected !!