Beranda blog Halaman 36

Komisi Informasi NTB Sosialisasi Monev KIP dan Bimtek E-Monev PPID Desa, Perkuat Keterbukaan Informasi

Fitriah
-
0
Komisi Informasi NTB Sosialisasi Monev KIP dan Bimtek E-Monev PPID Desa, Perkuat Keterbukaan Informasi

HarianNusa, Lombok Barat – Komisi Informasi Propinsi NTB melaksanakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian E-Monev PPID Tahun 2025 di Kabupaten Lombok Barat, Selasa (22/07/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Diskominfotik dan diikuti oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB M. Zaini dan komisioner KI NTB Suaeb Qury, S.HI. beserta jajaran, Kepala Dinas Kominfotik Maad Adnan, Kepala Bidang IKP Arief Rachman, Pranata Humas I Dewa Gede Adnyana Putra dan para operator serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa  Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pemaparannya, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, M. Zaini mengatakan keterbukaan informasi adalah amanat Undang Undang sehingga harus dilaksanakan. Untuk memastikan keterbukaan informasi publik tersebut Komisi Informasi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada PPID Utama Kabupaten/Kota se NTB serta PPID OPD Propinsi. Ia menyampaikan sejumlah materi penting terkait pelaksanaan Monev KIP tahun 2025. Dalam pemaparannya, dijelaskan dasar hukum Monev, parameter penilaian, hingga strategi peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

“Penilaian Monev KIP meliputi aspek sarana dan prasarana, kualitas informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi dan strategi pelayanan informasi publik. Kategori penilaian nantinya terbagi menjadi lima, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Ini semua untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan,” jelasnya

Lebih lanjut, peserta juga dibekali informasi mengenai bobot penilaian serta jadwal tahapan Monev yang akan dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan pedoman dari Komisi Informasi. Peserta mendapatkan pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi E-Monev melalui laman resmi https://e-monev.komisiinformasi.go.id.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Arief Rachman,M.Sos menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang Undang  keterbukaan informasi publik. kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PPID Utama dan Desa dalam mengelola informasi publik secara terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Karenanya bimbingan teknis ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola keterbukaan informasi publik. 

“Dengan adanya bimtek ini, kami berharap seluruh PPID Desa mampu mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyambut pelaksanaan Monev KIP 2025. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh Lombok Barat. (F/Kom)

Ket. Foto:

Kegiatan sosialisasi monev KIP dan Bimtek di Lombok Barat. (Ist)

Data Manifes Tak Akurat, DPR Sorot Lemahnya Tata Kelola Penyeberangan

Redaksi
-
0
Data Manifes Tak Akurat, DPR Sorot Lemahnya Tata Kelola Penyeberangan

HarianNusa, Banyuwangi – Ketidaksesuaian data manifes penumpang dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menjadi sorotan serius Komisi V DPR RI. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menilai bahwa persoalan ini menunjukkan lemahnya tata kelola penyeberangan laut di Indonesia, terutama dalam aspek pengawasan dan akurasi administrasi pelayaran.

“Data manifes adalah elemen vital dalam keselamatan pelayaran. Ketika ada penumpang yang tidak tercatat, maka proses evakuasi dan identifikasi korban jadi bermasalah. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi bentuk kelalaian yang mengancam nyawa,” tegas Abdul Hadi dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Banyuwangi, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut bahwa praktik semacam ini jelas melanggar Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan seluruh penumpang dan barang tercantum dalam manifes sebelum kapal diberangkatkan.

Menurut Abdul Hadi, persoalan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ia merujuk pada sejumlah kecelakaan laut sebelumnya—seperti tenggelamnya KMP Yunicee pada 2021 dan insiden kebakaran KM Barcelona V—yang sama-sama memperlihatkan lemahnya disiplin keselamatan dan pengawasan pelayaran.

“Manifes yang tidak akurat seringkali menjadi penanda adanya kelebihan muatan, penyelundupan, hingga potensi pelanggaran hukum lainnya. Ini harus dihentikan. Negara tidak boleh membiarkan praktik ini terus berlangsung,” katanya.

Selain itu, Abdul Hadi menyoroti kurangnya tanggung jawab dari lembaga pengawas seperti syahbandar. Ia menilai bahwa selama ini, ketika kecelakaan terjadi, tanggung jawab hukum cenderung hanya dijatuhkan kepada nakhoda, sementara pejabat pelabuhan yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) nyaris tak tersentuh.

“Jika pengawasan hanya formalitas, maka sistem akan terus gagal. Syahbandar harus ikut bertanggung jawab jika kapal yang diberangkatkan ternyata tidak memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa absennya pengarahan keselamatan kepada penumpang sebelum pelayaran turut memperburuk situasi. Banyak penumpang tidak tahu cara menyelamatkan diri karena tidak diberi informasi dasar keselamatan.

Sebagai langkah konkret, Abdul Hadi mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat digitalisasi sistem manifes, mewajibkan prosedur safety induction, serta memperkuat inspeksi berkala dan fungsi pengawasan di lapangan. Ia juga meminta Mahkamah Pelayaran untuk menindak tegas setiap pelanggaran, baik oleh operator kapal maupun pejabat terkait.

“Kalau kita biarkan ini berulang, maka korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar slogan,” pungkasnya.

Tragedi KMP Tunu, Abdul Hadi Desak Evaluasi Total Sistem Penyeberangan Laut

Redaksi
-
0
Tragedi KMP Tunu, Abdul Hadi Desak Evaluasi Total Sistem Penyeberangan Laut

HarianNusa, Banyuwangi – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali memantik keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke Banyuwangi pada Selasa (22/7/2025), Abdul Hadi menegaskan bahwa kecelakaan tersebut harus menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyeberangan laut nasional.

“Kecelakaan ini bukan insiden tunggal. Kita sudah terlalu sering mendengar peristiwa serupa, mulai dari tenggelamnya KMP Yunicee pada 2021 hingga kebakaran KM Barcelona V di Sulawesi Utara. Ini mencerminkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan dan manajemen keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Menurutnya, kecelakaan demi kecelakaan menunjukkan adanya kegagalan sistemik di sektor pelayaran, bukan sekadar kelalaian individu. Ia menyoroti data manifes penumpang yang tidak akurat dalam kasus KMP Tunu Pratama Jaya. Sejumlah korban diketahui tidak tercatat dalam daftar resmi, yang melanggar ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Ketika manifes tidak akurat, proses evakuasi jadi kacau. Ini bisa menyembunyikan kelebihan muatan dan memperbesar risiko kecelakaan,” ujarnya.

Abdul Hadi juga menyoroti lemahnya akuntabilitas para pemangku kepentingan, terutama pejabat pelabuhan. Ia menyayangkan bahwa dalam banyak kasus, tanggung jawab hanya dibebankan kepada nakhoda kapal. Padahal, syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) turut bertanggung jawab dalam memastikan kelayakan kapal.

“Fungsi pengawasan pelayaran harus diperkuat. Syahbandar tidak boleh luput dari proses hukum ketika kecelakaan terjadi,” tegasnya.

Dalam tinjauannya, Abdul Hadi juga menemukan minimnya prosedur keselamatan di atas kapal. Tidak ada pengarahan keselamatan kepada penumpang, dan fasilitas seperti pelampung serta sekoci tidak tersedia secara memadai. Bahkan, banyak penumpang selamat hanya karena kebetulan menemukan pelampung yang mengapung di laut.

“Mengandalkan keberuntungan dalam keselamatan pelayaran adalah bentuk kegagalan. Setiap kapal harus menjalankan standar keselamatan yang ketat,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya negara hadir secara penuh dalam perlindungan korban. Hak-hak keluarga korban, baik yang tercatat dalam manifes maupun tidak, harus dijamin dan diberi kompensasi yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran.

Sebagai solusi, Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan untuk:

  • Menerapkan sistem digitalisasi manifes secara nasional,
  • Mewajibkan pengarahan keselamatan sebelum keberangkatan,
  • Melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh kapal penumpang,
  • Dan memastikan Mahkamah Pelayaran menindak tegas pelanggaran keselamatan, baik oleh operator kapal, perwira, maupun pejabat pelabuhan.

“Setiap nyawa yang hilang adalah peringatan keras. Kita tidak boleh menjadikan tragedi seperti ini sekadar catatan musiman. Negara harus hadir dengan tegas dan adil untuk menegakkan keselamatan pelayaran,” pungkasnya.

Bupati LAZ  Tekankan Bantuan Baznas Harus Tepat Sasaran Agar Kemiskinan di Lobar Turun

Fitriah
-
0
Bupati LAZ  Tekankan Bantuan Baznas Harus Tepat Sasaran Agar Kemiskinan di Lobar Turun

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lobar distribusikan bantuan modal usaha dan gerobak produktif untuk masyarakat di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa 22 Juli 2025. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, para asisten, Kepala OPD, ketua MUI Lobar,  perwakilan kodim 1606 Mataram, Dirut Bank NTB Syariah dan Masyarakat penerima Bantuan.

Dalam Sambutannya Bupati Lombok Barat H.L.Ahmad Zaini (LAZ) menyampaikan, pendistribusian bantuan modal usaha dan gerobak produktif merupakan salah satu program dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Lombok Barat. Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Baznas harus bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga semua kegiatan Baznas harus mengacu pada big data. 

“Baznas harus dapat meyakinkan masyarakat agar dapat menyalurkan ZIS melalui Baznas. Tentu hal tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran berdasarkan data terpadu. Hal ini juga sebagai langkah untuk menurunkan angka kemiskinan di Lobar,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati LAZ juga berharap agar Baznas Kabupaten Lombok Barat tidak hanya menghimpun amal zakat, infaq dan sedekah dari ASN saja melainkan bisa merambah ke beberapa sasaran antara lain dari pengusaha dan perusahaan serta sumber daya lainnya, sehingga bisa menjadi salah satu kemajuan dan keberhasilan Baznas Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan ini, Bupati LAZ juga menyampaikan bahwa bantuan modal usaha dan gerobak produktif ini sangat baik dalam upaya menggerakkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi Lombok Barat. Tentunya semua itu akan semakin terasa apabila pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari desa. 

“Jika tepat sasaran program ini akan memberikan manfaat yang besar dalam menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat Lombok Barat. Tentu hal ini diharapkan dapat mengurangi dan menurunkan kemiskinan,” tekannya.

Sementara itu, Ketua Baznas Lobar TGH.Taisir Al-Azhar menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan modal usaha dan gerobak produktif ini merupakan salah satu program Baznas dalam membantu Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan perekonomian masyarakat. Diharapkan masyarakat yang memperoleh bantuan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu para penerima bantuan juga diminta untuk lebih giat lagi dalam menjalankan usaha.  

“Program Baznas akan tetap sejalan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan menjalankan program kabupaten lombok barat yaitu sejahtera dari desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut TGH. Taisir memaparkan tentang bantuan modal usaha dan gerobak produktif pada kegiatan ini berupa bantuan kube dengan sebaran 10 Kecamatan, 64 kelompok, 468 orang dan 155 proposal terverifikasi. Jumlah nominal yang diterima oleh masyarakat berkisar Rp. 700.000, – 1.000.000,. 

Sedangkan untuk bantuan gerobak produktif sebanyak 11 unit dengan total jumlah biaya Rp. 88.825.000,. 

“Sistem pendistribusian bantuan sosial melalui rekening para penerima bantuan dengan tujuan digitalisasi dan mengurangi kecurangan,” ujarnya.

Kegiatan pendistribusian ini dirangkai dengan penyerahan secara simbolis bantuan sosial dan gerobak produktif kepada para penerima bantuan oleh Bupati didampingi ketua MUI Lobar dan Ketua Baznas Lobar, acara ini berjalan baik dan lancar. (F2)

Ket. Foto: Bupati LAZ serahkan bantuan Baznas kepada penerima di Lombok Barat. (Ist)

SMKN 1 Gerung Penuhi Kuota PPDB 2025, Jurusan Perhotelan dan Manajemen Perkantoran Jadi Favorit

Fitriah
-
0
SMKN 1 Gerung Penuhi Kuota PPDB 2025, Jurusan Perhotelan dan Manajemen Perkantoran Jadi Favorit

HarianNusa, Lombok Barat – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Gerung kembali menjadi magnet bagi siswa baru tahun ajaran 2025/2026. Kepala SMKN 1 Gerung, Hj. Erni Zuhara, M.Pd, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah berhasil memenuhi kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 396 siswa, sesuai target yang ditetapkan.

“Kuota kita tahun ini sebanyak 11 kelas, masing-masing maksimal 36 siswa. Alhamdulillah sampai penutupan pendaftaran tanggal 17 Juli kemarin, tercatat sebanyak 478 orang mendaftar,” jelas Hj. Erni Zuhara, kepada HarianNusa.com saat ditemui di  Kantornya, Selasa, (22/7/2025).

Tingginya animo calon siswa membuat beberapa jurusan langsung penuh di hari pertama pendaftaran, terutama pada dua jurusan yang menjadi favorit, yaitu Perhotelan dan Manajemen Perkantoran. 

“Jurusan Perhotelan tercatat menerima 211 pendaftar, sementara Manajemen Perkantoran 171 pendaftar. Padahal kuota yang tersedia hanya satu kelas masing-masing,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, SMKN 1 Gerung memiliki 11 jurusan yang terbagi dalam dua bidang keahlian, yaitu: Bidang Pariwisata, dengan jurusan Perhotelan (3 kelas), Usaha Layanan Wisata (1 kelas), Kuliner (2 kelas). Untuk Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen seluruhnya sudah terpenuhi sebanyak 5 kelas dengan jumlah 36 siswa per kelas. 

Sementara untuk jurusan Akuntansi, meskipun sempat kurang diminati, jurusan Akuntansi akhirnya berhasil mencapai target satu kelas penuh berkat proses pemindahan pendaftar dari jurusan favorit, dan jurusan lainnya yang seluruhnya telah terpenuhi masing-masing satu kelas.

Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) resmi pada 24–26 Juli 2025, SMKN 1 Gerung telah menggelar kegiatan pra MPLS sejak tanggal Senin, (21/7). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan karakter dan pembinaan mental siswa baru dengan melibatkan aparat Koramil Gerung.

“Tujuan kami membentuk disiplin sejak awal sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme pada siswa. Ini penting agar mereka tidak hanya unggul dalam keahlian tetapi juga memiliki sikap yang baik,” tegas Hj. Erni.

Dengan terpenuhinya seluruh kuota dan antusiasme siswa yang tinggi, SMKN 1 Gerung siap mengawali tahun ajaran baru dengan semangat baru dan komitmen untuk mencetak lulusan yang terampil dan berkarakter. (F2)

Ket. Foto:

Kepala SMKN 1 Gerung, Hj. Erni Zuhara, M.Pd. (HarianNusa)

Dikbud Lobar: PIP SMP Tahun 2024  Capai 9.562 Siswa, Masyarakat Bisa Cek Mandiri Lewat Aplikasi “Sipintar”

Fitriah
-
0
Dikbud Lobar: PIP SMP Tahun 2024  Capai 9.562 Siswa, Masyarakat Bisa Cek Mandiri Lewat Aplikasi “Sipintar”

HarianNusa, Lombok Barat – Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SMP di Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan progres positif. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat  tahun 2024,  tercatat sebanyak 9.562 siswa telah menerima bantuan pendidikan ini.

“Khusus PIP untuk jenjang SMP di Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 sebanyak 9.562 siswa,” ungkap Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  Lombok Barat yang diwakili  Lalu Riyanadi Saputra, Operator Bidang SMP, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Senin, (21/7).

Ia juga menjelaskan, bahwa penerima PIP di Kabupaten Lombok Barat terus  mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

“Misalnya jika tahun ini bertambah 1.000 siswa, maka pada tahun berikutnya potensi kenaikannya bisa mencapai 1.500 hingga 2.000 siswa,” jelasnya.

Untuk data tahun 2025, pihaknya belum bisa memberikan informasi resmi lantaran Surat Keputusan (SK) terakhir untuk PIP masih dalam proses unggah dan baru akan dirilis paling lambat 31 Desember 2025.

Terkait besaran dana PIP, Lalu Riyana menjelaskan bahwa untuk jenjang SMP, siswa menerima bantuan  sebesar Rp750.000, namun khusus untuk siswa kelas 9 semester genap dan kelas 7 semester gasal menerima sebesar Rp375.000 setiap bulannya.  

Dana PIP ini diperuntukkan untuk membantu siswa dalam membiayai keperluan pendidikan pribadi, seperti:

Membeli buku, alat tulis, dan seragam,

Perlengkapan sekolah,Transportasi ke sekolah, Biaya kursus dan praktik tambahan, Biaya magang dan uang saku.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi penerima PIP, pemerintah menyediakan layanan digital berbasis web melalui aplikasi SIPINTAR yang dapat diakses di http://pip.kemendikdasmen.go.id melalui ponsel.

“Lewat aplikasi ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas. Cukup masukkan NISN dan NIK siswa, semua informasi terkait PIP bisa langsung diakses. Aplikasi ini sudah berjalan sejak tahun 2020 dan sangat membantu,” jelasnya.

Dengan adanya digitalisasi layanan seperti Sipintar, Dinas Dikbud Lombok Barat berharap masyarakat semakin mudah memantau hak pendidikan anak-anaknya, serta memastikan setiap siswa yang layak mendapatkan bantuan PIP bisa terus terfasilitasi. (F3)

Ket. Foto:

Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. (HarianNusa)

Fun Walk Penas, Bupati LAZ : Masyarakat Sehat dan UMKM Gembira

Fitriah
-
0
Fun Walk Penas, Bupati LAZ : Masyarakat Sehat dan UMKM Gembira

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan upaya kerja nyata dengan melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkan Lombok Barat Maju, Mandiri dan berkeadilan. Salah satunya adalah kegiatan Fun Walk atau jalan sehat CFN yang dilaksanakan Ahad pagi di kawasan Jalur Penas, Gerung Kabupaten Lombok Barat. Fun Walk CFN edisi 20 Juli 2025 dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ), para Kepala OPD, Ketua TP PKK Lobar Ayu Indra Rukmana, Camat Gerung, Camat Narmada serta ratusan masyarakat Lombok Barat.

Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya kegiatan Fun Walk hari ini. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang terus meningkat dari pekan ke pekan, itu bisa terlihat dengan semakin banyaknya lapak pedagang yang memenuhi jalan Penas dan taman kota Gerung. 

“Kegiatan Fun Walk atau jalan sehat ini kita lakukan dengan rute keliling di sekitaran komplek Kantor Bupati Lobar. Ini bukan hanya sekadar aktivitas fisik, melainkan sebagai momentum kebersamaan sekaligus pemberdayaan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat Sehat dan UMKM Gembira,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati LAZ juga mengatakan, Fun Walk dan Car Free Nite (CFN) merupakan salah satu bagian dari upaya kerja nyata pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mewujudkan keramaian kota Gerung. Ia memantau setiap minggunya, masyarakat semakin banyak yang hadir. Hal ini menandakan antusias masyarakat yang semakin tinggi, tentu ini sangat menggembirakan dan dampaknya terasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dengan adanya UMKM lokal dan banyak pelaku usaha kuliner serta kerajinan yang meramaikan kegiatan ini. 

“Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berjalan dan menjadi ruang produktif bagi masyarakat dengan perekonomian yang terus meningkat,” harapnya.

Kegiatan Fun Walk diselenggarakan setiap akhir pekan tepatnya pada Ahad pagi setelah pada malam harinya digelar Car Free Nite (CFN). Dengan cuaca yang mendukung, kegiatan ini dirangkai dengan penampilan atraksi seni beladiri dari persatuan pencak silat boxer dan judo. Selain itu pada kegiatan ini juga diberikan berbagai doorprize menarik. CFN dan Fun Walk edisi ini Dinas Perhubungan, Satpol PP dan DPMD menjadi koordinator. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan meriah.

(F2)

Ket. Foto: Bupati LAZ membuka kegiatan fun walk CFN di Kota Gerung, Lombok Barat. (Ist)

Harga Kuliner CFN Gerung Murah Meriah, Warga Kota Mataram dan Lombok Tengah Ikut Meramaikan

Fitriah
-
0
Harga Kuliner CFN Gerung Murah Meriah, Warga Kota Mataram dan Lombok Tengah Ikut Meramaikan

HarianNusa, Lombok Barat – Gelaran Car Free Nite edisi Sabtu, 19 Juli 2025 Semakin Ramai dan Padat pengunjung. Kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan Penas Kantor Bupati Lombok Barat ini dihadiri oleh Bupati Lobar H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Ketua TP PKK Lobar Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Bupati Bima, para Asisten, Kepala OPD dan masyarakat Lombok Barat dan Kabupaten Lainnya 

Dalam sambutannya Bupati LAZ mengatakan kegiatan Car Free Nite (CFN) ini mendapat sambutan yang meriah dari seluruh masyarakat Lombok Barat. Menurutnya, ini adalah salah satu wujud kerja nyata Pemerintah Dalam memajukan Kota Gerung yang selama ini tidak ada aktivitas atau sepi. Menurutnya CFN ini menjadi wadah bagi UMKM untuk dapat memasarkan berbagai produk yang dihasilkan. 

“Gelaran CFN ini adalah kerja nyata dan ikhtiar kita semua dalam memajukan kota Gerung. Tentu ini juga sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan dan kuliner yang telah berhasil menghidupkan UMKM di lobar,” ujarnya.

Sementara Itu pengunjung CFN, Anisa yang berasal dari Kota Mataram mengatakan ia bersama teman temannya datang ke CFN ini untuk menikmati berbagai kuliner yang dijual oleh UMKM. Menurutnya harga kuliner di CFN ini terjangkau dan murah meriah. Hal inilah yang mendorongnya untuk bermalam Minggu ke CFN Gerung di wilayah Penas. “Harga kulinernya murah meriah namun rasanya luar biasa. Ini yang membuat kita dari Mataram kesini,” tuturnya. 

Sementara itu Sri Ambarsari pengunjung dari Lombok Tengah mengatakan ia bersama keluarga setiap malam Minggu datang ke CFN. Kedatangan nya ke CFN bersama keluarga dan kerabat untuk menikmati hiburan dan tari tari atraksi yang ditampilkan. Artis artis lokal yang ditampilkan di CFN ini sangat luar biasa dan ditonton dengan gratis. Sehingga ia dan keluarga menikmati CFN ini dengan gembira dan senang. Ia berharap agar sesekali CFN dapat mendatangkan artis Ibu Kota Jakarta seperti Lesti kejora, Arneta Julia, atau Nurma Paejah. “Kita bisa nonton artis lokal dengan gratis sambil menikmati kuliner UMKM yang harganya sangat terjangkau. Kami berterima kasih kepada Pemda Lobar,” ujarnya.

Dalam acara CFN ini juga diserahkan piagam penghargaan kepada kepada para kepala desa yang telah dinyatakan sebagai desa mandiri. Menurut Bupati, semakin banyak desa yang mandiri itu menandakan bahwa proses pembangunan di desa telah tumbuh dengan baik. Dalam CFN ini juga disampaikan presentasi tentang Fornas  dimana Lombok Barat dan Pemuda Pelopor NTB. Kegiatan Fornas ini nantinya akan dilaksanakan di bencingah agung dan lapangan kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. 

Pada kegiatan Car Free Nite (CFN) edisi kali ini Satuan Pol. PP, Dinas Perhubungan dan Dinas PMD menjadi koordinator dalam kegiatan ini. (F/Kom)

Ket. Foto:

Suasana car Free Night Kabupaten Lombok Barat. ( Ist)

Bupati LAZ Semprot Investor Marina Bay, Dianggap Tidak Serius

Fitriah
-
0
Bupati LAZ Semprot Investor Marina Bay, Dianggap Tidak Serius

HarianNusa, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) secara tegas menyemprot Investor Marina Bay karena terlalu banyak janji daripada bukti. Hal tersebut terjadi saat rapat atau ekspose bersama Investor Marina Bay di ruang kerja Bupati Lombok Barat, Jumat, 19 Juli 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati LAZ, Asisten II Setda Lobar, Kepala OPD, Camat Sekotong, Kepala Desa Buwun Mas dan Investor Marina Bay..

Dalam kesempatan tersebut Bupati LAZ mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan investasi dari semua pihak. Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pariwisata Lombok Barat. Karenanya ia menghadirkan Asisten II, para kepala dinas, Kepala BPN, Camat Sekotong dan Kepala Desa Buwun Emas saat ekspos. Namun ia kecewa karena pihak investor yang sudah promosi mendirikan kawasan wisata dengan luas kurang lebih 150 hektar namun ternyata mengurus izin oss perizinan dengan luas hanya 1,7 hektar. 

“Hal ini kan tidak jelas, Informasi yang disampaikan di ekspos akan membangun kawasan ratusan hektar tapi ternyata izin yang diurus hanya 1,7 hektar. Ini kan tidak jelas dan hanya memberikan angin surga dan janji janji saja,” ujarnya.

Bupati LAZ tegas mengatakan bahwa ia tidak suka apabila investor hanya Janji dan tidak melakukan pembangunan dengan serius. Hal tersebut akan merugikan daerah karena tidak ada PAD yang dihasilkan. Menurutnya apabila investor Marina bay serius ia meminta Marina bay membuktikannya dengan segera mengurus izin lahan yang sudah dikuasai seluas 10 hektar dan segera membayar BPHTB ke daerah untuk balik nama lahan tersebut. Hal itu sebagai bukti kesungguhan dan agar memiliki manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah melalui BPHTP. 

“Silahkan buktikan komitmen dengan mengurus izin tanah yang dikuasi dan segera urus BPHTB nya agar ada pemasukan bagi daerah. Ini kan sangat tidak jelas dan saya khawatir akan sama dengan investor akan dan akan tapi tidak ada aksi nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati LAZ mengatakan Lombok Barat sangat terbuka dan serius terhadap investor. Hal tersebut diperlihatkan dengan dihadirkannya semua tim perizinan secara lengkap termasuk dari pihak BPN. Hal ini agar ada kejelasan atas iklim investasi. Ia mengatakan apabila investasinya jelas dan dapat dilaksanakan ia bahkan mengatakan izin akan keluar dalam waktu 3 hingga 4 hari tentu dengan tetap mengacu pada aturan perundang undangan. 

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hery Ramadhan mengatakan, investor ini mengurus izin seluas 1,7 hektar. Hal ini sangat jauh dengan publikasi dan promosi yang dikeluarkan yaitu akan membangun di lahan seluas 150 hektar. Bahkan ia melihat pihak investor sudah melakukan promosi penjualan melalui situs atau web. Hal ini tentu sangat tidak tepat karena hanya mengurus izin 1,7 hektar tetap yang dipasarkan lebih dari itu. Ia juga mengatakan adanya pembelian lahan dan pengurusan balik nama akan memberikan manfaat bagi daerah melalui BPHTB. Ia meminta kalau investor serius silahkan mengurus izin segera dengan luas yang sesuai.

“Janggal juga melihat kondisi ini. Promisinya ratusan hektar tapi izin Oss yang diurus hanya 1,7 hektar. Ini kan sangat tidak jelas dan kami harapkan dapat segera mengurus izin ulang sesuai luasan,” ujarnya. 

Perwakilan investor Marina bay, Jaques Marbun,  menegaskan pihaknya serius dalam berinvestasi. Ia mengatakan total lahan yang diperlukan untuk kawasan Marina bay ini kurang lebih 150 Hektar. Semuanya sudah berproses secara bertahap sesuai dengan kajian konsultan. Untuk fase pihaknya telah memasarkan villa seluas 1,7. Selain itu pihaknya juga telah membeli lahan seluas 10 hektar milik warga. Hal ini telah berproses dengan skema pembayaran yang disepakati. 

“Kawasan ini membutuhkan lahan seluas 150 hektar. Kami menyelesaikannya secara bertahap berdasarkan skema yang disepakati. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan ini. Untuk fase pertama villa yang kita sudah pasarkan seluas 1,7 hektar,” ujarnya.

Dunia Properti dan pariwisata Indonesia dihebohkan dengan promosi Marina Bay yang akan membangun properti Kelas Dunia di Kawasan Selatan Lombok Tepatnya Sekotong. Investor di kawasan yang berada di pesisir pantai selatan Lombok Barat ini diperkirakan akan berinvestasi sebesar kurang lebih 90 Triliun. Hal tentu menjadi harapan namun serah dilakukan ekspos oleh investor ternyata tidak seperti yang dipromosikan dan disampaikan. (F2)

Ket. Foto: Bupati LAZ saat memimpin rapat dengan para investor. (Ist)

KAGAMA dan PMI NTB Berikan Pelayanan Kesehatan dan Trauma Healing bagi Warga Terdampak Banjir 

Fitriah
-
0
KAGAMA dan PMI NTB Berikan Pelayanan Kesehatan dan Trauma Healing bagi Warga Terdampak Banjir 

HarianNusa, Mataram – Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB, menggelar pelayanan kesehatan dan trauma healing gratis pada warga terdampak banjir di Karang Kemong, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. 

Aksi yang berlangsung sejak Minggu (13/7) hingga Rabu (16/7) itu, dilakukan sebagai respon cepat pasca hasil asesmen PMI NTB dan pemda setempat yang menunjukkan bahwa Karang Kemong merupakan salah satu dari empat lingkungan terdampak banjir terparah di kawasan Cakranegara, Kota Mataram.

Ratusan warga terlihat antusias dan  berbondong-bondong mendatangi lokasi pemeriksaan kesehatan gratis. 

Mereka  menyambut baik dan memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis yang disediakan oleh Kagama NTB dan PMI setempat. 

Demikian pula dengan anak-anak korban banjir  tersebut, mereka menyambut hangat tim yang datang menghibur.

Ketua Harian Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) NTB, dr Nurhandini Eka Dewi, mengatakan  sebanyak 73 pasien mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan hingga konsultasi medis.

Sementara, 100 lebih anak-anak korban banjir di Karang Kemong juga mendapatkan trauma healing dari tim medis.

Sebab, aspek psikologis perlu menjadi perhatian sejak awal guna mencegah dampak jangka panjang terhadap korban.

“Banyak reaksi emosi psikologis yang muncul. Seringkali orang mengalami shock atau kaget, dan hal ini perlu segera ditangani,” ujar Dokter Eka, panggilan akrabnya, pada Jumat 18 Juli 2025. 

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang juga Pengurus PMI NTB ini menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk hadir dalam situasi darurat dan bencana, dengan mengedepankan nilai solidaritas, profesionalisme, dan kebermanfaatan. 

“Yang utama, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan alumni UGM untuk Indonesia yang tangguh dan berdaya,” tegas Dokter Eka. 

Lebih lanjut dikatakannya, adanya layanan kesehatan dan trauma healing ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban banjir di ibukota Provinsi NTB.

Apalagi, katanya, para petugas kesehatan yang terlatih dengan sabar memberikan pelayanan terbaik kepada setiap warga yang datang. 

Dokter Eka menjelaskan, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, KAGAMA NTB dan PMI NTB membuktikan bahwa alumni dan relawan dapat menjadi garda terdepan dalam pemulihan pascabencana.

“Dan tentu, ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang terdampak,” ucap Dokter Eka. 

Sebagian besar warga korban banjir yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Umumnya, mengeluhkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, tekanan darah tinggi akibat kelelahan fisik dan batuk pilek.

Karena itu, Tim medis pun tak lupa memberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.

“Semoga, pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada korban banjir ini dilakukan dengan harapan penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana banjir dapat dicegah dan diobati. Serta, anak-anak bisa kembali lebih rileks dan ceria guna menghilangkan rasa traumatik yang dialami,” jelas Dokter Eka. 

Ia menambahkan bahwa kegiatan serupa juga akan digelar pada Minggu depan. Namun PMI akan bekerjasama  dengan IKAMEDICA UNDIP. 

“Untuk lokasi berikutnya yang kita sasar, yakni di Musholla  Darmayu, Majeluk, Kecamatan Mataram,” ungkap Dokter Eka. 

Sementara itu, salah seorang warga Karang Kemong, Supriyadi mengapresiasi langkah cepat tim medis dalam membantu warga terdampak banjir. Menurutnya, hal ini sangat membantu. 

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan sangat berterima kasih pada PMI atas pengobatan yang diberikan. Maka jangan heran, jika warga tiap hari selalu ramai yang datang ke Pos Pelayanan Kesehatan PMI karena sangat membantu kami yang terdampak banjir,” ungkapnya. (F3)

Ket. Foto:

Masyarakat terdampak banjir tampak antusias memeriksakan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis Kagama NTB dan PMI NTB. (Ist)

1...353637...583Halaman 36 dari 583